JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pembangunan di daerah yang sering tak sinkron atau sejalan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat. Meskipun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah telah disiapkan, namun menurutnya tak ada sinkronisasi antara pusat dan daerah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024, Jakarta, Senin (6/5/2024). "Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci," ujar Jokowi.

Ia kemudian mencontohkan pembangunan bendungan dan irigasi primer yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun pembangunan irigasi sekunder dan tersiernya hingga sampai ke lahan pertanian tidak dikerjakan oleh daerah.

Begitu juga dengan pembangunan pelabuhan di daerah yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Namun sayangnya daerah tak membantu membangun akses jalan menuju pelabuhan.

Presiden Jokowi saat meresmikan Jalan Tol Cisamdawu di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023). - (Republika/Riga Nurul Iman)

SHARE    

Padahal, kata Jokowi, seharusnya pengerjaan pembangunan harus dilakukan beriringan antara pemerintah pusat dan daerah. "Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun ke Kemenhub, tapi jalan, mestinya ini daerah, jalan ke pelabuhannya meski pendek hanya sekilo (1 km), lima kilo (5 km) tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama. Semuanya harus inline dengan RPJMN semua inline sampai ke daerah harus segaris," jelasnya.

Karena itu, Jokowi juga mengingatkan kepada kementerian agar menyampaikan rencana pembangunan yang akan dikerjakan kepada daerah. Jokowi kemudian memaparkan, pemerintah pusat telah membangun 42 bendungan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun ini, ditargetkan akan menjadi sekitar 60 bendungan yang dibangun.

Selain itu, pemerintah juga telah membangun 2.049 kilometer jalan tol, 5.833 kilometer jalan nasional, 25 pelabuhan, dan 25 bandara. Jokowi pun meminta daerah agar menghubungkan jalan tersebut ke berbagai kawasan produktif seperti wilayah pariwisata, perkebunan, pertanian, dan juga kerajinan.

"Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau tidak sanggup sampaikan ke pusat," ujar Jokowi.

Jika daerah tidak sanggup melaksanakan pembangunan, maka pemerintah pusat akan membantu pembangunan melalui pelaksanaan inpers jalan daerah. Pada tahun lalu, pemerintah telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 14,6 triliun untuk perbaikan jalan rusak. Sedangkan pada tahun ini, akan disiapkan anggaran sekitar Rp 15 triliun.

"Tapi prioritas mana yang timbulkan return ekonomi. Jangan sampai jalan dipakai harian aja, tapi harus ada ini jalan produktif ke pertanian perkebunan, ini timbulkan return ekonomi. Ini yang harus dikalkulasi daerah," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati dalam mengelola anggaran. Sebab, situasi dan tantangan global yang dihadapi saat ini semakin tidak mudah.

Jokowi menyebut, pertumbuhan ekonomi global pun diperkirakan hanya sebesar 3,2 persen. Selain itu, dampak dari rentetan Covid-19 juga masih terasa sampai saat ini.

"Beberapa negara masuk pada resesi. Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa berada di posisi ke sana. Menuju resesi. Oleh karena itu, kehati-hatian kita kelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati hati," kata Jokowi.

Foto udara suasana Bendungan Semantok di Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (3/1/2024). - (ANTARA FOTO/Muhammad Mada)

SHARE    

Jokowi turut mengingatkan agar penggunaan anggaran tak meleset dari rencana kerja pemerintah yang telah disusun. Pemerintah juga harus benar-benar memperhatikan skala prioritas.

Lebih lanjut, menurut dia, saat ini semua negara tengah mewaspadai kenaikan harga minyak dunia dan juga terkait bunga pinjaman yang bisa berdampak pada beban fiskal negara.

"Begitu bunga pinjaman naik sedikit saja beban fiskal itu akan sangat, sangat besar. Sekali lagi oleh sebab itu, kita harus betul-betul hati-hati kelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," kata dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas Tahun 2024 merupakan wadah sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

"Kita harus ingat bahwa tahun ini adalah tahun terakhir masa pemerintahan 2019-2024, berarti kita sudah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," kata Tito.

Tito menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah karena prinsip ini merupakan implementasi dari upaya sinkronisasi dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Namanya musyawarah, jadi kita (harus) bermusyawarah antara pusat dan daerah untuk menyinkronkan perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota," ujarnya.

Tito menjelaskan prinsip top down dalam menyusun perencanaan mengacu pada instansi pemerintahan yang berada di tingkat atas, yang diikuti instansi di bawahnya. Sedangkan bottom up berfokus pada mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan usulan dari tingkat bawah yang dilanjutkan ke tingkat atas.

Salah satu indikator keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah adalah optimalnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik dalam pendapatan maupun belanja. Selain merealisasikan belanja tepat sasaran, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Jadi, jangan hanya memikirkan bagaimana caranya menghabiskan APBD, tetapi bagaimana untuk membuat APBD itu postur PAD-nya meningkat," jelas Tito.

Suasana Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 3B di kawasan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (23/10/2023). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Dalam rangka meningkatkan PAD, tambah Mendagri, pemda perlu menghidupkan sektor swasta. Upaya itu dapat dilakukan dengan mempermudah perizinan, memperjelas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mempermudah pembuatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Kita membuat birokrasi menjadi lebih mudah untuk swasta hidup, uang APBD itu hanya untuk memancing swasta bangkit," tambahnya.

Terakhir, Mendagri berharap seluruh jajaran pemda dapat menyusun perencanaan pembangunan yang baik, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Mudah-mudahan nanti musrenbangnas ini bisa betul-betul menjadi bekal teman-teman (pemda) untuk menyusun dokumen perencanaan, baik yang jangka menengah lima tahunan, RPJMD maupun RKPD daerah masing-masing," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat