JAKARTA -- Kompetensi sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan. Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Nur Hidayah memandang bahwa kondisi mismatch atau ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan industri menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

"Ada mismatch antara supply dari alumni-alumni pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dengan apa yang dibutuhkan (demand) oleh industri ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Nur mengatakan bahwa kebanyakan dari lulusan program studi di rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah dapat dikatakan belum siap pakai karena kurang memiliki kompetensi seperti yang dibutuhkan industri.

"Atau bahasa yang populer adalah belum ada link and match yang kuat antara perguruan tinggi dengan industri di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah," ujar dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Karyawan melakukan aktivitas di banking hall kantor cabang Muamalat Tower, Jakarta, Rabu (16/8/2023). - (Republika/Edwin Dwi Putranto)

SHARE    

Merujuk pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, Nur menyebutkan bahwa jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya sekitar 231 orang di tahun 2018.

Masih merujuk pada MEKSI 2019-2024, berdasarkan pemaparan data statistik perbankan syariah, diketahui hanya 9,1 persen pegawai bank syariah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Dengan kata lain, mayoritas pegawai bank syariah diisi oleh lulusan ekonomi konvensional, bahkan lulusan non-ekonomi.

"Terjadi disparitas kualifikasi dan kompetensi pegawai pada industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Yang mampu diserap hanya sekitar 10 persen, sementara sekitar 90 persen SDM yang bekerja di sektor ini bukan berasal dari lulusan prodi ekonomi dan keuangan syariah," kata dia.

Nur menilai, para lulusan dari rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih belum dilengkapi dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh industri. Program studi-program studi (prodi) ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di bawah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), juga belum banyak membekali mahasiswanya mengenai kemampuan analisa kritis dan teknikal.

Selain itu, lulusan ekonomi dan keuangan syariah juga perlu memiliki kemampuan digital yang mumpuni sehingga dapat memenuhi tuntutan industri yang saat ini gencar melakukan transformasi digital.

"Jadi menurut saya ini problem yang mungkin perlu kita selesaikan secara bersama dengan seluruh pemangku kepentingan tidak hanya pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan seterusnya. Namun tentu saja pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk meng-address problematika SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Menurut Nur, era bonus demografi menjadi momen yang tepat untuk memaksimalkan potensi Indonesia. Namun, perlu kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. 

"Perlu kolaborasi dan kerja keras tak hanya dari pemerintah, tapi juga level dari perguruan tinggi, masyarakat dan komunitas. Kita tak perlu lagi mementingkan hal-hal aspek formal legalitas syariah, tapi melihat substansi ekonomi keuangan syariah memiliki konvergensi dengan agenda global dunia untuk pembangunan berkelanjutan," katanya.
 
Selama ini, lanjut dia, ekonomi keuangan syariah terbukti mampu menjadi bantalan ketika krisis. Tak hanya itu, ekonomi syariah juga menjadi benteng agar Indonesia tidak menjadi sampah untuk produk-produk yang tidak berkualitas yang tidak halal.
 
"Ini tentu saja perlu ditopang dengan pembangunan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang mumpuni. Menurut saya kalau ini bisa kita lakukan, Insya Allah potensi besar ekonomi dan keuangan syariah ini bisa terus dikembangkan dan mungkin bisa menjadi primadona di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia." tuturnya. 

Petugas memberikan informasi kepada nasabah terkait Sukuk Tabungan (ST) Seri ST006 di Bank Muamalat di Jakarta, beberapa tahun lalu. - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan kendaraan untuk pemulihan dan kestabilan ekonomi nasional melalui pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Inklusi keuangan syariah juga masih perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian khusus dan didukung oleh masyarakat.

Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia konsisten menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bauran strategi pembangunan nasional. "Dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global, peran Indonesia telah mendapat berbagai pengakuan, salah satunya, Indonesia dinilai terus konsisten menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bauran strategi pembangunan nasional," kata Wapres.

Wapres menuturkan bauran strategi tersebut bermakna penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. "Tantangan pembangunan bukan semata soal meraih pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, namun memastikan pertumbuhan yang diraih benar-benar mampu menafkahi masyarakat sampai lapisan paling bawah," katanya.

Oleh karena itu, Wapres mengatakan bahwa  ada tugas besar untuk melanjutkan pembangunan kesejahteraan yang berdampak nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pembangunan dunia, utamanya melalui sektor ekonomi dan keuangan syariah.

"Ke depan, keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan yang kontributif secara nasional mesti terus didorong, di antaranya dengan lebih membumikan bauran kebijakan dan program di tingkat wilayah, sehingga literasi dan partisipasi masyarakat semakin meningkat," ucap Wapres.

Untuk itu, ia menyambut baik setiap upaya positif pemerintah daerah (pemda) maupun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah.

Wapres menyatakan dalam menjawab tantangan pembangunan serta memajukan ekonomi dan keuangan syariah hingga ke tingkat global, Indonesia mesti terus memperkuat peran sebagai pemain kunci dalam perdagangan produk halal dunia dan Banten berpotensi besar untuk turut ambil bagian.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat