JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membawa 10 komitmen Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas dan optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) dalam The International Conference on Family Planning (ICFP) 2022 di Pattaya, Thailand.

"Kita sampaikan juga pada negara lainnya, bahwa Indonesia punya 10 komitmen yang tertuang dalam Family Planning 2030 di mana ini menjadi hal penting untuk ditindaklanjuti dalam program-program yang akan datang," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kamis (17/11).

Di antara 10 komitmen adalah upaya untuk menjamin terwujudnya pelayanan kontrasepsi berbasis hak yang bersifat sukarela, berkualitas dan komprehensif sesuai dengan hukum Indonesia. Lalu komitmen kedua pemerintah meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap program KB maupun kesehatan reproduksi, termasuk penyediaan layanan kontrasepsi modern di semua tingkat sistem kesehatan.

Hasto melanjutkan komitmen ketiga pemerintah adalah memastikan pembiayaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. Keempat, mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk pemantauan dan evaluasi program KB. Kelima, mitigasi risiko dampak Covid-19 dan krisis kesehatan dengan menjamin ketersediaan dan layanan kontrasepsi.

"Kami harus memitigasi risiko dari berbagai macam hal termasuk dampak Covid-19, di mana masih kita tentu harus selalu siap siaga akan adanya bencana atau krisis yang lain," ujarnya.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN M Rizal Martua Damanik menambahkan 10 komitmen tersebut merupakan kontribusi Indonesia untuk mengatasi masalah dalam pembangunan kependudukan di dunia. Sebab, sudah ada delapan miliar orang yang hidup di bumi, sehingga perkembangannya harus ditingkatkan melalui perbaikan kualitas.

Sementara itu, BKKBN Provinsi Kalimantan Timur memutakhirkan data 3.188 Kepala Keluarga yang tinggal di kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dari target sebanyak 6.210 KK dari 130 RT di Kecamatan Sepaku yang merupakan lokasi titik nol IKN Nusantara, sebanyak 3.188 KK atau sebesar 51,33 persen telah dilakukan pemutakhiran.

Pendistribusian formulir yang baru diterima oleh kader pendata, sehingga terdapat keluarga yang masih dalam proses pemutakhiran. Target sebanyak 36.235 KK yang tersebar pada 485 RT di Kabupaten Penajam paser Utara diharapkan dapat segera didata dan dimutakhirkan.

“Wilayah yang cukup luas menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi PKB dalam membina kader pendata untuk melakukan Pendataan dan Pemutakhiran PK 2022 ini. Namun saya yakin dengan kerja sama yang terjalin dari berbagai pihak, semua target akan dapat tercapai sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sepaku Adi Gustaman. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat