Ekonomi
Indonesia Dorong Deklarasi ASEAN untuk Capai Emisi Nol Bersih
Kawasan ASEAN punya sumber energi baru dan terbarukan yang melimpah
JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memulai kick-off keketuaan Indonesia dalam ASEAN untuk sektor energi, Jumat (31/3/2023). Dalam keketuaan kali ini, Indonesia mendorong komitmen ASEAN untuk satu suara dalam mencapai net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih.
"Kami mendorong ASEAN untuk mendeklarasi NZE pada ASEAN Minister Energy Meeting (AMEM) ke-41 pada Agustus 2023,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (31/3/2023).
Arifin menyampaikan, kawasan ASEAN tercatat punya sumber energi baru terbarukan atau EBT hingga lebih dari 17 ribu gigawatt. Sumber tersebut bisa digunakan untuk mencapai sejumlah target dalam mengurangi emisi karbon.
Lewat kerja sama negara-negara ASEAN, porsi EBT pada bauran energi dalam jangka pendek ditargetkan bisa mencapai 23 persen dan porsi EBT di kapasitas pembangkit masing-masing sebesar 35 persen pada 2025.
Adapun untuk jangka panjang bisa dicapai emisi nol bersih sekitar 2050. Adapun, Indonesia sendiri telah menargetkan akan mencapai emisi nol bersih pada 2060 dengan penggunaan EBT secara penuh.
“Komitmen ini akan menjadi dasar roadmap NZE ASEAN sebagai rencana aksi transisi energi yang adil, terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan prinsip ‘no one left behind’ sesuai kondisi ekonomi dan sosial serta prioritas masing-masing negara ASEAN,” kata Arifin.
Namun, Arief menyampaikan, untuk mencapai NZE, negara-negara ASEAN membutuhkan penyediaan teknologi rendah karbon berkelanjutan yang bisa diakses semua negara. Diperlukan pula fasilitas pembiyaan denga bunga rendah dari berbagai sumber.
Laporan Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) mencatat, setidaknya dibutuhkan pembiayaan hingga 29,4 triliun dolar AS pada 2050 untuk transisi energi dengan 100 persen EBT.
“Untuk itu, diperlukan dukungan pendanaan maju dan institusi finansial global, seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC),” kata dia.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Parada Hutajulu mencatat, dari 10 negara anggota, baru sembilan yang sudah mendeklarasikan NZE. “Satu yang belum, yaitu Filipina. Selebihnya sudah. Tapi, beda-beda tahunnya. Angka tidak sama,” kata Jisman.
Jisman menambahkan, dalam keketuaan Indonesia kali ini, pihaknya juga mendorong implementasi interkoneksi energi antarnegara. Itu dapat dilakukan melalui perdagangan atau jual-beli listrik lintas negara.
Skema perdagangan itu sebetulnya sudah banyak dilakukan. Namun, masih dalam lingkup bilateral antara dua negara.
Pembiayaan memang menjadi komponen penting untuk mewujudkan nol emisi karbon. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, setidaknya butuh investasi sebesar Rp 4.002 triliun untuk mencapai target nationally determined contribution (NDC) pada 2030.
Sri mengatakan, kebutuhan dana tersebut tidak akan bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan anggaran dari pemerintah. Langkah menuju target NDC juga membutuhkan dukungan investasi dari sektor swasta.
"Pembiayaan sangat penting untuk mencapai target NDC. Kita tidak bisa hanya memiliki komitmen tanpa sumber daya untuk mendukungnya," kata Sri saat memberikan pidato kunci di acara Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging A Net Zero ASEAN di Bali, Kamis (30/3/2023).
Pemerintah melalui APBN telah mengeluarkan dana sebesar Rp 313 triliun secara kumulatif hingga 2021 untuk membiayai transisi energi. Angka tersebut hanya mencapai 8 persen dari total kebutuhan investasi ekonomi hijau.
Oleh karena itu, Sri menekankan pentingnya merancang kerangka kebijakan serta menciptakan iklim investasi yang tepat. Hal tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak pihak yang berpartisipasi, baik dari dalam negeri maupun internasional.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.