JENEWA - Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) akhirnya mengeluarkan pernyata an resmi mengenai situasi di Pa pua dan Papua Barat belakangan. Mereka menyoroti tindakan aparat militer, kepolisian, serta keterlibat an milisi di Papua dan Papua Barat menyusul aksi-aksi menolak rasialisme yang beberapa di antaranya berujung kericuhan sejak Senin (19/8).

Saya merisaukan peningkatan kekerasan dua pekan belakangan di Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama sehu bungan meninggalnya beberapa pengunjuk rasa dan aparat keamanan, kata Ketua OHCHR Michelle Bachelet dalam pernyataan yang dilansir laman resmi OHCHR, kemarin.

Bachelet mengatakan, Komisi Tinggi HAM PBB telah memantau kondisi di Papua sejak akhir 2018 atau setelah pembunuhan terhadap sejumlah pekerja TransPapua di Nduga yang juga mengakibatkan gelombang pengungsian di pegunungan Papua tersebut. Seharusnya tak ada tempat untuk kekerasan di Indonesia yang demok ratis dan beragam, kata dia.

Bachelet kemudian mengimbau pemerin tah pusat untuk menggelar dialog dengan warga Papua dan Papua Barat demi da pat menampung aspirasi mereka. Ia juga me minta pemerintah mencabut pem blokiran internet di Papua. Pemblokiran internet secara pukul rata seperti itu berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi serta meningkatkan tensi, kata Bachelet.

Ia mengaku juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo mengecam rasialisme yang dialami warga Papua dan Papua Barat. Ia juga menghargai penangkapan sejumlah pihak terkait kasus rasialisme di Malang dan Surabaya yang memicu gelombang unjuk rasa belakangan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat