JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik pertumbuhan ekonomi di rentang 5,1 persen hingga 5,5 persen pada 2025. Basis proyeksi pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh sejumlah faktor.

Menurut Menkeu, beberapa faktor itu adalah terkendalinya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi sumber daya alam (SDA), pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Laju pertumbuhan ini diharapkan akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Jakarta, Senin (20/5/2024).

Sementara itu, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, imbal hasil SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9 persen hingga 7,3 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp 15.300-Rp 16.000.

Warga melakukan transaksi pembayaran di salah satu gerai makanan, Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (14/2/2024). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Sedangkan inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Menkeu menambahkan, dengan mencermati tensi geopolitik yang saat ini masih berlanjut maka harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 75-85 dolar AS per barel; lifting minyak bumi 580 ribu-601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.004-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Mengenai APBN, Sri Mulyani menargetkan defisit APBN tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri.

Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB. Kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan.

Hal itu ditempuh melalui tiga cara, pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Implementasi perluasan basis pajak mengacu pada Global Taxation Agreement, yakni melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara. Sementara, peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan pengawasan berbasis wilayah, integrasi teknologi, dan penguatan sinergi antarinstansi/lembaga.

Laju pertumbuhan ekonomi - (BPS)

Pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Sedangkan penguatan PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Di sisi lain, belanja negara diperkirakan pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan spending better, yang ditempuh melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos, serta penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.

Terkait subsidi dan bansos, Menkeu mengatakan akan dilakukan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan. Pemerintah juga akan menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk kualitas belanja yang produktif dan mandiri.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menutup defisit adalah mendorong pembiayaan yang inovatif, bijak, dan berkelanjutan. Sejumlah langkah yang dimaksud di antaranya mendorong efektivitas pembiayaan investasi, memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian, peningkatan akses pembiayaan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan UMKM, serta mendorong kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang berkelanjutan.

Menkeu juga memastikan rasio utang akan dikendalikan dalam batas terkelola di kisaran 37,98 hingga 38,71 persen PDB.

Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Ramayandi mengatakan, Indonesia perlu mendongkrak kinerja sektor industri untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya.

“Hal yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong aktivitas sektor industri dan juga mendorong iklim kompetisi di Indonesia makin membaik,” kata Arief.

ADB memprediksi Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2024 dan 2025. Konsumsi rumah tangga akan terus menjadi penopang utama produk domestik bruto. Namun, kontribusi ekspor diperkirakan masih akan lemah pada tahun ini.

Pekerja menyelesaikan perakitan mobil Toyota di pabrik PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Karawang, Jawa Barat, Senin (7/8/2023). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Melemahnya ekspor merupakan imbas dari gejolak perekonomian global, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia namun juga oleh berbagai negara lainnya. Kendati masih melemah, Arief menilai kondisi ekspor telah melewati masa-masa krusial dan mulai menunjukkan pemulihan, meski belum cukup memadai untuk menjadi andalan pertumbuhan PDB.

“Permintaan domestik akan menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan dan menghilangkan dampak negatif dari net ekspor,” ujar dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2024 yang tercatat 5,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015.

Secara sektoral, penyumbang utama ekonomi kuartal I 2024 dari sisi produksi berasal dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian. Kelima sektor tersebut menyumbang pertumbuhan ekonomi secara positif dengan total kontribusi mencapai 63,61 persen persen terhadap PDB.

Kemudian dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi kuartal I 2024 berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Konsumsi rumah tangga dan PMTB memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB masing-masing sebesar 54,93 persen dan 29,31 persen. Pada kuatal I 2024, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi, yakni sebesar 2,62 persen.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat