BANDUNG– Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menekankan bahwa ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu sektor penopang ketahanan ekonomi daerah dan nasional. Ia merasa keberlanjutan pengembangan ekonomi syariah harus terus dijaga.

Menurut Wapres, pengembangan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan berfokus pada empat aspek. “Pertama, optimalkan pengembangan sektor industri produk halal, melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah,” kata Ma’ruf ketika menyaksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Barat (Jabar), di Gedung Sate, Bandung, Selasa (23/04/2024). 

Wapres menyampaikan optimalisasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan hilirisasi produk, akselerasi sertifikasi halal, dan pengembangan sektor pariwisata ramah Muslim.

Wakil Presiden RI Maruf Amin menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Jawa Barat di aula barat Gedung Sate, Provinsi Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/4/2024). - (Republika/M Fauzi Ridwan)

SHARE    

  
Aspek kedua, menurut Ma’ruf, adalah memperluas inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital. Wapres menilai, kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk pembangunan di Indonesia sudah mulai meningkat, termasuk di Jabar. Sejak 2013 hingga 2023, terdapat 315  proyek dengan nilai sekitar Rp 17,8 triliun yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara. 

Aspek yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif serta mengoptimalkan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Melalui dana sosial ini, Wapres berharap agar pemanfaatannya dapat disalurkan pada pembangunan di bidang sumber daya manusia yaitu pada penurunan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting.    

“Terakhir, kembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah melalui optimalisasi program inkubasi usaha syariah,” ucap Wapres. 

Dengan berkembangnya kewirausahaan syariah ini, diharapkan dapat terus melahirkan bisnis-bisnis halal untuk semakin memperkuat ekosistem syariah. 

Adapun terkait keberadaan KDEKS Provinsi Jawa Barat, Ma’ruf menyarankan KDEKS Jabar menyusun rencana aksi dan rencana evaluasi untuk menjadi panduan dalam menjalankan program yang disusun.   

“Saya minta KDEKS Jawa Barat untuk menyusun rencana aksi dengan target yang terukur serta berkesinambungan, termasuk mensinergikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah periode tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan dalam rencana aksi tersebut, penting halnya untuk memasukkan keunikan daerah masing-masing ke dalam rencana kerja. Sebab, keunggulan suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Dengan demikian, potensi lokal dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekosistem syariah dan menopang ketahanan ekonomi lokal. 

“Saya minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap selaras dan sinergis dengan prioritas pembangunan, kekhasan dan keunggulan daerah, serta kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya,” ucap Wapres.   

Petugas melayani pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Sabtu (18/3/2023). - (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

SHARE    

Di sisi lain, Ma’ruf menekankan rencana kerja juga harus holistik. Ini mesti meliputi rencana pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada unsur terkait dan peningkatan literasi di masyarakat, tidak berfokus pada program semata.  

“Siapkan dan kembangkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi syariah, serta terus pacu literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Lakukan kolaborasi multipihak, termasuk dengan dunia pendidikan dan kalangan pemuka agama,” kata Wapres.   

Ma’ruf kemudian memberikan motivasi kepada seluruh jajaran pengurus KDEKS Provinsi Jabar untuk terus bekerja secara optimal sehingga hasilnya dapat dirasakan tidak hanya di Jabar, tetapi juga secara nasional dan internasional. 

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menyampaikan, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Jabar sangat besar. Tidak hanya dari sisi program, tapi juga dari sisi pembangunan kapasitas sumber daya manusia. 

“Kami sampaikan di sini bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat memiliki potensi yang besar. Di sektor perbankan, pada tahun 2023 total aset bank syariah di Jawa Barat mencapai Rp 843 triliun dengan pangsa pasar mencapai 15 persen dari total aset bank umum di Jawa Barat,” kata Bey. 

Saat ini, menurut Bey, terdapat empat perguruan tinggi negeri dan 3 perguruan tinggi swasta yang memiliki program studi keuangan dan ekonomi syariah dengan total mahasiswa mencapai 5.010 orang sebagai penguatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat