JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan pemerintah belum merevisi target bauran energi baru dan terbarukan (EBT). Menurut Arifin, target EBT sebesar 23 persen pada 2025 tetap jalan.

"Target itu tetap jalan," kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Arifin menanggapi Dewan Energi Nasional (DEN) yang berencana merevisi target bauran EBT pada 2025 menjadi 17-19 persen dari target sebelumnya sebesar 23 persen lewat pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Target dan realisasi bauran EBT - (Kementerian ESDM)

DEN menyusun pembaharuan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang selaras dengan komitmen perubahan iklim serta mengakomodasi upaya transisi energi menuju netral karbon 2060. “Kami masih tetap, itu kan prediksinya," lanjut Arifin.

Ia menegaskan untuk mempercepat bauran EBT tersebut juga telah disiapkan regulasi maupun pembangunan pembangkit EBT yang sudah direncanakan di rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

"Regulasi sekarang yang kita punya ini sudah cukup dan RUPTL juga sudah berdasarkan target capaian itu," ujar Arifin.

Kendati demikian, ia juga tidak memungkiri bahwa persoalan yang menghambat percepatan bauran EBT tersebut, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur.

“Mungkin isunya sekarang adalah keterbatasan kita punya infrastruktur, ini yang harus kita perbaiki," kata Arifin.

Pada konferensi pers "Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024", Kementerian ESDM mencatat realisasi bauran EBT di 2023 sebesar 13,1 persen dari target sebesar 17,9 persen.

Petugas beraktivitas di dekat panel surya di atap Trans Studio Mall Bandung, Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Kementerian ESDM pun membeberkan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan bauran EBT, di antaranya pelaksanaan pembangunan pembangkit EBT melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dengan target di 2025 sebesar 10,6 gigawatt (GW).

Kemudian, implementasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan target 2025 sebesar 3,6 GW.

Selanjutnya, konversi pembangkit diesel ke EBT, program mandatori B35 dengan target di 2025 sebesar 13,9 juta kiloliter (KL), program co-firing biomassa pada PLTU dengan target 2025 sebesar 10,2 juta ton.

Berikutnya, penyediaan akses energi modern melalui EBT di lokasi terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), eksplorasi panas bumi oleh pemerintah, dan pemanfaatan EBT off grid dan pemanfaatan langsung.

Arifin menambahkan, salah satu kendala pencapaian target EBT di Indonesia karena belum tersedianya interkoneksi antar pulau. Sistem jaringan listrik yang ada saat ini belum seluruhnya mampu menampung pasokan listrik dari EBT, apalagi pembangkit EBT bersifat intermiten.

"Memang kita ada bottleneck. Salah satunya kita punya infrastruktur sistem jaringan listrik ini perlu penyesuaian," kata Arifin.

Di satu sisi, fakta pertumbuhan konsumsi listrik yang masih berkisar di angka 5 persen juga menjadi kendala. Pembangunan pembangkit perlu perencanaan yang matang.

"Ini persoalan percepatan pertumbuhan konsumsi listrik juga jadi salah satu kendala," kata Arifin.

Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN berhasil menambah kapasitas pembangkit listrik mencapai 4.182,2 MW.

Jumlah itu bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023, yakni sebesar 1.487,9 MW. Salah satunya, PLN berhasil mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp atau terbesar di Asia Tenggara yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada November 2023.

"Upaya menghadirkan akses listrik yang berkeadilan dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia terus dilakukan PLN untuk mendukung peningkatan perekonomian dan pemerataan secara nasional," kata Darmawan.

Darmawan menegaskan, PLN tak hanya fokus melakukan penambahan pembangkit, tetapi terus menggencarkan pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri Uni Emirat Arab Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi (ketiga kanan), Menteri BUMN Erick Thohir (keempat kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (kedua kanan), Dirut PLN Darmawan Prasodjo (kiri), PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (ketiga kiri) dan PJ Bupati Purwakarta Benni Irwan (kedua kiri) memberikan kata sambutan saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023). - (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

SHARE    

Sepanjang 2023, PLN telah membangun jaringan transmisi sepanjang 2.806,2 kilometer sirkuit (kms) yang melampaui target 2023 sepanjang 1.540,8 kms. Secara total, aset transmisi PLN hingga Desember 2023 mencapai 70.933 kms. 

Penambahan jaringan transmisi tersebut misalnya, pada Maret 2023, PLN berhasil mengoperasikan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Pangkalan Bun-Sukamara Line GSW sepanjang 88,942 kms dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Lumut Balai-Muara Enim Sirkit 1 sepanjang 96,660 kms. Lalu pada Desember 2023, PLN juga mengoperasikan SUTT 150 kV Tapan - Muko-muko sepanjang 152,324 kms.

Sementara untuk gardu induk, PLN juga berhasil menambah 41 unit gardu induk dengan kapasitas 5.660 Megavolt Ampere (MVA) sepanjang tahun 2023. Sehingga, dengan penambahan ini, kini total ada 2.367 unit gardu induk dengan kapasitas mencapai 166.727 MVA yang telah beroperasi. 

Subholding PLN Indonesia Power (PLN IP) menargetkan pada tahun ini ada kapasitas terpasang PLTS sebanyak 500 megawatt (MW). Hanya saja, persoalan syarat TKDN menjadi kendala dalam akselerasi proyek ini.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menjelaskan pada tahun ini PLN IP menargetkan akan ada PLTS berkapasitas total 500 MW di lima lokasi. Dari lima lokasi tersebut, tiga lokasi merupakan PLTS terapung dan dua lokasi PLTS landbase.

"Tantangannya tapi memang cukup complicated, ya. Masalahnya salah satunya adalah syarat TKDN. Kita harus memenuhi target TKDN itu, tapi disatu sisi harus memenuhi tarif yang sudah diatur dalam perpres," kata Bernadus.

Untuk bisa menekan ongkos produksi dalam pembangunan PLTS maka, perlu adanya banyak kebijakan dari pemerintah. Seperti misalnya penyediaan lahan, perizinan dan juga aspek pendanaan murah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat