JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memberikan tiga bentuk dukungan nyata untuk mengembangkan kualitas pelaku usaha ultramikro serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan itu berupa pembinaan, pembiayaan, dan perluasan pemasaran.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita mengatakan, tiga hal tersebut yang paling dibutuhkan oleh pelaku ultramikro dan UMKM dalam mengembangkan usahanya. "Dia membutuhkan pembinaan, dia membutuhkan pembiayaan dan juga membutuhkan pemasaran. Kami tidak cukup hanya mendukung pembiayaan saja atau pembinaan saja, pelatihan atau pasarnya saja," ujar Loto, di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Loto menyampaikan, pembinaan dan pelatihan sangat diperlukan oleh pelaku usaha ultramikro dan UMKM. Sebab, setiap masalah yang dihadapi oleh kelompok usaha tersebut berbeda-beda, seperti peningkatan kapasitas usaha, legalitas hingga permasalahan kualitas produk.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (kedua kanan) dan Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna (kanan) meninjau pelaku UMKM di Jakarta, Jumat (8/3/2024).- (Dok Republika)

SHARE    

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BUMN untuk memberikan pelatihan dan pembinaan adalah melalui Rumah BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melihatkan 17 korporasi negara.

Terkait dengan perluasan pasar, BUMN membangun platform Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau PaDi UMKM. Per September 2023 tercatat total belanja perusahaan BUMN terhadap produk UMKM melalui PaDi mencapai Rp 31,3 triliun.

Selain itu, Kementerian BUMN melakukan bazar UMKM secara luring di Sarinah, Jakarta, dan menjual produk-produk lokal kelas premium melalui gerai-gerai Sarinah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) maupun bandar udara.

"Kami juga MoU dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, untuk bermitra dengan BUMN dan UMKM. Harapannya bisa memberikan kesempatan kepada UMKM untuk memasok produk barang dan jasanya," kata Loto.

Dari sisi ketersediaan pembiayaan, BUMN telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan, seperti pinjaman tanpa agunan melalui program pendanaan usaha ultramikro lewat dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) maupun pinjaman melalui PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

BUMN juga membangun holding ultramikro, dengan semua BUMN yang menyalurkan pembiayaan kepada ultramikro menjadi satu rumah. "Dari waktu ke waktu, capaian ini menjadi baik dari sisi skema penyaluran karena masyarakat yang dulu tidak terakses dengan simpanan perbankan menjadi familiar dengan menabung. Kemudian, nasabah Mekaar juga jadi tahu investasi tabungan emas," ujar Loto.

Pengunjung berjalan di dekat stan UMKM saat Djakarta Ramadhan Fair 2024 di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (15/3/2024). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menyampaikan, perkembangan terkini terkait pengumpulan basis data tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Indonesia yang telah mencapai angka 13,4 juta pelaku KUMKM. Diungkapkan, pada 2022, Kemenkop telah melakukan survei langsung ke KUMKM di 240 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop Siti Azizah mengatakan, pada 2023 kementerian menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan sensus atau survei sama. Hanya saja dilakukan di lokasi berbeda, yakni di 215 kabupaten atau kota di 32 provinsi.

“Dari survei dua tahun ini, yakni pada 2022 dan 2023, saat ini kami sudah punya data cukup sebagai awalan. Itu karena sebelumnya kami tidak punya data terintegrasi dan terstandardisasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/3/2024).

Upaya tersebut, kata dia, dilaksanakan seiring amanat Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Basis Data Tunggal. Azizah memaparkan, pada 2022 Kemenkop berhasil mengumpulkan 9,1 juta data dan pada 2023 sebanyak 4,3 juta data, sehingga total saat ini sudah ada sebanyak 13,4 juta data pelaku KUMKM.

Sebagaimana diketahui, tahun lalu BPS juga melakukan sensus pertanian. Maka diharapkan data tersebut bisa terus berjalan dan terintegrasi secara merata. 

“Namun, belum semua didata secara lengkap. Tahun ini kami berusaha untuk melakukan penambahan data lagi sekitar empat juta data KUMKM,” katanya. Ia mengatakan, survei langsung Kemenkop bersama BPS pada 2023 dilakukan by name by address serta analisis makro ekonomi dari UMKM. 

Berbagai hal tersebut, tuturnya, menjadi salah satu program prioritas Kemenkop yang dikomandani oleh Kedeputian Kewirausahaan. Dijelaskan, secara siklus di kewirausahaan selain menjaring wirausaha baru, kemudian membina dan mengembangkan, maka ekosistem landasannya yaitu pendataan yang nantinya akan digunakan Kemenkop maupun kementerian lain dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Siti Azizah memerinci, survei yang dilakukan itu meliputi tujuh aspek, yaitu identitas usaha, marketing, proses produksi, pembiayaan, manajemen organisasi, logistik, maupun sumber daya manusia (SDM). Total pertanyaan mencapai sekitar 98 pertanyaan untuk tujuh aspek dimaksud.

Sementara itu, mengenai provinsi yang disurvei, ia mengatakan, survei dilakukan di seluruh provinsi, tapi dominasi jumlah data KUMKM yang diperoleh masih di Jawa sebagai daerah yang potensial. Diakui Siti Azizah, survei memang belum dilakukan menyeluruh, terutama di kawasan yang memang sulit diakses.

“Karena kami melakukan survei langsung, sehingga tantangannya bagaimana infrastruktur akses menuju lokasi dan sumber secara langsung, mengingat kami juga masih memiliki kendala akses dan SDM,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat