JAKARTA --  Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menampik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menurunkan daya tarik pariwisata Indonesia bagi wisatawan mancanegara. Hal itu merespons kritikan dan kekhawatiran dunia luar setelah RUU KUHP disahkan pada Selasa (6/12) lalu.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana menegaskan, UU KUHP tidak mempengaruhi kegiatan WNA selama berada di Indonesia. Berdasarkan data keimigrasian, khususnya kedatangan WNA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut, Udara dan Darat, angka kedatangan WNA ke Indonesia dari 6-9 Desember 2022 justru naik secara signifikan. 

"Jadi tidak terdapat korelasi antara pandangan yang mengatakan bahwa disahkannya RUU KUHP akan menurunkan jumlah wisatawan asing serta investor dan pebisnis asing yang datang ke Indonesia," kata Widodo pada Sabtu (10/12).

Per Sabtu (10/12), total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Imigrasi sepanjang 2022 telah mencapai Rp 4,2 triliun. Berdasarkan data statistik perlintasan kedatangan WNA dalam periode 6-9 Desember 2022, atau setelah pengesahan RUU KUHP, tercatat sebanyak 93.144 WNA masuk ke Indonesia. 

Wisatawan mancanegara berkeliling menggunakan becak kayuh di Yogyakarta, Jumat (12/8/2022). - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Rinciannya, kedatangan pada 6 Desember sebanyak 19.719 orang, 7 Desember 20.611 orang, 8 Desember 24.341 orang, dan 9 Desember 28.473 orang. Data statistik ini menunjukkan grafik naik kedatangan WNA dalam pekan yang sama dengan disahkannya RUU KUHP. "Kedatangan WNA tidak terpengaruh oleh RUU KUHP yang disahkan," ujar Widodo. 

Kedatangan WNA terbanyak dalam periode tersebut didominasi dari Singapura sebanyak 21.769 orang, Malaysia 15.515 orang, dan Australia 10.862 orang. Sedangkan jumlah wisman dari Benua Eropa didominasi oleh negara top spender seperti Federasi Rusia 2.673 orang, United Kingdom 2.457 orang, Jerman 1.039 orang, dan Prancis 1.060 orang.

Warga Negara Amerika Serikat yang datang mencapai 2.771 orang. "Imigrasi akan terus memberikan dukungan kebijakan untuk menaikkan jumlah WNA yang akan berbisnis, berwisata dan berinvestasi di Indonesia," kata Widodo.

Sejumlah negara memang mengeluarkan peringatan kepada warganya yang hendak ke Indonesia setelah pengesahan RKUHP tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pidana terhadap pelaku hubungan seks di luar nikah.

Pemerintah Australia telah mengeluarkan peringatan baru kepada warganya per Kamis, 8 Desember 2022. Namun, mereka memberi catatan bahwa KUHP akan berlaku pada tiga tahun ke depan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya KUHP yang baru tersebut. Ia meminta para wisatawan mancanegara tidak ragu berkunjung ke Indonesia. "Dan regulasi tersebut baru akan berlaku tiga tahun setelah disahkan," kata Sandiaga, akihir pekan lalu.

Sandiaga menekankan, aturan di KUHP mengatur pihak yang dapat mengadukan hanya suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan  Sedangkan bagi orang yang tidak terikat perkawinan adalah orang tua atau anaknya. Tanpa adanya pengaduan oleh orang yang sah secara hukum, maka tidak ada pihak yang berhak melakukan tindakan hukum.

Selain itu, pemerintah bersama stakeholder terkait sedang menyusun aturan detail standar operasional prosedur aktivitas wisata yang dapat menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan yang berkunjung.  

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat