Tahun ini, bukanlah tahun yang baik bagi industri digital, khususnya para usaha rintisan. Tak hanya di luar negeri, di Indonesia, ada rentetan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi.

Pengamat industri digital sekaligus angel investor, Alexander Rusli, dalam diskusi "Digital Industry Forecast (Diecast) 2023", beberapa waktu lalu, menyampaikan, jatuh bangun di dunia rintisan, sejatinya sudah sejak awal tidak pernah mudah.

“Bayangkan saja, dari sudut pandang investor, dalam situasi yang kondusif, biasanya dari 20 usaha rintisan yang diinves, hanya satu yang akan sukses, sementara sisanya mati,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Alex mengakui, di tengah situasi yang tak menentu, baik dari sisi geopolitik maupun makro ekonomi seperti sekarang, tantangan bagi para usaha rintisan tentu akan jauh lebih besar lagi. Dari sudut pandang investor, situasi ini tentu akan membuat kewaspadaan investasi menjadi lebih tinggi lagi.

Tren PHK startup juga terjadi secara global (ilustrasi) (EPA-EFE/LAURENT GILLIERON)

SHARE    

Meski demikian, bukan berarti situasi tech winter yang saat ini sedang terjadi, menandakan adanya perlambatan pada era digitalisasi. Menurut Alex, terlepas dari apa yang tengah terjadi saat ini, dunia digital masih akan terus bergulir secara agresif.

“Teknologi 5G masih akan tetap hadir, talenta digital masih akan tetap dibutuhkan, dan para vendor juga akan terus mendorong para pelaku usaha untuk melakukan transformasi digital.” Ujar Alex.

Ia juga meyakini, masih akan banyak pengembangan teknologi di masa depan yang melahirkan berbagai pertumbuhan, salah satunya dalam perkembangan ekonomi digital. Namun, dari sisi investasi, uang yang akan digunakan untuk pendanaan, sudah tak lagi sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Penyerapan Kembali

Terkena PHK (ilustrasi) - (Freepik)

SHARE    

Beragam pertimbangan membuat sejumlah usaha rintisan di Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, sepanjang tahun ini, telah terdapat sekitar 2.000 pegawai usaha rintisan yang terdampak oleh PHK yang dilakukan perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, Kemenaker telah melakukan dialog bipartit dan tripartit terkait kondisi tersebut. "Kami mendorong agar para usaha rintisan tersebut tidak melakukan PHK. Tapi, jika memang tidak ada jalan keluar lainnya, PHK yang dilakukan harus disertai dengan pemenuhan hak-hak pekerja, seperti pesangon dan lainnya," kata Anwar kepada Republika, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Kemenaker pun mempersiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi dampak dari PHK besar-besaran. Salah satu upaya adalah menghadirkan terobosan terkait penciptaan lapangan kerja sehingga para korban PHK bisa kembali terserap dalam pasar tenaga kerja.

"Penciptaan lapangan kerja salah satunya kami lakukan dengan melakukan perluasan kesempatan kerja di luar negeri. Oleh karena itu, kami pun melakukan koordinasi antarpemerintah dan antarpemangku kepentingan," ucapnya.

Kemenaker menilai, kesempatan kerja di luar negeri memiliki peluang yang cukup besar. Terutama, bagi tenaga kerja dengan latar belakang kompetensi di bidang keperawatan, konstruksi, dan transportasi.

Di satu sisi, Anwar juga memiliki saran yang bisa dilakukan bagi para pekerja yang terdampak kebijakan memilukan ini. Menurut dia, bagi pegawai yang sudah tergabung dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan, pegawai tersebut bisa memanfaatkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

"Selain bisa memperoleh uang tunai, program itu juga memberikan manfaat lainnya, seperti pelatihan vokasi untuk upskilling dan reskilling. Sehingga, pegawai tersebut bisa terus mengasah kemampuan kemudian meningkatkan kemungkinan untuk bisa segera kembali mendapat pekerjaan," ujar dia.

Selanjutnya, belajar dari kondisi yang telah terjadi ini, Kemenaker pun mencari cara agar pemangkasan serupa tak lagi terjadi di Indonesia. Mengingat, hal ini akan memberikan dampak negatif bagi iklim ketenagakerjaan di Indonesia.

Terutama bagi para pekerja yang telah merakit mimpi lewat karier yang telah dijalani. "Dalam perspektif ketenagakerjaan, kami mendorong optimalisasi dialog bipartit sebagai mekanisme untuk mencari solusi agar layoff tak perlu dilakukan," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.