Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Muara Enim Ahmad Yani di Gedung KPK Jakarta, Selasa (3/9/2019). | ANTARA FOTO

News

Istana Kirim Bola Capim KPK ke DPR

Moel doko menjelaskan, proses seleksi capim KPK tersebut dilakukan dengan berbagai masukan dan pertimbangan dari masyarakat.

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, 10 nama hasil seleksi Pansel Calon Pimpinan KPK sudah final dan disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ji ka ada dalam daftar itu yang dianggap ber masalah, menurut dia, hal itu menjadi kewenangan DPR dalam seleksi tahap akhir.

"Ya, sudah final lah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (3/9).

Moel doko menjelaskan, proses seleksi capim KPK tersebut dilakukan dengan berbagai masukan dan pertimbangan dari masyarakat. Dan, Presiden juga telah menyerahkan kepada Pansel Capim KPK untuk memilih calon yang kredibel.

Setelah kesepuluh nama tersebut diserahkan ke pada Presiden, Presiden kemudian akan menye torkan nama capim KPK kepada DPR dalam periode 14 hari setelah menerima surat resmi dari pansel. Kendati demikian, Moeldoko mengaku belum mengetahui kapan Presiden akan menyerahkan nama-nama capim KPK kepada DPR.

Terkait sejumlah nama capim KPK yang men dapat sorotan dan kritikan dari masyarakat, Moel doko meminta agar masyarakat memer cayakan kepada DPR. "Ya, nanti kanDPR yang akan milihlagi kan. Ada prosedurnya. Jadi, percayakan ke DPR lagi setelah itu," ujar dia.

Sebelumnya pada Senin (2/9) kemarin, Presiden Jokowi menerima Pansel Capim KPK di Istana Merdeka. Pansel memberitahukan nama- na ma hasil seleksi ke Presiden. Di antara yang lolos adalah Komisioner KPK Alexander Marwata, anggota Polri Firli Bahuri, auditor BPK I Nyoman Wara, jaksa Johanis Tanak, advokat Lili Pin tauli Siregar, akademisi Luthfi Jayadi Kurniawan, hakim Nawawi Pomolango, akademisi Nurul Ghufron, PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan PNS Kemenkeu Sigit Danang Joyo.

Ketua KPK Agus Rahardjo menaruh harapan penuh kepada Presiden Joko Widodo terkait seleksi capim KPK itu. Agus mengatakan bersyukur Presiden masih mau menerima saran dan koreksi, baik dari masyarakat maupun para tokoh. "Oleh karena itu, KPK mengajak semua pihak untuk tetap mengawal dan menunggu 10 nama yang diajukan Presiden pada DPR secara resmi," kata Agus dalam keterangannya, Senin (2/9).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat