JAKARTA — Langkah tegas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam membongkar berbagai kasus penyelewengan dana di BUMN dinilai patut diapresiasi. Upaya ini diyakini dapat meningkatkan tata kelola dan transparansi di tubuh BUMN. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah pun mengatakan, upaya bersih-bersih BUMN di era kepemimpinan Erick Thohir menjadi yang paling menonjol dalam hampir lima tahun terakhir. 

“Banyak hal yang membedakan antara pak ET dan menteri-menteri BUMN sebelumnya. Memang setiap menteri punya program sendiri dan plus minus, tapi yang paling unik dan positif dari pak ET adalah upaya untuk menegakkan good governance di BUMN-BUMN,” kata Piter kepada Republika, akhir pekan ini.

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani (kedua kiri), Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata (kiri), Ketua FHCI Alexandra Askandar (kedua kanan) dan Ketua Srikandi BUMN Tina Kemala Intan (kanan) berfoto bersama pada Akhlak Culture Festival BUMN 2023 di Menara Brilian, Jakarta, Senin (4/9/2023). - (ANTARA FOTOANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

SHARE    

Piter menyampaikan, selama Kementerian BUMN dipimpin Erick Thohir, kasus-kasus hukum di tubuh BUMN dapat diselesaikan secara lebih tuntas sebagai komitmen bersih-bersih BUMN. 

 “Bahkan Pak ET sendiri yang langsung menyerahkannya ke penegak hukum. Terakhir, dugaan kasus penyelewenangan dapen di BUMN,” ujarnya menambahkan.

Seperti diketahui, Erick Thohir belum lama ini melaporkan hasil audit dana pensiun BUMN ke Kejaksaan Agung. Sebanyak 34 dapen BUMN atau 70 persen dari total 48 dapen BUMN berada dalam kondisi tak sehat. Dirinya juga berkoordinasi dengan BPKP untuk ikut melakukan audit demi mendukung langkah bersih-bersih BUMN. 

Menurut Piter, banyaknya persoalan di tubuh BUMN akibat pembiaran yang dilakukan sejak lama meski publik telah paham sebab-musababnya. Setelah Kementerian BUMN dipimpin Erick Thohir, pembiaran itu tidak dilanjutkan dan satu demi satu sejumlah permasalahan yang mengakar diurai dan dituntaskan. 

 “Ini yang saya kira perlu diapresiasi. Dugaan-dugaan penyelewengan menyangkut tata kelola tidak dibiarkan lagi dan diserahkan ke penegak hukum,” kata Piter. 

Ia pun menilai, upaya-upaya yang dilakukan saat ini perlu dilanjutkan dan diperkuat bagi mereka yang akan memimpin Kementerian BUMN. Ketegasan pemerintah terhadap pengelolaan BUMN yang transparan tentunya akan membawa angin segar sehingga BUMN dapat lebih berperan optimal bagi perekonomian nasional. 

Piter tak menampik bahwa tentu ada risiko yang harus dihadapi oleh Erick Thohir dari ketegasannya memberantas mafia di tubuh BUMN. Dari komentar negatif hingga serangan balik dengan beragam cara. Namun, dirinya berharap agar pemerintah tak gentar dalam melawan para oknum di BUMN yang menggerogoti uang haram untuk kepentingan pribadi. 

Apalagi, menurut Piter, BUMN merupakan salah satu ujung tombak dalam perekonomian di Tanah Air. Ia menyebut BUMN sebagai soko guru ekonomi, sehingga sehatnya BUMN tentu memberikan kesehatan pula bagi perekonomian dalam negeri. 

“Kita berharap reformasi secara kelembagaan dilakukan dan reformasi tata kelola dilakukan maka kita akan mendapatkan BUMN-BUMN yang sehat dan keuntungan yang cukup besar bisa membantu dalam banyak hal,” kata Piter. 

Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kanan) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakart, Selasa (3/10/2023). Konferensi pers tersebut dalam rangka menyampaikan keterangan terkait penyerahan hasil audit dana pensiun BUMN yang bermasalah untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI. Dari 48 dana pensiun BUMN yang diaudit, terdapat 4 dana pensiun yang bermasalah dengan total dugaan kerugian negara mencapai Rp300 miliar. Erick mengungkapkan hampir 70 persen dana pensiun yang dikelola oleh BUMN berada dalam kondisi yang tidak sehat. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir membongkar dugaan kerugian pengelolaan dana pensiun yang dikelola BUMN. Andre berharap semua pelaku yang merugikan pensiunan BUMN ditangkap.

"Kita mendukung penuh langkah Kementerian BUMN melapor ke Kejagung dan meminta Kejagung tangkap dan proses hukum pelakunya," kata Andre.

Anggota fraksi Partai Gerindra itu mendukung Erick untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan dapen di BUMN. Dia mengapresiasi langkah Kementerian BUMN meminta audit dari ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya rasa langkah BUMN mengajak bersama-sama BPKP sudah tepat. Ini juga bisa menjadi dasar perbaikan sistem dapen di BUMN ke depannya," ujar Andre.

Andre melihat, perbaikan sistem pengelolaan dapen perlu dilakukan agar tidak ada oknum yang bisa merugikan pensiunan BUMN. 

Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait temuan dugaan kerugian pengelolaan Dapen BUMN, beberapa hari lu. Erick mengatakan 70 persen dana pensiun yang dikelola BUMN 'sakit'. 

"Ternyata, dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN itu, 70 persen sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu, kita berkoordinasi waktu itu dengan Bapak Jaksa Agung, meskipun belum secara formal saya sampaikan, 'Pak ada indikasi seperti ini' dan Pak Jaksa Agung dan saya sepakat mendorong ditindaklanjutkan pada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini," ujar Erick.

Erick kemudian berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk membawa ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait temuan awal empat dana pensiun untuk diaudit. Hasilnya, kata Erick, ditemukan adanya kerugian negara Rp 300 miliar. 

“Karena itu awalnya kita lakukan empat dana pensiun, ada Inhutani, ada PTPN, ada Angkasa Pura  I dan tentu juga RNI, dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp 300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan Agung," ucap Erick. 

Erick menyebut semua temuan itu belum menyeluruh. Erick mengaku kecewa dan sedih dana pensiun karyawan yang bekerja puluhan tahun dirampok oleh oknum-oknum biadap. Artinya, angka ini bisa lebih besar lagi. 

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). . ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

SHARE    

Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid mengatakan bahwa secara prinsip, langkah bersih-bersih yang dilakukan oleh Erick Thohir adalah sebuah kebijakan instrumental yang tepat dan konstruktif. 

Langkah itu, menurut Fahri, akan semakin menghasilkan dampak yang lebih tajam jika diiringi pembenahan secara internal di BUMN. Itu merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan. 

"Artinya jika membutuhkan langkah-langkah represif dengan melaporkan agar aparat penegak hukum (APH) mengambil serta menegakan hukum sebagai treatmen untuk membuat BUMN menjadi sehat adalah baik, akan tetapi perlu dan penting juga agar sang menteri membuat serta menata sistem pengendalian internal BUMN," ujarnya.

Dengan adanya penataan sistem pengendalian internal BUMN, menurut Fahri,  maka jika menteri mengalami pergantian, tapi sistem yang kredibel di internal Kementerian BUMN dan BUMN telah mapan. 

"Adalah lebih absolut. Tujuannya agar segala kebocoran serta deviasi atau penyimpangan keuangan negara dapat dieliminasi serta teratasi. Semua bisa terwujud jika menteri atau presiden mempu membuat sebuah sistem kerja kelembagaan yang kredible serta bersih," tutup Fahri.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat