JAKARTA -- Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, Nadiem mengakui, salah satu upaya untuk menyejahterakan para guru, masih banyak hal yang perlu disempurnakan.

"Kita semua harus bergotong royong agar target kita, yakni satu juta guru diangkat sebagai ASN PPPK dapat segera terwujud," ujar Nadiem dalam pidato Hari Guru Nasional (HGN) 2022, di Jakarta, Jumat (25/11).

Pemerintah pernah berjanji mengangkat satu juta guru honorer sebagai ASN PPPK. Namun, pengangkatan itu belum terealisasi, sedangkan 193.954 guru yang lulus tes PPPK 2021 tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022.

Nadiem menyebut pengangkatan guru honorer menjadi ASN melalui seleksi ASN PPPK menjadi salah satu perubahan yang dilakukan Kemendikbduristek untuk para guru dalam Merdeka Belajar. Perubahan lain, yakni Platform Merdeka Mengajar, Program Guru Penggerak, dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Nadiem mengajak semua guru agar terus berinovasi, menciptakan perubahan, dan kebaruan untuk melompat ke masa depan. Hingga kini, ia mengatakan, masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan. 

HGN 2022 diperingati dengan tema “Serentak Berinovasi, Wujudkan Merdeka Belajar”. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan Nadiem melakukan digitalisasi pendidikan, khususnya melalui kanalisasi tunggal Platform Merdeka Mengajar kontraproduktif dengan semangat Merdeka Mengajar. 

Orang tua murid menangis saat upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional di SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat, Jumat (25/11/2022). Siswa SDNPondok Cina 1 tetap memperingati Hari Guru Nasional meskipun para guru tidak hadir ke sekolahnya sejak (14/11/2022), akibat polemik relokasi sekolah menjadi masjid raya. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

P2G menerima laporan dari para guru di daerah, termasuk anggota P2G, keberadaan PMM ternyata menyulitkan dan menambah beban administratif guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. "Dulu kami dibebani administrasi, sekarang guru dibebani aplikasi," ujar Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri, dalam keterangannya, Jumat.

Dia mengatakan, P2G tidak mempermasalahkan perubahan dari Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka sepanjang ada diseminasi, pelatihan komprehensif dan tuntas kepada guru. Namun, ia mengatakan, masalah muncul ketika ada tuntutan beban aplikasi PMM, khususnya karena banyak guru dengan literasi digital rendah.

"Alih-alih merdeka mengajar, yang terjadi guru fokus mengisi konten aplikasi sehingga waktu banyak tersita,” kata Iman.

P2G juga mendesak Kemdikbudristek agar memperhatikan dan menjamin keamanan digital bagi data jutaan guru yang mengunduh PMM. Ia menyayangkan absennya isu hak kekayaan intelektual dari konten-konten pembelajaran dan kurikulum yang diunggah oleh guru di PMM.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyoroti tentang kekerasan di sekolah dan guru terjebak pinjaman online (pinjol). Data OJK menyebutkan, sebanyak 42 persen masyarakat yang terjerat pinjol ilegal adalah guru.

"Apakah 42 persen guru yang terjebak pinjol itu berstatus guru honorer atau swasta dengan upah yang tidak layak? Atau statusnya PNS? Jika yang kena guru honorer, kami rasa pantas saja, dampak buruk rendahnya gaji mereka,” kata dia.

Sementara, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Huzaifah Dadang meminta pemerintah tidak menghapus tunjangan profesi guru karena dapat memberi dampak buruk bagi dunia pendidikan.

"Saat HUT Guru Nasional ke-77 hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang tidak serta merta memberhentikan guru honorer dengan alasan menaati UU ASN," ucapnya.