REPUBLIKA, JAKARTA --  Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNCHR) mengeluarkan resolusi untuk mendesak penghentian semua penjualan senjata ke Israel. Resolusi tersebut mengungkapkan adanya kekhawatiran genosida di Gaza, di mana lebih dari 33.000 orang telah terbunuh.

Resolusi tersebut, yang disetujui oleh 28 dari 47 negara anggota DK PBB yang memberikan suara mendukung, enam menentang, dan 13 abstain. Resolusi ini menandai langkah pertama badan hak asasi manusia PBB yang mengambil sikap terhadap agresi Israel yang paling mematikan di Gaza, lapor Al-Mayadeen seperti dikutip Republika di Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Israel, melalui duta besarnya untuk PBB di Jenewa, Meirav Eilon Shahar,  mengecam resolusi tersebut. Dia pun mengistilahkan resolusi itu sebagai noda bagi Dewan Hak Asasi Manusia dan PBB secara keseluruhan.

Warga Palestina berkumpul di tengah reruntuhan rumah di Jalur Gaza.. - (EPA-EFE/MOHAMMED SABER)

SHARE    

Resolusi UNCHR mengeluarkan pernyataan tegas untuk mendesak negara-negara menghentikan penjualan, transfer, dan pengalihan senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya ke Israel. Tujuannya, untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap hukum kemanusiaan internasional dan pelanggaran serta penyalahgunaan hak asasi manusia.

Laporan tersebut menekankan bahwa pada bulan Januari, Mahkamah Internasional memutuskan, ada risiko genosida yang masuk akal. Resolusi yang diajukan pada Jumat, yang diprakarsai oleh Pakistan atas nama semua negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) kecuali Albania, juga menuntut gencatan senjata segera dan mendesak adanya akses dan bantuan kemanusiaan yang mendesak.

Hentikan genosida!

Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Palestina Ibrahim Mohammad Khraishi berpidato di depan dewan dengan mengatakan, "Kami membutuhkan Anda semua untuk sadar dan menghentikan genosida ini, sebuah genosida yang disiarkan televisi di seluruh dunia."

Meskipun mengakui banyaknya korban jiwa warga sipil di Gaza, Washington, sekutu utamanya, memberikan suara menentang resolusi tersebut, bersama dengan Jerman, Argentina, Bulgaria, Malawi, dan Paraguay.

Perlu dicatat bahwa Duta Besar AS Michele Taylor menyoroti upaya Israel yang tidak memadai untuk meminimalkan korban sipil. Namun, dia mengklaim bahwa Washington tidak dapat mendukung resolusi tersebut karena dianggap memiliki kelemahan. Pemungutan suara tersebut terjadi setelah Dewan Keamanan PBB di New York baru-baru ini menyetujui resolusi gencatan senjata, sebagian karena Washington abstain dalam pemungutan suara.

Resolusi dari dewan hak asasi manusia secara konsisten merujuk pada “Israel”, menyerukan entitas tersebut untuk menghentikan seluruh pendudukan atas wilayah Palestina dan segera menghapus blokade terhadap Jalur Gaza, serta segala bentuk hukuman kolektif lainnya.

Versi revisi teks tersebut, yang diperbarui pada Kamis malam, untuk menghilangkan berbagai penyebutan genosida, masih menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai pernyataan pejabat Israel yang dapat ditafsirkan sebagai hasutan untuk melakukan genosida.

Selain itu, mereka meminta negara-negara untuk melakukan intervensi guna menghentikan perpindahan paksa warga Palestina baik dari dalam maupun luar Gaza. Secara khusus, mereka memperingatkan terhadap tindakan militer besar-besaran di kota Rafah, yang terletak di wilayah selatan Jalur Gaza yang padat penduduknya, di mana lebih dari satu juta warga sipil mencari perlindungan, dan menekankan potensi dampak kemanusiaan yang mengerikan.

Resolusi tersebut juga mengecam taktik penggunaan kelaparan terhadap warga sipil sebagai bentuk peperangan di Gaza, di mana PBB telah mengeluarkan peringatan akan terjadinya kelaparan.

Zhang Jun, Duta Besar dan Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB, berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan di markas besar PBB, Jumat, 22 Maret 2024. - (AP Photo/Yuki Iwamura)

SHARE    

Pernyataan ini menekankan kebutuhan mendesak akan akuntabilitas yang kredibel, cepat, dan menyeluruh atas semua pelanggaran hukum internasional di Gaza. Resolusi tersebut mendesak para penyelidik kejahatan perang PBB, yang ditugaskan untuk memeriksa situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina sebelum tanggal 7 Oktober, untuk menyelidiki semua transfer atau penjualan senjata, amunisi, komponen, dan barang-barang penggunaan ganda secara langsung dan tidak langsung ke Israel. "Israel". Selain itu, mereka juga menyerukan analisis mengenai konsekuensi hukum dari transfer tersebut.

Jerman menyerukan NATO untuk menentang embargo senjata PBB terhadap 'Israel': Eksklusif Dalam konteks yang berbeda namun terkait, sumber-sumber diplomatik memberi tahu Al Mayadeen, pada hari Kamis, bahwa Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mendesak sekutu NATO untuk memblokir rancangan resolusi PBB yang menyerukan penghentian segera ekspor senjata ke “Israel”.

Menurut sumber tersebut, Baerbock dilaporkan mengatakan kepada rekan-rekannya dalam pertemuan para menteri luar negeri NATO di markas besarnya di Brussels untuk menekan pemerintah mereka agar memberikan suara menentang resolusi embargo senjata, yang telah diserahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia pada hari Rabu.

Pakistan mengusulkan rancangan resolusi tersebut atas nama 55 dari 56 negara anggota PBB di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kecuali Albania. Bolivia, Kuba, dan Misi Palestina di Jenewa semuanya ikut mensponsori dokumen tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat