Pelaku usaha mengajukan permohonan serfikasi halal dalam festival syariah di atrium Bencollen Indah Mall Kota Bengkulu, Bengkulu, Sabtu (01/7/2023). | ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi

Ekonomi

Wapres: Otonomi Daerah Jadi Modal Kembangkan Ekonomi Syariah

Wapres meminta agar akses pembiayaan syariah bagi UMKM dan usaha berbasis komunitas masyarakat ditingkatkan.

BANTEN -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengatakan, otonomi daerah dapat bermanfaat untuk memperkuat edukasi, membangun infrastruktur yang memadai serta mendorong inovasi dan kerja sama pengembangan sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah.

"Jika dikelola secara bijak dan optimal, otonomi daerah akan menjadi kekuatan dan kesempatan luas untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan," kata Wapres saat memberi sambutan pada acara Anugerah Adinata Syariah 2024 di Menara Syariah, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (20/5/2024).

Wapres mengatakan, masyarakat akan semakin merasakan manfaat nyata ekonomi dan keuangan syariah di tingkat daerah, melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan sinergi pusat dan daerah yang efektif.

photo
Wakil Presiden KH Maruf Amin hadir dalan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (4/5/2023). - (Dok. BPMI/Setwapres)

Dalam kesempatan itu, Wapres pun memberikan beberapa arahan, khususnya bagi pemerintah daerah dalam terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, optimalkan otonomi daerah sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, sesuai kondisi lokal.

"Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah," kata Wapres. Untuk itu, kata dia, diperlukan adopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Berikutnya kedua, perkuat dukungan dan peran pemimpin daerah, mulai di tingkat provinsi hingga ke tingkat desa. "Ciptakan regulasi dan kelembagaan yang kondusif, termasuk bentuk lembaga keuangan syariah lokal dan kembangkan infrastruktur pendukung," kata Wapres.

Oleh karena itu, ia meminta agar akses pembiayaan syariah bagi UMKM dan usaha berbasis komunitas masyarakat ditingkatkan. "Dorong pengembangan industri halal, tarik investasi dengan promosikan potensi wilayah, serta pastikan infrastruktur logistik dan distribusi memadai," tuturnya.

Kemudian ketiga, bangun ekosistem infrastruktur yang kuat bagi pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi dan keuangan syariah. "Tingkatkan literasi dan edukasi hingga bangun sumber daya manusia unggul di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah," kata Wapres.

Wapres turut berpesan agar ekonomi dan keuangan syariah terus dikembangkan agar membawa dampak sosial ekonomi yang riil bagi masyarakat. "Dalam lima tahun terakhir, kita telah melihat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan seraya berupaya membangun fondasi infrastrukturnya," ucap Wapres.

Wapres menilai bahwa ke depan, ekonomi dan keuangan syariah akan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing demi menuju Indonesia Emas 2045.

"Untuk menunjang hal ini, pembangunan ekosistem infrastruktur dan kelembagaan yang kuat seyogianya menjadi prioritas agar memperkuat fondasi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah dalam lima tahun mendatang," kata Wapres.

Ia pun mengapresiasi semua pihak, khususnya pemerintah daerah yang telah giat memajukan ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya masing-masing. "Dan ajang Anugerah Adinata Syariah ini dimaksudkan mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berhasil dengan baik mengembangkan dan memajukan ekonomi syariah," tutur Wapres.

photo
Petugas bank melayani nasabah saat Hari Pelanggan Nasional 2023 di BSI KC Bandung Asia Afrika, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (4/9/2023). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat mengatakan Anugerah Adinata Syariah merupakan penghargaan bagi para provinsi yang memiliki kapabilitas dalam memimpin mengembangkan serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya masing-masing.

Taufik melaporkan bahwa sebagaimana tahun sebelumnya, Anugerah Adinata Syariah 2024 kembali mengusung 10 kategori.

Adapun pemenang pertama Adinata Syariah 2024, yaitu kategori keuangan syariah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh; kategori industri halal Pemprov Sumatera Barat; kategori keuangan sosial syariah Pemprov Jawa Barat; kategori keuangan mikro syariah Pemprov Jawa Timur; kategori pendidikan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi pesantren Pemprov Jawa Barat.

Selanjutnya, kategori sektor ekonomi hijau dan keberlanjutan Pemprov DKI Jakarta; kategori kelembagaan yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah Pemprov Sumatera Barat; kategori zona KHAS atau zona kuliner halal, aman, dan sehat: Pemprov Sulawesi Selatan; kategori program inkubasi usaha syariah: Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kategori program inovasi pada sektor ekonomi syariah Pemprov Sumatera Barat.

"Setiap sektor kategori memiliki dimensi indikator penilaian yang beragam dan dilihat dari aspek regulasi maupun realisasi dan juga organisasi jumlah program maupun dampak program dan sebagainya," urai Taufik.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah selaku perwakilan Pemprov Sumatera Barat yang menjadi juara umum Adinata Syariah 2024.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat