JAKARTA -- Pemerintah Indonesia didorong untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Sebab, pemerintah tak selamanya bisa mengandalkan bantuan sosial untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Sampai saat ini kita terus memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin, tapi apakah kita terus-terusan mampu melakukan ini? Yang baik adalah menciptakan lapangan kerja produktif. Jadi, tidak hanya memberikan bantuan, tapi juga lapangan kerja,” kata ekonom senior Raden Pardede dalam DBS Asian Insights Conference 2024: Strategi Ekonomi Pasca Pemilu dan Masa Depan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa (22/5/2024).

Dia mengatakan, perekonomian terus mengalami gejolak, termasuk pada sektor pangan. Fenomena El Nino yang merupakan efek dari perubahan iklim telah memengaruhi produktivitas pertanian yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.

Di sisi lain, konflik geopolitik masih tereskalasi, menyebabkan fluktuasi pada harga minyak. Bila harga minyak meningkat, maka biaya subsidi yang perlu digelontorkan pemerintah juga turut terkerek dan berpotensi makin membebani fiskal negara.

Petugas melayani warga menukarkan kupon bantuan sosial saat operasi gerakan pasar murah dan bansos di Kantor PW Muhammadiyah Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/9/2023). - (ANTARA ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

SHARE    

Realitas lain di bidang lapangan kerja Indonesia adalah generasi muda yang kian sulit mendapatkan akses ke pekerjaan formal. Menurutnya, salah satu faktor penyebab kondisi ini adalah perubahan gaya kerja generasi muda.

Misalnya, kalangan gen Z cenderung lebih menyukai pekerjaan fleksibel yang bisa dikerjakan dari rumah. Sementara, Pardede meyakini, infrastruktur perekonomian Indonesia belum memadai untuk menopang kebutuhan tersebut.

“Kalau memang mau bekerja seperti itu, artinya sektor ekonomi harus diperkuat dengan teknologi,” ujar dia.

Bila hanya sedikit porsi generasi muda yang terserap pekerjaan formal, pada akhirnya akan berdampak terhadap penerimaan pajak negara, menimbang sektor informal sulit untuk dikenakan pajak. Belum lagi sektor informal tidak terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.

“Jadi, tantangannya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang produktif,” tutur Pardede.

DBS Macro Research memperkirakan pertumbuhan perekonomian atau produk domestik bruto (PDB) riil mencapai rata-rata 5,0 persen secara tahunan (yoy) pada 2024. Permintaan domestik akan menjadi pengimbang utama terhadap kinerja perdagangan yang turun.

"Kami sependapat dengan perkiraan resmi pemerintah mengenai pertumbuhan sekitar 5 persen tahun ini. Menurut kami, faktor pendorong investasi dan konsumsi dalam negeri akan menjadi sumber utama permintaan," kata Chief Economist sekaligus Managing Director DBS Group Research Taimur Baig.

Kinerja ekspor-impor akan terus diliputi ketidakpastian karena harga komoditas rendah dan kapasitas cadangan di Tiongkok. Baig memandang, kinerja perdagangan terutama yang terkait dengan komoditas tak menjadi sumber pertumbuhan yang besar bagi Indonesia di tahun ini mengingat komoditas minyak masih berada pada posisi yang lemah.

Dia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian global, terutama terkait dengan tensi geopolitik Timur Tengah, merupakan risiko yang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Konflik geopolitik dapat berdampak besar terhadap prospek perekonomian global di masa depan.

"Namun secara keseluruhan, kami tidak berpikir bahwa momentum pertumbuhan global, inflasi global atau faktor lain pendorong makroekonomi berada pada wilayah yang mengkhawatirkan," kata Baig.

Pekerja menaiki KRL saat jam pulang kerja di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (16/4/2024). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Adapun belanja sektor publik, jelas Baig, akan mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di Indonesia seiring dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun ini.

Hal tersebut terlihat dari pengeluaran untuk personalia berupa kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), bantuan sosial yang diperpanjang, serta proyek infrastruktur yang meningkat.

"Ini adalah bidang-bidang utama di mana sektor publik akan kembali menjadi sumber pertumbuhan didukung oleh konsumsi dan investasi yang besar," ujar dia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen akan didorong oleh investasi di bidang infrastruktur, peningkatan hasil industri, dan sektor jasa yang dinamis.

Dengan Pemilihan Umum (Pemilu) yang membuahkan hasil konklusif, dia mengatakan bahwa ini menjadi pertanda baik untuk stabilitas politik dan kesinambungan kebijakan. Oleh sebab itu, diharapkan sektor swasta dapat melanjutkan investasinya.

Menurut DBS, minat investasi asing (FDI) di industri hilir Indonesia sangat kuat. Sektor baterai kendaraan listrik berusaha bersaing dalam menghadapi berbagai alternatif.

Indonesia tengah berfokus untuk negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi pada tahun 2045 melalui visi "Indonesia Emas 2045". Untuk mencapai cita-cita tersebut, Lim mengingatkan bahwa diperlukan berbagai pendekatan yang menargetkan pembangunan infrastruktur berskala besar, pembangunan industri, perluasan teknologi ramah lingkungan, hingga penguatan tata kelola serta regulasi terkait lingkungan.

"Hal ini tidak hanya akan membantu memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, namun juga meningkatkan produktivitas, menjadikan pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan. Di tengah kondisi geopolitik yang sedang berlangsung, kami berpendapat bahwa Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang strategis ini," kata Lim.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat