Ekonomi
Tekad Erick Thohir Melindungi Hak Pensiunan Pegawai BUMN
Kementerian BUMN juga sedang mengaudit tujuh dapen BUMN.
JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan para pensiunan yang sudah bekerja keras dan mengabdi selama puluhan tahun harus mendapatkan haknya saat tak lagi bekerja. Hal ini menjadi alasan bagi Erick untuk membongkar dugaan penyelewengan dana pensiun (Dapen) BUMN.
"Kami ingin memastikan para pensiunan yang sudah mengabdi selama puluhan tahun bisa mendapatkan seluruh hak mereka," ujar Erick melalui akun Instagram @erickthohir, Kamis (5/10/2023).
Erick menegaskan, program bersih-bersih terhadap dapen BUMN tak ada hubungannya dengan tahun politik. Erick yang namanya santer disebut-sebut sebagai calon wakil presiden (cawapres) mengatakan langkah membenahi dapen BUMN sudah dimulai sejak dua tahun yang lalu.
"Waktu bersih-bersih Jiwasraya sama Asabri itu bukan tahun politik kok. Kalau dapen karena tahun politik itu salah besar, karena kita sudah bicara hal ini jauh sebelum tahun politik," ucap Erick.
Erick mengatakan, kasus Jiwasraya dan Asabri menjadi pintu masuk untuk memeriksa kondisi dapen BUMN. Saat tengah membongkar kasus Jiwasraya dan Asabri, Erick memiliki kekhawatiran dan kecurigaan dengan yang terjadi pada dapen BUMN.
"Ini amanah, tanggung jawab, dan komitmen yang harus saya lakukan untuk menjaga kesejahteraan pensiunan yang ada di BUMN," kata Erick.
Dia pun memastikan upaya bersih-bersih tak hanya berhenti pada empat dapen BUMN. Erick menyampaikan, langkah pelaporan terhadap empat dapen BUMN dari PT Angkasa Pura I, PTPN, Perhutani, dan RNI atau ID Food merupakan tahap awal dari upaya membongkar indikasi korupsi di seluruh dapen BUMN.
"Bersama Kejaksaan Agung dan BPKP, kami akan membongkar korupsi dana pensiun BUMN hingga tuntas," ujar Erick.
Dia menekankan, memperbaiki pengelolaan Dapen merupakan fokus utama program bersih-bersih BUMN saat ini. Erick tak ingin kinerja apik BUMN dalam beberapa tahun terakhir nantinya justru tidak bisa dirasakan oleh para pekerja saat memasuki masa pensiun.
"Kalau ingin menunda lebih gampang, tapi ini tanggung jawab moral karena BUMN lagi bagus, jangan sampai kemudian ada isu-isu. Ini bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan para pensiunan BUMN bisa menikmati hasil jerih payah mereka bekerja selama puluhan tahun," ucap Erick.
Erick menyampaikan tim Kementerian BUMN juga sedang melanjutkan proses audit kepada tujuh dapen BUMN yang juga terindikasi adanya fraud. Hasil audit ini nantinya akan diserahkan kepada BPKP pada dua pekan ke depan untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
"Prinsipnya, dana ini harus dikelola dengan baik dengan orang dan sistem yang baik. Melakukan sesuatu perubahan perlu ada yang namanya kepimpinan dan sistem," kata Erick.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendukung Erick Thohir yang giat bersih-bersih internal. Boyamin mendorong Kejaksaan Agung (Kejakgung) menindaklanjuti aduan Erick dengan cepat.
"Saya mendukung Kejakgung dan pak Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN dan dana pensiun," kata Boyamin kepada Republika.
Boyamin menilai kasus dapen ini semestinya mendapat atensi lebih banyak seperti dilakukan Erick Thohir. Sebab, dapen akan bermasalah ketika tidak dikelola dengan baik.
"Ini sejak dulu (dana kelolaan dapen) dibuat 'goreng-gorengan' dengan alasan investasi, ternyata investasinya bodong dan banyak yang tergerus," ujar Boyamin.
Boyamin mengakui ada mekanisme untuk mengembangkan dapen agar bermanfaat lebih besar bagi pensiunan. Hanya saja upaya itu wajib dilakukan dengan pertimbangan matang.
“Dana pensiun memang boleh dikembangkan, tapi harus hati-hati sehingga tidak menghilangkan modal," ucap Boyamin.
Boyamin berharap pengelolaan dapen BUMN dapat diperbaiki semaksimal mungkin. Dengan demikian, para pegawai BUMN dapat menikmati hari tuanya tanpa khawatir kehilangan dana pensiun. "Sehingga para pensiunan mendapatkan manfaat yang lebih besar tapi tidak potensi hilang," ucap Boyamin.
Erick diketahui telah menjalin kerja sama dengan Kejakgung dan BPKP. Erick bergerak berbekal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus membongkar kasus megakorupsi di BUMN.
Hasil audit internal BUMN menembukan bahwa dari 48 dapen BUMN, sebanyak 34 dapen BUMN di atau sebesar 70 persen dalam kondisi sakit atau bermasalah.
Erick lalu meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Audit BPKP itu, menurut Erick, dilakukan secara bertahap.
Audit sudah dilakukan untuk empat dapen BUMN, yaitu dapen Angkasa Pura I, Perhutani, PTPN, dan ID Food, yang mengalami kerugian senilai Rp 300 miliar dengan penyimpangan yang terjadi pada investasinya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.