Kabar Utama
Faksi-Faksi Palestina Bersatu di Saudi?
Pimpinan Hamas dan Fatah sama-sama berada di Saudi pekan ini.
RIYADH -- Dalam pekan-pekan belakangan, pejabat-pejabat Palestina menyambangi Arab Saudi. Pejabat dari dua faksi besar di Palestina, Hamas dan Fatah, berkunjung pada saat yang bersamaan.
Hubungan Hamas dan Fatah renggang sejak pemilihan umum Palestina pada 2006. Saat ini, Hamas secara de facto menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza sementara Fatah di Tepi Barat dan Yerusalem.
Belakangan, hubungan kedua faksi sudah lebih cair di tengah serbuan-serbuan Israel yang makin masif di Gaza dan Tepi Barat. Tak akurnya kedua faksi selama ini disebut jadi salah satu penghambat perlawanan terhadap penjajahan Israel secara terpadu.
Delegasi dari kelompok perlawanan Palestina Hamas diketahui melakukan umrah pada Selasa (18/4/2023). Ini adalah kunjungan pertama pejabat Hamas ke Saudi sejak 2015.
Watch: A delegation of senior officials from Hamas perform Umrah in Mecca during a political visit to Saudi Arabia after years in which both sides boycotted each other. pic.twitter.com/TREiYQPkLA — Quds News Network (QudsNen) April 18, 2023
Video di media sosial menunjukkan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dan Khaled Meshaal melakukan umrah di Mekkah pada Selasa. Delegasi Hamas dilaporkan tiba di Saudi pada Senin (17/4/2023).
Dilaporkan Al Arabiya, kunjungan delegasi Hamas ke Arab Saudi ini merupakan yang pertama sejak 2015, saat Meshaal menunaikan umrah. Dia juga bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz selama kunjungannya.
Hamas kemungkinan akan bertemu dengan pejabat Saudi. Dilaporkan Middle East Monitor, Ahad (17/4/2023), ada spekulasi bahwa setiap pertemuan dengan pejabat Saudi, akan mengarah pada pemulihan potensial hubungan antara Riyadh dan Hamas yang memburuk pada 2007. Hubungan kedua pihak memburuk setelah pemerintah Saudi menyalahkan Hamas atas kegagalan Perjanjian Makkah yang ditandatangani oleh Hamas dan Fatah. Perjanjian ini mengakhiri pertikaian antara kedua faksi di Jalur Gaza setelah kemenangan partai sebelumnya pada pemilu 2006.
Hubungan semakin mandek pada 2019, setelah Saudi menangkap puluhan aktivis dan anggota, termasuk mantan perwakilan Mohamed Al-Khodari yang dibebaskan pada Oktober tahun lalu. Setelah dua warga Palestina dibebaskan dari penjara Saudi pada Februari, Hamas menyatakan rekonsiliasi dengan Saudi.
"Kami menegaskan keinginan kami untuk menjalin hubungan positif dengan saudara-saudara kami di Arab Saudi dan semua negara persaudaraan dalam melayani perjuangan Palestina dan bangsa Arab dan Islam kami," ujar pernyataan Hamas.
Kedatangan anggota senior Hamas di kerajaan terjadi setelah Arab Saudi setuju untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Iran, dan pertemuan resmi dengan pemerintah pimpinan Houthi di Ibu Kota Yaman, Sanaa.
Pada saat bersamaan, putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Jeddah. Mereka membahas tentang perkembangan terbaru terkait isu Palestina.
“Presiden (Abbas) memberi pengarahan kepada Putra Mahkota Arab Saudi tentang perkembangan politik terbaru dari perjuangan Palestina dan situasi di wilayah Palestina yang diduduki,” kata kantor berita Palestina, WAFA, dalam laporannya, Rabu (19/4/2023).
Abbas yang merupakan anggota Fatah menyampaikan terima kasih dan menghargai keaktifan Saudi dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. “Putra Mahkota menegaskan sikap tegas Kerajaan (Saudi) dalam mendukung perjuangan Palestina dan bagi rakyat Palestina untuk mendapatkan kebebasan serta kemerdekaan mereka,” kata WAFA.
Pertemuan Pangeran MBS dan Mahmoud Abbas turut diumumkan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Rabu. “(Pangeran MBS dan Abbas) menekankan pentingnya melanjutkan upaya yang diberikan untuk menjamin hak-hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, sesuai dengan Prakarsa Perdamaian Arab dan resolusi hukum internasional yang relevan,” kata kantor berita Saudi Press Agency (SPA) dalam laporannya.
Menurut SPA, pertemuan di Jeddah turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi Saudi, antara lain Menteri Garda Nasional Pangeran Abdullah bin Bandar, Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz, dan Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan.
Situasi antara Israel dan Palestina kembali memanas awal bulan ini. Bara pemantiknya adalah aksi penggerudukan dan kekerasan oleh pasukan Israel terhadap jamaah yang tengah beriktikaf di kompleks Masjid Al-Aqsa pada 5 April lalu.
Dalam kejadian tersebut, pasukan Israel bahkan merusak dan menjebol jendela Masjid Al-Qibli, yakni salah satu masjid yang berada di kompleks Al-Aqsa. Mereka kemudian menembakkan gas air mata ke dalam masjid dan menggebuki sejumlah jamaah menggunakan pentungan serta laras senjata.
Negara-negara Muslim mengutuk keras aksi pasukan Israel di kompleks Al-Aqsa. Kelompok Hamas merespons tindakan pasukan Israel dengan meluncurkan serangan roket dari Jalur Gaza pada 6 April. Di hari yang sama, sebanyak 34 roket juga ditembakkan dari Lebanon ke Israel. Sebanyak 25 roket di antaranya berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Israel kemudian melancarkan serangan udara balasan ke Gaza dan Lebanon pada 7 April. Tel Aviv membidik situs-situs Hamas, termasuk pabrik pembuatan senjata mereka.
Hingga saat ini, gesekan dan letupan-letupan perseteruan di sekitar kompleks Al-Aqsa yang melibatkan warga Palestina serta pasukan Israel masih terjadi.
Dilansir di Arab News, Kamis (20/4/2023), penggerebekan Israel di Al Aqsa berlanjut saat akhir Ramadhan. "Untuk itu komunitas internasional harus mencegah eskalasi aktivitas Israel yang berbahaya di Yerusalem di tengah lonjakan kekerasan dan penangkapan," kata Menteri Urusan Yerusalem Palestina, Fadi Al-Hadmi.
Seruannya datang ketika tentara dan polisi Israel meningkatkan serangan ke Masjid Al-Aqsa dua hari sebelum akhir Ramadhan, dan meningkatkan penangkapan warga Palestina di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa otoritas Israel mengumpulkan 13 orang saat fajar pada hari Rabu.
Pada Rabu sore, banyak polisi Israel dan personel penjaga perbatasan menyerbu halaman Dome of the Rock di Masjid Al-Aqsa untuk menurunkan bendera Palestina untuk kedua kalinya hari itu. Sumber-sumber Palestina mengatakan pasukan Israel pertama kali menyerbu masjid saat fajar, melepas dan menyita spanduk yang tergantung di tiang. Namun kegiatan awal tersebut gagal yang berujung pada penurunan bendera Palestina, sehingga otoritas Israel kembali menyerbu masjid tersebut,
Israel menggunakan tangga untuk menyita bendera tersebut. Al-Hadmi mengutuk perkembangan yang terjadi di Yerusalem dalam beberapa pekan terakhir.
Watch: Israeli occupation forces raid occupied #Jerusalem's al-Aqsa mosque to remove a banner from the courtyards of the mosque. pic.twitter.com/byYrOHlH3o — Wafa News Agency - English (WAFANewsEnglish) April 19, 2023
Gereja juga diserang
Dia merujuk terutama pada serangan terhadap jamaah, serta larangan shalat di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadhan, dan di Gereja Makam Suci selama Sabtu Suci.
“Polisi pendudukan secara brutal menyerang jamaah di Masjid Al-Aqsa dan memberlakukan pembatasan masuknya jamaah untuk membuka jalan bagi serbuan pemukim ke dalam masjid. Mereka juga menyerang para peserta perayaan Sabtu Suci dan mencegah sejumlah besar dari mereka mencapai Gereja Makam Suci," kata Al-Hadmi.
Menteri ini juga memperingatkan bahwa rencana pemukiman ekstensif sedang disiapkan di berbagai komite Israel. Dia merujuk pada rencana untuk menghancurkan puluhan bangunan komersial di lingkungan Wadi Al-Joz, untuk menerapkan apa yang disebut rencana Lembah Silikon dan untuk membangun ratusan unit permukiman di tanah Palestina di kota tersebut.
“Sekali lagi, perkembangan terakhir di kota Yerusalem yang diduduki telah membuktikan tanpa keraguan bahwa pendudukan adalah penyebab konflik di kota tersebut dan bahwa kekerasan dan pelanggaran pemukim adalah bahan bakar dari konflik ini.
Untuk itu dia menekankan bahwa keamanan dan stabilitas yang diinginkan di kota akan tercapai dalam acara tersebut untuk mengakhiri pendudukan. Pernyataan Al-Hadmi disampaikan ketika Ramzi Khoury, kepala Komite Kepresidenan Tinggi untuk Menindaklanjuti Urusan Gereja di Palestina, meminta gereja-gereja Kristen di seluruh dunia untuk menekan otoritas Israel agar mengakhiri serangan.
Khoury mengatakan bahwa polisi Israel atau otoritas lain tidak berhak untuk memberlakukan pembatasan atau mencegah jamaah menjalankan agama mereka. Dalam pesannya, Khoury meminta gereja-gereja di seluruh dunia untuk bekerja dengan serius dan menekan pemerintah untuk melestarikan apa yang tersisa dari komunitas Kristen Palestina.
Dia mengatakan bahwa orang Kristen mengalami banyak tekanan melalui pembatasan pendudukan terhadap praktik ritual keagamaan mereka, serta serangan berulang. Jemaat gereja berbicara kepada anggota pasukan keamanan Israel yang melarang pintu masuk di kota tua Yerusalem yang mengarah ke Gereja Makam Suci, saat umat Kristen Ortodoks merayakan Sabtu Paskah, pada 15 April 2023.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.