BADUNG -- Pemerintah meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) sebagai upaya mendorong pemerataan akses air bersih bagi masyarakat. Program yang yang diinisiasi Kementerian BUMN itu menargetkan mengelola dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15 triliun untuk memperbaiki akses air bersih bagi 40 juta jiwa rakyat Indonesia.

Peluncuran IWF dilakukan oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam acara Konferensi Internasional BUMN atau State Owned Enterprises (SOE) International Conference di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (17/10). Wapres mengatakan, IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah, dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah melalui pendanaan non-APBN.

"Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin hak atas air sebagai pengejawantahan dari pemenuhan hak asasi masyarakat Indonesia, sekaligus hak asasi sosial di mana peran dan keterlibatan pemerintah menjadi suatu kebutuhan," ujar Kiai Ma’ruf  saat membuka SOE International Conference secara daring.

Kiai Ma'ruf menegaskan, air harus dikelola sebagai kekayaan nasional, sekaligus kebutuhan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Saya harapkan Indonesia Water Fund yang diluncurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang," ungkapnya.

IWF diinisiasi oleh Kementerian BUMN melalui sinergi Holding BUMN Danareksa (Danareksa, Nindya Karya, Perum Jasa Tirta 1, dan Perum Jasa Tirta 2). Tujuannya untuk menghadirkan sambungan air ke berbagai wilayah di Indonesia.

Wapres menekankan, peningkatan akses terhadap air minum aman dan sanitasi layak menjadi fokus yang ingin dicapai pemerintah saat ini. Ini karena cakupan layanan air minum aman masih rendah. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 mencatat, rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,78 persen, dan sekitar 12 persen rumah tangga memiliki akses air minum aman, dan kurang lebih 19 persen memiliki akses air minum perpipaan. "Capaian sementara (air minum aman) ini patut menjadi alarm bagi kita," ujar Kiai Ma'ruf.

Dia mengatakan, pemerintah telah menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni 100 persen rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak pada 2024, termasuk 15 persen akses air minum aman, dan 30 persen akses air minum perpipaan.

Namun, tren kenaikan cakupan layanan air bersih,  masih memerlukan dorongan intensif. Sebab, dalam tiga tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik sebesar 1,5 persen.

Sejumlah warga membawa air bersih yang didistribusikan di Desa Jatisari, Arjasa, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (25/8/2022). BPBD setempat mulai mendistribusikan air bersih ke 200 kepala keluarga di Desa Jatisari yang kesulitan air bersih saat musim kemarau. - (ANTARA FOTO/Seno)

SHARE    

Oleh karena itu, Wapres meminta waktu tersisa menuju 2024 dioptimalkan untuk mendorong percepatan kinerja penyediaan akses air minum layak maupun aman.  Menurutnya, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak adalah variabel vital yang turut menentukan kualitas kesehatan individu.

"Faktor ini misalnya akan berdampak 70 persen terhadap upaya penurunan stunting," ujarnya.

Wapres mengatakan, pemerintah dan BUMN tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Diperlukan peran serta dari dunia usaha, filantropi, organisasi profesi, akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, IWF fokus pada tiga pilar yang menawarkan pendekatan investasi dengan manfaat berkelanjutan dan menghadirkan akses yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Erick menyebut IWF dapat dijalankan sesuai dengan model investasi yang sesuai dengan profil investor dengan skema yang mudah direplikasi di seluruh Indonesia.

Kata Erick, peran mitra strategis dibutuhkan dalam program IWF untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses pengoperasiannya. Ia mengatakan, target awal IWF mengelola dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15 triliun dari mitra strategis untuk memperbaiki akses air bersih bagi 40 juta jiwa rakyat Indonesia.

"Sesuai dengan prinsip IWF, yaitu penyediaan platform investasi yang mudah direplikasi, sehingga penambahan sambungan rumah untuk percepatan akses air bersih akan dapat terus menerus ditingkatkan," ujar Erick.

Menurut Erick, IWF merupakan solusi cepat untuk pemerataan akses air bersih, mempercepat penyediaan air bersih yang inklusif, berkelanjutan, dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memperluas cakupan layanan air bersih nasional. IWF juga merupakan bentuk pendanaan untuk air bersih yang berjalan berdampingan dengan APBN secara mandiri, sehingga tidak membebani APBN secara langsung.

"IWF merupakan upaya untuk memaksimalkan PDB Indonesia, karena pasokan air yang tidak cukup akan berpotensi mengurangi PDB Indonesia sebesar 2,5 persen pada 2045," ucap Erick.

Berdasarkan data dari Danareksa Research Institute, konsumsi air semakin meningkat sejalan dengan peningkatan populasi. Namun, kelangkaan air menjadi masalah besar di beberapa negara dan bersamaan dengan kualitas air yang kurang baik menjadi penyebab penyebaran penyakit.

"Ke depan, isu kelangkaan dan kualitas air harus menjadi prioritas," kata Erick.

Sejumlah warga antre untuk mendapatkan air bersih di Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad (15/5/2022). - (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./YU)

SHARE    

Erick menyampaikan program IWF berawal dari rasa keprihatinan akan minimnya persediaan air bersih bagi rakyat di seluruh Indonesia. Bahkan, ucap Erick, di kota besar seperti Jakarta saja masih ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih.

Di luar negeri, ujar Erick, air keran sudah bisa langsung diminum dan tidak perlu dibeli lagi. Sementara di Indonesia, air untuk minum masih harus dibeli dan masyarakat perlu menyisihkan anggaran tersendiri untuk itu.

Terkait pelaksanaan SOE International Conference, Erick mengatakan, konferensi ini mengangkat topik-topik yang mendukung fokus pemerintah pada G-20 tahun 2022, yaitu digitalisasi, transisi energi, inklusi keuangan, dan transformasi kesehatan. Acara ini juga melibatkan para pembicara internasional, dari mulai praktisi, akademisi, konsultan, perwakilan pemerintah, dan lembaga multilateral.

Rangkaian kegiatan SOE International Conference yang berlangsung selama dua hari akan dihadiri lebih dari 1000 peserta yang berasal dari negara G-20 seperti Amerika Serikat, Inggris, India, Australia, Korea Selatan, Cina, Jepang dan Rusia, serta perwakilan negara non G-20 seperti Spanyol, Uni Emirat Arab, Singapura, hingga Belanda.

Warga menampung air bersih yang disediakan oleh Dinas Kementerian PUPR di kawasan Batu Dua, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh, Senin (10/10/2022). - (ANTARA FOTO/Rahmad)

SHARE    

"Para peserta merupakan para pemimpin dengan berbagai latar belakang termasuk di antaranya kementerian/lembaga, BUMN, DPR, kedutaan besar negara sahabat, organisasi internasional, akademisi, peneliti hingga investor domestik dan Internasional," kata Erick.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menghadiri SOE International Conference, mengapresiasi peran dan kontribusi BUMN di berbagai sektor. Luhut mengatakan, BUMN dalam tiga tahun terakhir sangat berperan besar dalam penanganan pandemi. BUMN jjuga telah menjadi garda terdepan untuk menjaga laju pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.

"Peran utama BUMN, pencipta nilai dan agen pembangunan. BUMN mampu menyiapkan barang dan jasa yang diperlukan seluruh masyarakat sampai ke seluruh pelosok," kata Luhut. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat