Oleh SETYANAVIDITA LIVIKACANSERA

Pada era digital seperti sekarang, konektivitas internet sudah menjadi kebutuhan yang tak lagi bisa dielakkan. Kemudahan untuk mendapatkan informasi melalui akses internet, tentu tak hanya menjadi hak para warga masyarakat yang berada di kota besar semata. Sejatinya, saat ini semua warga Indonesia berhak menikmati layanan internet.

Sayangnya, kondisi geografis yang sulit, luasnya wilayah, hingga keterbatasan kemampuan para operator untuk membangun di wilayah 3T atau daerah terjauh, terluar, dan tertinggal membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi tantangan tersendiri. Di sinilah program pemerataan konektivitas yang diselenggarakan oleh Bakti Kemenkominfo hadir.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Jemsly Hutabarat menjelaskan, proyek Bakti itu ada internet dan BTS. Ketika pandemi Covid-19 terjadi, sekolah dan puskesmas dituntut harus bisa beroperasi secara daring.

Saat itu, dia melanjutkan, Bakti Kemenkominfo membuat internet ada di semua daerah dengan alat seperti very small aperture terminal (VSAT). Menurut dia, para operator telekomunikasi di Indonesia tidak mau masuk berinvestasi di suatu wilayah, apabila potensi pasarnya kurang menjanjikan. “Ya, dia kan hitung hitunganlah,” ujar Jemsly.

Oleh karena itu, pembangunan ini pun menjadi tanggung jawab pemerintah agar masyarakat bisa sekolah daring, termasuk kesehatan dan lain-lain. Jemsly memberi gambaran bahwa Bakti Kemenkominfo membangun satu akses internet-internet di daerah-daerah. Contohnya, di setiap sekolah, di puskesmas, dan daerah-daerah tertentu. “Jadi, BTS yang dibangun sama dia itu kalau daerah tertentu karena kalau akses internet kan terbatas orangnya. Kalau lebih dari dua ratusan orang, mereka bangun BTS,” katanya.

Tetapi, menurut Jemsly, BTS ini tidak sama dengan BTS milik operator. Sebab, di situ BTS hanya untuk pengganti internet untuk penduduk satu kampung, misalnya. Ombudsman RI sendiri sudah mengecek di 25 titik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Nias di Provinsi Sumatera Utara secara random.

Selain itu, Jemsly juga mengatakan proyek menara BTS itu bukan mangkrak, tetapi tidak optimal fungsinya. “Tapi, belum tentu semuanya ya. Yang saya lihat tidak optimal. Saya cek juga, jalan enggak gitu dan saya tanya orang kampung itu. Termasuk orang itu dia bilang ‘Enggak terlalu bisa ini, Pak, enggak bisa diandalkan’,” ujarnya.

Petugas menyambung kabel ke sirkuit Base Transceiver Station (BTS) venue cabor voli indoor dan outdoor di Koya Koso, Muaratami, Kota Jayapura, Papua, Senin (23/8/2021). Telkomsel memasang 11 Compact Mobile (COMBAT) BTS di lokasi prioritas jaringan diantaranya bandara, media center, PB PON, hotel, 47 main venue, jalan protokol, dan lokasi wisata. - (ANTARA FOTO/Indrayadi TH/aww.)

SHARE    

Namun, para warga di daerah 3T tersebut mengakui, tidak ada alternatif lain, karena operator seluler tidak sampai ke sana. Di sisi lain, Jemsly mengungkapkan, ada empat malaadministrasi yang terjadi waktu itu.

Pertama, penundaan berlarut atau pengerjaannya lamban, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan tidak kompeten. Menurut Jemsly, dengan skandal pembangunan BTS yang terjadi kemarin, lebih baik ke depan para operator telekomunikasi saja yang memasang BTS karena memang teknologinya berbeda.

“Subsidi saja operatornya, operator itu kan ada hitung-hitungannya sekian orang, sekian orang. Daripada kita seperti ini, mending disubsidi, uangnya itu ke subsidi itu, jadi sama-sama bangun tapi orang profesional itu, jangan pakai ini,” katanya.

Kelanjutan Pembangunan BTS

Para tersangka kasus BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. - (Republika)

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong mengungkapkan, berdasarkan laporan yang dia terima dari Direksi Bakti, sudah ada 4.341 lokasi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G di wilayah 3T yang telah selesai dibangun dari total target 5.618 lokasi atau sekitar 77 persen dari target. Proyek menara BTS 4G di wilayah 3T ini sebagian besar di Indonesia bagian timur.

Dari 4.341 lokasi tersebut, terdapat 1.690 lokasi, atau sekitar 39 persen telah berhasil menghantarkan sinyal seluler dan melayani masyarakat. Usman juga mengatakan terhadap 2.732 lokasi sisanya yang secara fisik sudah selesai dan kini sedang dilakukan audit teknis dan keuangan sebelum dinyatakan siap untuk menghantarkan sinyal seluler di masing-masing lokasinya.

Menurut Usman, terkait 1.277 lokasi sisanya atau setara 23 persen yang belum secara fisik selesai dibangun, Kemenkominfo berupaya menyelesaikan target pembangunan fisik 100 persen hingga akhir tahun ini. Meski hal ini juga merupakan tantangan yang tidak mudah, khususnya bagi lokasi pembangunan yang dengan kondisi geografis yang sangat sulit.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan arahan saat kegiatan Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan Program Base Transceiver Station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (26/11/2021). - (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

SHARE    

“Setidaknya terdapat 500-an lokasi belum bisa dimulai pembangunannya akibat kendala- kendala tersebut,” ujar Usman saat dihubungi Republika, beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, Usman menyebutkan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Kemenkominfo mengupayakan 1.277 lokasi sudah selesai akhir tahun ini. “Ya kita berharap seperti itu, masih ada waktu ya empat bulanan lagi barangkali ya,” katanya.

Dalam melakukan kelanjutan pembangunan ini, Kominfo meminta pendampingan kejaksaan. Menkominfo, kata Usman, sudah bertemu dengan Jaksa Agung. Kemudian dari pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat pembangunan berlanjut.

Begitu pula dengan kasus hukumnya. Untuk itu, Kominfo membentuk tim kecil untuk mendiskusikan seperti apa pembangunannya. Jadi, Kominfo ikut meminta Kejaksaan juga mendampingi 1.277 lokasi sisanya yang belum secara selesai dibangun.  

Menanti Kepastian

Teknisi XL Axiata melakukan pemeriksaan perangkat BTS di Labuhan Badas, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Senin (26/8/2019). XL Axiata terus meningkatkan kenyamanan pelanggan untuk akses internet cepat dan layanan data 4G di berbagai pelosok NTB, salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian adalah Pulau Sumbawa. - (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

SHARE    

Saat ini, berbagai pihak masih terus menanti bagaimana kelanjutan proses pembangunan BTS di berbagai wilayah terluar, tertinggal, dan terluar (3T) di
Indonesia. Terutama, setelah terungkapnya kasus proyek pembangunan BTS Kemenkominfo yang melibatkan mantan menteri Kominfo, Johnny G Plate, mantan direktur utama Bakti Kemenkominfo Anang Latif, dan banyak pihak lainnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir mengungkapkan, saat ini posisi para operator telekomunikasi di Indonesia adalah masih menanti bagaimana kelanjutan dari pembangunan BTS di berbagai wilayah 3T di Indonesia yang dilakukan oleh Bakti. “Secara prinsip, kami siap menghubungkan BTS yang dibangun Bakti dengan sinyal dari core network tiap-tiap operator, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya,” ujar Marwan, kepada Republika, awal Agustus 2023.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, jadi bentuk kolaborasi antara operator telekomunikasi dengan Bakti Kemenkominfo dalam hal pembangunan BTS di wilayah 3T adalah Bakti melakukan pembangunan BTS. Mulai dari pembebasan lahan, melakukan instalasi menara, pemasangan panel, pengadaan listrik, transmisi, hingga melakukan uji coba.

“Kemudian, ketika BTS sudah mulai beroperasi, maka operator bertugas menghubungkannya dengan core network yang dimiliki sehingga keluarlah sinyal dari operator,” ujar Marwan yang juga chief corporate affairs dari PT XL Axiata Tbk ini.

Di XL, Marwan memberi contoh, sesuai kesepakatan berkewajiban menghubungkan BTS dengan sinyal XL di 132 titik. Meski, sejauh ini baru 26 titik yang baru terealisasi. Ia menambahkan, selain menghubungkan dengan core network, operator yang ditunjuk juga memiliki kewajiban lain yakni hadir di titik yang ditunjuk, kemudian menyediakan pelayanan di sana.

Hal itu bisa berupa menyediakan kartu perdana, hingga berjualan produk-produk pendukung lainnya. Menurut Marwan, pihak ATSI sendiri berharap proyek pembangunan BTS di wilayah-wilayah yang membutuhkan konektivitas ini dapat terus dilanjutkan. Mengingat, besarnya dampak konektivitas terhadap kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

“Di salah satu kesempatan, saya bertemu dengan Wakil Bupati Anambas (Wan Zuhendra-Red) yang kebetulan BTS di wilayahnya mendapat sinyal XL. Beliau merasa daerahnya sangat terbantu dengan hadirnya konektivitas di sana,” kata Marwan. Menurut dia, tingginya kebutuhan akan konektivitas di wilayah 3T juga disampaikan sang Wakil Bupati yang sekaligus juga menyampaikan permintaannya agar bandwidth, satelit, hingga kecepatan internet di daerahnya dapat segera ditingkatkan.

Meski sejatinya hal tersebut bukanlah kewenangan dari XL, melainkan Bakti sebagai penyedia infrastruktur, Marwan mengungkapkan, manfaat dari program ini sebenarnya dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita di wilayah 3T. “Tentunya, kami semua masih menunggu bagaimana kelanjutan dan evaluasi dari program ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang akan dapat merasakan manfaat dari pembangunan BTS ini ke depannya,” ujar dia. 

Secara prinsip, kami siap menghubungkan BTS yang dibangun Bakti dengan sinyal dari core network tiap-tiap operator.

MARWAN O BAASIR, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).  

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat