Pidato Presiden Joko Widodo akhir pekan lalu disorot. Presiden menghadiri acara puncak Peringatan HUT ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (3/12). Dalam pidatonya itu, seperti yang diberitakan koran ini di halaman mukanya kemarin, Presiden menekankan sejumlah hal yang ia minta kepada para guru dan murid.

Kepada guru, Presiden tidak membedakan guru nonhonorer ataupun guru honorer di pidatonya, Jokowi meminta agar harus meningkatkan kualitas diri. Dua hal yang ia tekankan adalah guru harus melek informasi terkini dan menguasai informasi serta proses pengajaran. Presiden pun melarang para guru memberikan ilmu yang usang dan ketinggalan zaman kepada anak muridnya. Ia menilai, tugas guru memberikan ilmu yang jadi bekal generasi muda menghadapi tantangan dan perubahan zaman pada masa yang akan datang.

Kemudian, kepada siswa, Presiden berpesan, ia ingin generasi muda memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Karakter itu tecermin dari karakter Pancasilais yang moderat, toleran, serta memahami Bhinneka Tunggal Ika. Ini diperkaya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan teknis yang sesuai dengan perkembangan zaman. "...itu agar anak memiliki daya kritis yang baik sehingga fleksibilitas itu diperlukan, tidak kaku, harus fleksibel karena ilmunya berkembang sangat cepat sekali."

 

Pidato ini memperlihatkan bagaimana pandangan pemerintah kepada guru. 

 

 

SHARE    

Pidato ini memperlihatkan bagaimana pandangan pemerintah kepada guru. Di satu sisi, pemerintah mengapresiasi jasa dan kerja keras guru. Di sisi lain, pemerintah juga terus meminta para guru untuk meningkatkan kualitas diri dan cara ajar.

Hal ini memang mutlak dilakukan para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Apalagi, pemerintah sudah mengonfirmasi bahwa dua tahun pagebluk sudah membuat fenomena loss generation pada peserta didik.

Kita memahami pendidikan di negara ini masih menemui banyak kendala. Kita mengerti bahwa guru adalah salah satu, kalau tidak satu-satunya, 'alat pemerintah' untuk mengatrol kemampuan generasi yang akan datang. Tapi kita tahu bahwa justru nasib guru-guru, terutama honorer itulah, yang ironisnya, masih terombang-ambing. Ada sekitar 700 ribu guru honorer yang sekarang kebingungan.

Terombang-ambing dalam artian, pemerintah pusat sudah memutuskan untuk mengangkat sebagian guru honorer lewat berbagai macam tes. Namun hingga kini, para guru yang lulus itu justru belum mendapat formasi mau mengajar di mana.

Dan dengan segala persoalan itu, Presiden Jokowi justru tidak menyinggung hal penting itu dalam pidatonya. Mengapa? Ada beberapa terkaan. Pertama, apakah penulis pidato Presiden alpa terkait kasus yang menimpa guru honorer tersebut. Kedua, mungkin penulis pidato Presiden beranggapan, membahas nasib guru honorer tidak pada tempatnya disampaikan di peringatan PGRI ataupun Hari Guru Nasional.

Mungkin akan disampaikan di acara lain yang lebih cocok. Ketiga, bisa jadi pemerintah pusat beranggapan bahwa persoalan guru honorer tetaplah persoalan antara pemerintah daerah dan guru honorer itu sendiri. Jadi yang berwenang adalah kepala daerah, bukan kepala negara.

 

Ketiga, bisa jadi pemerintah pusat beranggapan bahwa persoalan guru honorer tetaplah persoalan antara pemerintah daerah dan guru honorer itu sendiri.

 

 

SHARE    

Masalahnya, pidato Presiden itu tidak menyelesaikan persoalan guru honorer di lapangan yang sudah berlarut-larut ini. Persoalan guru honorer itu memang problem besar. Sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini Presiden Jokowi, belum juga bisa dituntaskan. Permintaan guru honorer agar mereka diangkat menjadi aparatur sipil negara, ataupun mendapat jaminan hari tua, belum bisa dituruti negara.

Periode pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin efektif tinggal setahun lagi. Apakah kita yakin pada tahun depan segenap persoalan guru honorer itu tuntas? Apakah Kemendikbudristek, Mendikbudristek Nadiem Makarim, memberikan tanda-tanda kuat akan menuntaskan persoalan guru honorer itu?

Sebab kalau tidak, persoalan ini justru berpotensi dipolitisasi di Pemilu Legislatif 2024 dan Pilpres 2024. Ini jelas tidak menuntaskan permasalahan mendasar guru honorer. Jadi, kepada siapa guru-guru itu akan berharap masa depannya lebih baik? Kita, ironisnya, tidak bisa menjawab persoalan itu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat