
Bodetabek
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Naik Tajam
Laporan tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tangsel terjadi pada Oktober 2022 sebanyak 41 kasus
TANGERANG SELATAN – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah setempat pada tahun ini naik tajam hingga 85 persen.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada periode Januari hingga November 2022 mencapai angka 297 kasus, naik dari periode yang sama 2021 sebanyak 160 kasus. “Kekerasan pada perempuan sebanyak 139 kasus dan pada anak ada 158 kasus meliputi 59 kasus dialami anak laki-laki dan 99 kasus dialami anak perempuan,” kata Kepala UPTD P2TP2A Tangsel Tri Purwanto, Rabu (21/12).
Tri menerangkan, jenis kekerasan yang dialami paling banyak adalah kekerasan psikis, yakni sebanyak 112 kasus. Disusul kekerasan seksual sebanyak 63 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 41 kasus, selebihnya merupakan jenis kekerasan lainnya.
Laporan tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tangsel terjadi pada Oktober 2022 sebanyak 41 kasus, disusul November 2022 sebanyak 36 kasus, September 2022 31 kasus. Lalu, pada Juli 2022 sebanyak 30 kasus dan Agustus 2022 29 kasus.
“Tiga kecamatan (dengan kasus) tertinggi yaitu Kecamatan Pondok Aren sebanyak 60 kasus, Kecamatan Pamulang 58 kasus, dan Kecamatan Ciputat 53 kasus,” tuturnya.

Dari ratusan kasus kekerasan tersebut, sebanyak 156 kasus telah selesai ditangani. Penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui berbagai cara, baik proses hukum melalui putusan pengadilan, mediasi, deversi, rujukan, maupun terminasi. “Kasus kekerasan anak dan perempuan pada 2021 ada 160 kasus meliputi perempuan sebanyak 68 kasus dan anak sebanyak 92 kasus,” kata dia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel Khairati mengakui bahwa kasus kekerasan anak dan perempuan di Tangsel memang tinggi belakangan ini.
Dia menyebut, pihaknya terus menggencarkan upaya untuk menekan angka tersebut, salah satunya lewat edukasi. “Tangsel cukup banyak juga akhir-akhir ini, nah kita sudah membuat berbagai program yang sifatnya mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui edukasi di SD, SMP, dan SMA maupun tingkat masyarakat,” tuturnya.
Berbagai program yang sifatnya mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui edukasi di SD, SMP, dan SMA maupun masyarakat.KHAIRATI Kepala DP3AP2KB Tangsel
Laporkan KDRT
Khairati menyebut, pihaknya berkolaborasi dengan pihak RT, RW, Satgas Anak, serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam menyosialisasikan pencegahan kasus kekerasan. Masyarakat yang mengalami kasus kekerasan juga diarahkan untuk melaporkannya ke P2TP2A untuk ditindaklanjuti.
“Seandainya juga jika perlu konsultasi keluarga supaya tidak terjadi kekerasan dalam keluarga, kita punya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang ada di kecamatan dan juga tingkat kota. Di tingkat kota kita sudah menyiapkan psikolog yang memang berkompeten di bidangnya untuk memberikan edukasi secara psikologis,” ujarnya.
Dia mendorong masyarakat yang menjadi korban agar bisa melaporkan kasus yang dialaminya. Hal itu khususnya bagi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menurut catatannya menyatakan bahwa banyak perempuan yang tidak berdaya secara ekonomi, intelektual, maupun pendidikan.
“Jangan malu untuk melapor, ikut pendampingan psikologis, pendampingan kesehatan supaya tidak terjadi kasus-kasus kekerasan dan tidak berdampak pada keluarga, terutama anak-anaknya,” ujarnya.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie turut mendorong masyarakat, di antaranya, para perempuan yang mengalami KDRT untuk dapat melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Dia mengaku, telah menginstruksikan pejabat di bawahnya untuk menangani kasus tersebut.
“Kalau ada kekerasan segera melapor. Saya sudah instruksikan ke camat dan lurah bekerja sama dengan Polsek dan koramil, kalau ada kekerasan-kekerasan perempuan segera ambil tindakan. Itu enggak bisa dibiarkan di tengah arus zaman sekarang,” tuturnya.
Badan Pangan Incar Pendanaan Rp 30 Triliun untuk CPP
Presiden disebut harus memberikan peringatan secara tegas terhadap Bulog yang lalai untuk menjalankan tugasnya.
SELENGKAPNYAPenerimaan Pajak Tembus Target
APBN harus menunjukkan kemampuan belanja yang lebih baik pada 2023 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
SELENGKAPNYAWapres Dorong Pemberian Insentif Kawasan Industri Halal
RPH halal akan mendukung sertifikasi halal produk UMKM.
SELENGKAPNYA