OLEH Ghadah Nurarih Mufti, Mihyal Ain (Mahasiswa Program Magister Ilmu Perencanaan Wilayah FEM IPB), Siti Riska Ulfah Hidayanti (Peneliti International Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB), Dr. Sahara (Direktur International Trade Analysis and Policy Studies dan Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB)

Kemiskinan menjadi masalah multidimensional yang dihadapi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun menjadi tujuan utama dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kemiskinan sendiri dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih kepada bentuk kemiskinan struktural atau buatan, karena sebenarnya secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kemiskinan (Mulyadi, 2016).

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan akibat dari superstruktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya, struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan. Hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan nasional sebesar 9,57 persen pada tahun 2022 tidak mencerminkan realitas di setiap provinsi, karena hampir separuh dari total provinsi di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan di atas level nasional, salah satunya adalah Provinsi Maluku.

Pekerja memilah batok kelapa untuk pengasapan saat produksi kopra putih di Desa Luari, Halmahera Utara, Maluku Utara, Selasa (21/11/2023). - (Antara/Andri Saputra )

SHARE    

Provinsi Maluku yang merupakan satu dari dua provinsi yang ada di Kepulauan Maluku dengan tingkat kemiskinan sebesar 16,23 persen pada tahun 2022 atau setara dengan menduduki peringkat keempat sebagai provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Sementara lainnya, yakni provinsi Maluku merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan di bawah angka nasional (6,23 persen). Sedangkan, setara kabupaten/kota di Kepulauan Maluku, Maluku Tenggara Barat merupakan kabupaten dengan kemiskinan tertinggi (23,88 persen) dan Ternate merupakan kota dengan kemiskinan terendah (3,11 persen).

Kemiskinan dan upah minimum

Pada hakikatnya, ukuran kemiskinan itu sendiri bermacam-macam, ada yang berdasarkan penghasilan, konsumsi dan ada pula berdasarkan luas perumahan. Yang pasti, kemiskinan merupakan perbedaan antara penghasilan, dan standar kehidupan minimum.

Oleh sebab itu, walau bagaimanapun masalah kemiskinan di kabupaten/kota tidak berdiri sendiri. Artinya, banyak variabel yang memengaruhi, salah satunya adalah upah minimum kabupaten/kota atau UMK. Pamungkas (2017) menyebutkan bahwa upah minimum memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan melalui peningkatan rata-rata upah, dimana tingkat kemiskinan ikut berkurang seiring meningkatnya rata-rata upah pekerja yang dapat dilihat melalui diagram scatterplot.

Diagram scatterplot adalah teknik visualisasi yang mengaitkan hubungan antara tingkat kemiskinan dan upah minimum skala kabupaten/kota di Kepulauan Maluku dengan membandingkan tingkat kemiskinan dan upah minimum skala nasional.

Hasil dari pada diagram dibagi menjadi ke dalam empat kuadran. Kuadran I adalah kuadran yang terletak pada bagian kiri atas, yang mengartikan bahwa setiap kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kuadran ini adalah kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang rendah dan UMK yang melampaui rata-rata upah minimum secara nasional. Kabupaten/Kota yang berada pada kuadran I antara lain adalah Kota Ternate, Tual, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu.

Seorang nelayan membawa alat tangkap tradisional jaring pukat darat usai mencari ikan di pesisir Pantai Kalumata, Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (1/12/2023). - (ANTARA FOTO/Andri Saputra)

SHARE    

Sementara itu, kuadran II yang letaknya di kanan atas, yang mengartikan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional dengan rata-rata upah minimum di atas rata-rata nasional pula. Kabupaten/kota yang menduduki kuadran II antara lain adalah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Kuadran III mengartikan bahwa kabupaten/kota dengan UMK di bawah rata-rata nasional dan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Satu dari 21 kabupaten/kota di Kepulauan Maluku yang berada di kuadran ini, yakni Kabupaten Ambon.

Kuadran IV mengartikan bahwa kabupaten/kota dengan UMK di bawah rata-rata nasional dan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional yaitu antara lain adalah Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan.

Secara keseluruhan kabupaten/kota yang mendominasi pada kuadran I adalah kabupaten/kota yang secara administrasi berada di Provinsi Maluku Utara, sementara kuadran IV di dominasi kabupaten/kota yang menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Hal ini dapat diartikan bahwa majunya perekonomian yang terjadi di Maluku Utara diindikasikan sebagai imbas dari hilirisasi nikel yang mengangkat pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

Hal ini pun tercermin dalam upah minimum provinsi (UMP) menjadi salah satu indikator sehat atau tidaknya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu variabel dalam formulasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP), di samping inflasi dan indeks tertentu. Sementara, perekonomian Provinsi Maluku masih sangat tradisional, yakni bertumpu pada pangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, administrasi pemerintahan, dan perdagangan.

Perbedaan sektor perekonomian memengaruhi perbedaan pada upah minimum, dan hal ini juga yang diteruskan pada perbedaan tingkat kemiskinan. Majunya Provinsi Maluku, hilangnya kemiskinan di Maluku, dan kesejahteraan Provinsi Maluku adalah persoalan waktu, tidak ada hal yang tidak mungkin provinsi dengan julukan kota rempah ini bertengger bersama dengan Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi yang berhasil mengentaskan kemiskinan di kancah nasional.

Pemerintah perlu optimistis dan turun tangan untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku, salah satunya dengan cara menggenjot sektor-sektor potensial di kabupaten/kota di Provinsi Maluku, sehingga dapat memberikan surplus pendapatan daerah yang memengaruhi upah minimum di setiap kabupaten/kota. Dengan begitu, kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku dapat teratasi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat