"Papua, Papua Barat, tidak kami bu ka seluas-luasnya kepada keda tang an orang-orang asing di sana, se hingga ada filter-filter yang harus kami lakukan," ujar Wiranto di ge dung Kemenko Polhukam, Senin (2/9). Wiranto mengatakan, pemba tas an warga negara asing (WNA) berdasarkan rapat dengan Menteri Luar Negeri (Menlu)Retno LP Marsudi.

Menurut Wiranto, akses kedatang an orang asing ke Papua dan Papua Barat untuk sementara dibatasi hingga situasi keamanan kondusif. Wiranto menuturkan, negara memiliki hak melakukan pembatasan kedatangan WNA dalam rangka keamanan nasional. "Beda pada saat nanti keadaan sudah kondusif, sudah aman, silakan. Ini harus dipahami.Ini hak negara kita untuk lakukan seperti itu," tutur Wiranto.

Kebijakan pembatasan itu adalah yang kesekian diberlakukan di Papua.Saat ini, pemblokiran internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat masih diberlakukan selepas aksi- aksi menolak rasialisme yang ber ujung kericuhan di beberapa tempat sejak Senin (19/8). Akses telekomu nikasi juga masih tak selancar biasanya.

Akses kedatang an orang asing ke Papua dan Papua Barat untuk sementara dibatasi hingga situasi keamanan kondusif.

NAMA TOKOH

SHARE

Pada Ahad (1/9), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan maklu mat melarang aksi unjuk ra sa dalam bentuk apa pun di Pa pua.Maklumat itu telah dite ruskan oleh Polda Papua dan Polda Papua Barat. Sebe lum pembatasan turis, jurna lis asing sudah lebih dulu dila rang masuk ke Papua dan Papua Barat.

Sejauh ini, belum ada lagi aksi susulan di Papua dan Papua Barat. Kondisi di kota- kota utama di Papua dan Papua Barat juga tak lagi bergolak. Kendati demikian, di Jaya pura sempat terjadi ketegang an yang melibatkan dua kelompok ma syarakat pada Ahad.Kepolisian mengakui, em pat warga meninggal akibat bentrokan itu. "Kami berharap tidak ada lagi aksi balas dendam an tarwarga hingga menimbulkan kasus baru," kata Kapolres Kota Jayapura AKBP Gustav Urbinas di Jayapura, Senin.

Selain menewaskan warga sipil, aksi balas dendam antarwarga juga menyebabkan beberapa orang terluka.Ia menegaskan, pihaknya tidak menoleransi bila ada lagi aksi serupa maupun aksi sweeping. Apa pun alasannya tidak dibenarkan sehingga kami akan mengambil tindakan tegas, ujar AKBP Urbinas.

Sejak kericuhan di Jayapura pada Kamis (29/8), sebagian warga memben tuk Paguyuban Nusantara dan me lakukan aksi tandingan. Pada Ahad, sebagian anggota kelompok itu ter libat penyerangan di asrama mahasiswa Wamena di Jayapura.

Pada Senin kemarin, empat orang wisatawan asal Australia yang berencana mengun jungi Kabupa ten Raja Am pat, Papua Ba rat, didepor tasi pihak Imig rasi Sorong. Me reka disebut ikut me nyak sikan aksi me nolak ra sia lis -me di Sorong pada Se lasa (27/8)lalu. Em pat WN Aus tralia itu diter bangkan ke Makassar untuk kemu dian ke Bali lalu ke Australia pada Senin malam.

Kepala Seksi Intelijen dan Pe nindakan Imigrasi Sorong Cun Su dirharto menuturkan, keempat WNA tersebut bersama salah seorang rekan mereka yang masih di Sorong masuk ke Indonesia dengan izin berwisata."Mereka menggunakan kapal ke Raja Ampat melalui Banda Neira, Maluku.Namun, kapal mereka rusak sehingga mampir di Kota Sorong pada tanggal 10 Agustus 2019 dengan alasan mencari alat kapal," ujarnya.

Saat berada di Kota Sorong, kata dia, keempat orang asing tersebut melihat demonstrasi masyarakat Sorong.Pihak berwajib lantas mengamankan mereka karena melanggar Undang- Undang Keimigrasian.

Hasil pemeriksaan pihak Imigr asi, keempat WNA mengakui tidak menge tahui apa arti aksi tersebut.
Seorang rekan mereka masih di Sorong bersama kapalnya karena tidak melihat demo rasialisme," katanya.

Keterangan berbeda disampaikan Kabag Humas Dirjen Imigrasi Sam Fernando di Jakarta. Ia mengatakan, keempatnya diusir lantaran terlibat dalam aktivitas mendukung gerakan Papua merdeka. Keempatnya diketahui mengikuti aksi demonstrasi yang dilakukan orang asli Papua untuk menuntut merdeka, kata Sam kepada Republika, kemarin. Sedangkan, Kedubes Australia di Jakarta sejauh ini tak bersedia mengeluarkan komentar terkait insiden tersebut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menuding bahwa kelompok masyarakat yang beraksi anarkistis di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri. "Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan networkdi in ter nasional," kata Tito di Jakarta, Ahad.

Oleh karena itu, menurut dia, Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut. Ia tak menyebut secara spesifik siapa pihak asing tersebut.

Kendati demikian, pada Senin, sejumlah pejabat negara juga Mabes Polri menyinggung keterlibatan Benny Wenda, tokoh kemerdekaan Papua, yang tengah berdiam di Inggris sebagai dalang kericuhan. (antara ed:fitriyan zamzami)