JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad-interim Erick Thohir mengatakan bahwa negara-negara di ASEAN masih mengalami kendala pembiayaan dan infrastruktur dalam menangani masalah sampah. Erick pun mengajak negara ASEAN untuk bersama-sama mencari solusi dan mengatasi permasalahan sampah laut.

Melalui video sambutan dalam acara "ASEAN Conference on Combatting Plastic Pollution" (ACCPP) di Jakarta, Selasa (17/10/2023), Erick menyampaikan volume sampah di darat dan lautan mengalami peningkatan pesat selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, negara-negara di Asia Tenggara perlu berkolaborasi dalam menangani permasalahan sampah, termasuk sampah plastik di lautan karena masih terdapat banyak kendala di lapangan.

"Negara-negara anggota ASEAN dalam menangani sampah masih menghadapi kendala, seperti kapasitas pembiayaan dan infrastruktur. Namun, saya yakin kita semua sedang bekerja keras untuk mencari solusi permasalahan sampah ini," ujarnya.

Erick mengatakan enam negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura menghasilkan total 243 juta ton sampah pada 2016. Sementara itu, saat ini kapasitas negara-negara anggota dalam menangani sampah masih menghadapi kendala, seperti kapasitas pembiayaan dan infrastruktur. 

"Namun, saya yakin kita semua sedang bekerja keras untuk mencari solusi permasalahan sampah ini," ujar Erick. 

Erick menyampaikan, Asia Tenggara memiliki rencana aksi regional sampah laut dan kerangka ekonomi sirkular bagi komunitas ekonomi Asia. Inisiatif ini juga harus menjadi kekuatan bagi Asia Tenggara untuk bekerja secara kolaboratif dalam menangani polusi plastik.

"Dengan menggunakan momentum ini, saya ingin menekankan pentingnya resolusi Majelis Lingkungan Hidup PBB untuk mulai menegosiasikan instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik, termasuk dalam lingkungan laut atau perjanjian plastik," kata Erick. 

Erick menilai konferensi ini merupakan momentum yang baik untuk saling berbagi semangat dalam mengembangkan komunalitas di antara negara-negara anggota Asia Tenggara menuju perundingan perjanjian plastik global. Erick menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kompleksitas permasalahan penanganan polusi plastik laut sejak 2018 yang menargetkan pengurangan sampah plastik laut sebesar 70 persen pada 2025. 

"Kami bangga dalam empat tahun terakhir, mulai 2018 hingga 2022, telah berhasil mengurangi sekitar 36 persen aliran sampah plastik ke laut. Upaya kami berada pada jalur yang tepat untuk mencapai pengurangan sebesar 40 persen pada akhir 2023," katanya.

Warga mengikuti aksi bersih sampah di perairan Ternate, Kota Ternate Maluku Utara, Ahad (28/5/2023). Aksi bersih sampah laut oleh Eco-Bhinneka Muhammadiyah Maluku Utara itu sebagai upaya melindungi ekosistem perairan laut dari pencemaran sampah sekaligus mengampanyekan laut bebas sampah plastik. - (ANTARA FOTO/Andri Saputra)

SHARE    

Erick menyadari masih banyak kerja keras yang harus dilakukan untuk mencapai target ambisius dalam dua tahun ke depan. Untuk itu, memperkuat kolaborasi berbagai pihak dan dukungan negara mitra merupakan hal yang sangat penting. 

Melalui kerja sama antarnegara-negara Asia Tenggara, Erick sangat optimistis dapat menyediakan lingkungan yang sehat bagi generasi masa depan untuk hidup.  "Bersama-sama kita dapat membuat perbedaan yang berarti," kata Erick. 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) optimistis terjadi pengurangan sampah plastik di laut sebesar 8 persen per tahun untuk mencapai target 70 persen pada 2025.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nina Hendiarti mengatakan, pengurangan sampah plastik di laut dapat terjadi bila didukung oleh berbagai mitra.

"Tahun lalu sudah mencapai 36 persen, jadi setiap tahun itu bertambah delapan persen pengurangannya. Dengan adanya dukungan dari mitra-mitra lain itu bisa mencapai 10 persen, jadi kita optimistis target 70 persen pada 2025 tercapai," ujar Nani seusai acara ASEAN Conference for Combatting Plastic Pollution.

Nani mengatakan, strategi untuk mewujudkan pengurangan sampah plastik di laut sebanyak 70 persen adalah dengan adanya kerja sama dengan 18 kementerian dan lembaga serta stakeholder lainnya.

Warga memancing di dekat tumpukan sampah di Pantai Pancer, Puger, Jember, Jawa Timur, Senin (1/2/2021).  - (SENO/ANTARA FOTO)

SHARE    

Dalam strategi pengurangan sampah plastik di laut terdapat beberapa pilar utama, yakni mengubah perilaku masyarakat, memperbaiki penanganan sampah di daratan dan perairan, mekanisme pendanaan dan penegakan hukum serta inovasi.

"Sekarang banyak anak-anak muda yang berinovasi, mereka datang dengan ide-ide bikin startup," kata Nina.

Ia mengatakan, negara-negara di Asia Tenggara harus berperan dalam upaya mengurangi sampah plastik di lautan agar tidak tertinggal dengan negara maju.

Indonesia secara tegas berkomitmen menunjukkan aksi nyata dalam pengurangan sampah plastik. Oleh karena itu, melalui ACCPP, Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk saling bertukar pandangan dan mencari solusi terhadap penanganan sampah laut regional.

"Kita ingin mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan berbagai hal secara bersama-sama, jadi saling memotivasi dan saling bertukar bukan hanya policy-nya tapi juga pemikirannya, lalu pengalamannya, best practices-nya di ASEAN," kata Nani.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat