JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembangunan Ibu Kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ditargetkan dimulai pada 2021. Pemerintah menyiapkan lahan sekitar 180 ribu hektare di lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat perkantoran dan rumah dinas aparatur sipil negara (ASN).

"Kami semua sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun ini. Dan, apabila semuanya sudah matang, kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal 2021 sehingga pembangunan ditargetkan selama tiga tahun," ujar Luhut dalam rapat persiapan pemindahan ibu kota, di Jakarta, Jumat (15/11).

Rapat pembahasan panitia antarkementerian (PAK) dan harmonisasi draf Perpres Persiapan, Pemindahan, dan Pembangunan Ibu Kota Negara itu selain dihadiri Luhut, juga diikuti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Soeharso Manoarfa selaku tuan rumah, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Luhut mengatakan, pemerintah sedang membahas pembentukan Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Badan baru tersebut berwenang mengurusi segala hal terkait persiapan pembangunan di ibu kota baru. "Nanti Menteri PPN Pak Soeharso Manoarfa akan melapor kepada Presiden mengenai komposisi kepala BO. Kami harapkan dari kalangan profesional agar bisa lebih cepat," kata Luhut.

Menteri PPN-Kepala Bappenas Soeharso Manoarfa menjelaskan, sebelum membentuk BO Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara, pihaknya terlebih dahulu menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang melekat pada persiapan, pemindahan, dan pembangunan ibu kota negara.

"Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, tetapi nanti akan kami tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme omnibus law. Bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta," ujarnya.

Soeharso menuturkan, ada banyak isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama, terutama mengenai bentuk ibu kota negara, seperti daerah otonominya, daerah istimewa, kemudian distrik, atau pusat pemerintahnya. Dia menegaskan, fungsi ibu kota sebaiknya menjadi satu antara ibu kota negara dan pemerintahan sekaligus. Namun, ada konsekuensi besar yang mengikuti ketika penetapan ibu kota negara dan pemerintahan digabung.

"Sebab, kalau hanya ibu kota pemerintahan, berarti hanya pemerintah yang pindah, artinya kementerian atau lembaga negara masih ada di DKI Jakarta. Namun, kalau bentuknya ibu kota negara, semua pindah. Hal demikianlah yang harus menjadi pemikiran kita semua," kata Soeharso.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie meminta pembangunan infrastruktur transportasi di ibu kota baru harus benar-benar memperhatikan aspek lingkungan di sekelilingnya. Syarif menyoroti isu lingkungan dan mengingatkan, Kalimantan Timur merupakan kawasan paru-paru dunia. Selain itu, kata dia, pembangunan transportasi massal harus berbasis berteknologi tinggi dan ramah lingkungan yang diterjemahkan dalam konsep smart city dan smart mobility.

"Kita meminta peran aktif Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan transportasi nasional yang terintegrasi dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat," ucap Syarif.

Istana kepresidenan akan dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari calon lokasi ibu kota baru Indonesia. Kabag Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang, mengatakan, tahap pembangunan ibu kota negara dijadwalkan mulai konstruksi pada 2020.

"Tahap konstruksi awal pembangunan ibu kota negara itu di titik nol yang rencananya akan dibangun istana presiden bersamaan dengan masjid, kompleks pemerintahan, dan pendukung lainnya, seperti infrastruktur jalan," ujarnya saat ditemui di Penajam, Jumat (15/11).

Pada saat meninjau lokasi ibu kota negara di Kecamatan Sepaku pada Oktober 2019, menurut Nicko, Bambang Brojonegoro yang saat itu masih menjabat menteri perencanaan pembangunan/kepala badan perencanaan pembangunan nasional (PPN/Bappenas) menyatakan, titik nol lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru tidak jauh dari Menara Sudharmono. Lokasi menara pemantau api berwarna kuning setinggi lebih kurang 20 meter tersebut berada dalam kawasan PT ITCI Hutani Manunggal milik Sukanto Tanoto di wilayah Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku.

Sebagai persiapan pembangunan ibu kota negara di titik nol itu, kata Nicko, Pemkab Penajam Paser Utara dan Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan kajian sosial ekonomi di Kecamatan Sepaku. "Pekan depan akan ada pertemuan dengan Kementerian PPN/Bappenas yang dipimpin staf ahli menteri PPN/Bappenas di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai persiapan tahap pembangunan ibu kota negara," kata Nico.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat