JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menekankan pentingnya reformasi pengelolaan sampah melalui pemanfaatan riset dan teknologi. Pemanfaatan teknologi diyakini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di berbagai tempat pembuangan akhir atau TPA.

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Vivi Yulaswati di Jakarta, Selasa (30/1/2024), mengatakan riset dan opsi teknologi tepat guna yang sesuai secara teknis dan berkelanjutan perlu dikembangkan untuk mendukung reformasi pengelolaan sampah. "Sekarang banyak perusahaan sudah mulai melakukan pemasangan refuse derived fuel (RDF) untuk mengolah sampah mereka sendiri," ujarnya.

Vivi mengatakan, ada sejumlah daerah yang telah menerapkan RDF. Teknologi yang mengubah sampah menjadi energi baru pengganti batu bara tersebut juga membantu daerah-daerah sekitar pabrik dalam mengolah sampah dari masyarakat.

Dialog Reformasi Pengelolaan Sampah yang digelar Bappenas dan Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, di Jakarta, Selasa (30/1/2024). - (Bappenas)

Dia mengungkapkan, salah satu teknologi yang juga efektif mengatasi sampah adalah recycle vending machine (RFM) yang memungkinkan seseorang untuk menukar botol minuman kosong dengan imbalan hadiah. Kementerian PPN berkolaborasi dengan Danone untuk mengatasi timbulan sampah botol minuman. Layanan RFM itu tersedia di kantor-kantor Kementerian PPN.

"Kami selesai rapat pasti ada berbagai botol minuman plastik dan bisa didaur ulang di situ supaya mempermudah dan memperpendek waktu membawa sampah-sampah itu untuk diolah lebih lanjut," kata Vivi.

Beberapa waktu lalu, Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Jerman melalui GIZ menghibahkan mesin pirolisis untuk pengolahan sampah di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan geopark tersebut mendapatkan mesin pirolisis yang bisa mengubah 10 kilogram plastik menjadi lima liter bahan bakar jenis solar.

"Melalui teknologi, kami bisa memperluas berbagai program untuk mengelola sampah," kata Vivi.

Vivi menambahkan, pemerintah berkomitmen meningkatkan pengelolaan sampah. “Pengelolaan sampah ini sudah menjadi dua agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 saat ini, yaitu dalam Prioritas Nasional 5 dan 6. Ke depannya, reformasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini juga akan menjadi salah satu dari 20 upaya transformasi super prioritas atau game changer di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045,” kata Vivi.

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Vivi Yulaswati - (Bappenas)

Terdapat enam faktor pengungkit reformasi pengelolaan sampah, yaitu perencanaan berkualitas, data persampahan aktual dan akurat, kapasitas pemangku kepentingan, kelembagaan pengelolaan sampah inklusif, pendanaan kuat, dan binding mechanism. Enam faktor pengungkit dirumuskan berdasarkan analisis dan upaya perbaikan di tingkat nasional dan daerah yang telah dilaksanakan dalam Proyek Pengurangan Emisi di Perkotaan melalui Peningkatan Pengelolaan Sampah (ERiC DKTI).

Proyek kerja sama Indonesia-Jerman yang dimulai sejak 2020 ini didukung komite pengarah K/L, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memperkuat aspek nonteknis persampahan, mulai dari perencanaan, pendanaan, kelembagaan, hingga pengelolaan data.

Proses pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gedebage di Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jumat (1/12/2023). TPST ini mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) hingga 60 ton per hari. Sampah yang dibuang di sini akan melalui metode maggotisasi. Sedangkan, untuk sampah anorganik akan digunakan menjadi bahan bakar alternatif (refuse derived fuel/RDF). - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Fokus intervensi proyek kerja sama adalah di enam kabupaten/kota pilot, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bukittinggi, Kota Jambi, Kota Cirebon, Kota Malang, dan Kota Denpasar. Beberapa hasil yang telah dihasilkan selama proyek berlangsung adalah enam laporan analisis rekomendasi kebijakan, tiga peraturan daerah tentang penyesuaian angka retribusi pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor, Kota Bukittinggi, dan Kota Cirebon, pendampingan pemilahan sampah di lebih dari 558 kepala keluarga di 6 kabupaten/kota pilot, pembangunan Kalkulator Digital Perhitungan Biaya Retribusi Pengelolaan Sampah, serta penguatan interoperabilitas data persampahan lintas K/L.

Deputy Head of Mission of the German Embassy to Indonesia Thomas Graf mengatakan, Pemerintah Jerman mengapresiasi dan akan terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mereformasi pengelolaan sampah. "Semoga rekomendasi yang dihasilkan dari proyek ini dapat segera diimplementasikan sehingga pengelolaan sampah di Indonesia dapat lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Thomas.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat