Kabar mengejutkan kembali datang dari Korps Bhayangkara. Setelah diguncang peristiwa Duren Tiga dan disorot publik terkait peristiwa Kanjuruhan, kini seorang jenderal bintang dua  ditangkap karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Yang mengejutkan sekaligus memprihatinkan, perwira tinggi yang diamankan itu baru saja ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur. Penangkapan terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa itu diumumkan langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta,  Jumat (14/10) sore.

Menurut Kapolri, pengungkapan kasus jaringan narkoba yang melibatkan Irjen Teddy itu berawal dari pengembangan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya.  Awalnya, Polda Metro Jaya mengamankan tiga orang dari masyarakat sipil. Hasil pengembangan menemukan keterlibatan sejumlah oknum Polri. Mereka yang diduga terlibat itu berpangkat Bripka, Kompol yang menjabat Kapolsek, dan mantan kapolres Bukti Tinggi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). 

“Kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM (Teddy Minahasa). Saya minta Kadiv Propam untuk menjemput dan memeriksa terhadap TM,” ungkap Kapolri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Irjen Teddy Minahasa dinyatakan terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Sigit juga meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk melanjutkan proses kasus pidananya.

Terungkapnya dugaan keterlibatan jenderal bintang dua dalam jaringan peredaran narkoba dinilai sebagai pukulan telak bagi institusi Polri. Anggota Komisi III, Aboe Bakar Alhabsyi, menilai kasus tersebut kembali menjadi prahara untuk kepercayaan publik terhadap Polri. Ia menilai mencuatnya kasus tersebut akan membuat publik semakin ragu terhadap institusi Polri.

 

Terungkapnya dugaan keterlibatan jenderal bintang dua dalam jaringan peredaran narkoba dinilai sebagai pukulan telak bagi institusi Polri. 

 

 

SHARE    

Hal senada juga diungkapkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Menurut IPW, penangkapan Teddy Minahasa tersebut kian mencoreng wajah institusi Polri yang sedang disorot publik dengan peristiwa Duren Tiga dan Tragedi Kanjuruhan. Dalam dua peristiwa tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri merosot tajam.

Ya, 2022  tampaknya menjadi tahun yang paling berat bagi institusi yang dinakhodai Jenderal Listyo itu. Berbagai ujian tengah menempa institusi Polri. Publik tentu berharap ujian demi ujian yang dihadapi saat ini bisa digunakan sebagai momentum bagi Polri untuk melakukan perbaikan secara internal.

Terlepas dari berbagai sorotan publik, keberanian Kapolri untuk mengungkap secara terbuka berbagai kasus yang melibatkan perwira menengah dan tinggi kepada publik patut diapresiasi. Menurut Kapolri, penyampaian terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa (TM) merupakan bagian dari komitmen Polri menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.

Tiga peristiwa besar yang mengguncang Polri harus dijadikan pintu masuk bagi Kapolri untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang terlibat dalam berbagai jaringan kejahatan, seperti narkoba, judi online, serta kasus-kasus lainnya.  Kapolri harus menjawab keraguan publik terhadap institusi Polri dengan melakukan bersih-bersih terhadap oknum anggotanya yang nakal.

 

Upaya negara untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba akan sia-sia manakala ada oknum perwira menengah dan tinggi yang ternyata terlibat.

 

 

SHARE    

Upaya negara untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba akan sia-sia manakala ada oknum-oknum perwira menengah dan tinggi yang ternyata terlibat. Para oknum aparat yang terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkoba harus dihukum seberat-beratnya. Bila perlu, oknum aparat yang terbukti terlibat dan menjadi backing para bandar narkoba harus dihukum mati.

Betapa tidak. Mereka telah mengkhianati negara dengan bersekongkol bersama para bandar narkoba yang telah menghancurkan masa depan anak-anak bangsa dengan candu. Selama para oknum aparat yang terbukti terlibat dihukum maksimal, seperti hukuman mati, maka tak aka nada efek jera. Boleh jadi dan patut diduga, terungkapnya keterlibatan jenderal bintang dua bersama sejumlah pewira menengah ini hanyalah fenomena puncak gunung es.

Perintah dan arahan Presiden Joko Widodo di hadapan jajaran kepolisian dari seluruh daerah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10) harus dilaksanakan Kapolri dan jajarannya. Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan arahan agar kepolisian menindak tegas berbagai pelanggaran hukum, termasuk pemberantasan judi online, narkoba, dll. 

Nah, penindakan tegas terhadap berbagai pelanggaran hukum tersebut harus dimulai dengan membersihkan ‘benalu’ di tubuh Polri. Kapolri harus secara rutin menggelar tes urine bagi para pejabat di lingkungan Polri. Mereka yang terbukti mengonsumsi narkoba, ya, harus dipecat dari kesatuan.

Publik berharap kasus peredaran narkoba yang diduga melibatkan jenderal bintang dua ini dapat diungkap secara tuntas dan terbuka. Dan, perang terhadap perjudian yang telah digaungkan terus dilanjutkan.  

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat