Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia sudah sejak lama bermimpi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Tentu sangat wajar kita memiliki mimpi itu. Walaupun begitu, mimpi tersebut boleh dibilang baru muncul belakangan. Tepatnya ketika era Reformasi.

Itulah jangan heran bila bertahun-tahun, Indonesia dari sisi keuangan syariah ataupun produk halal selalu kalah dibandingkan negara tetangga seperti  Malaysia. Padahal, jumlah penduduk Malaysia sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Muslimnya pun sekitar 10 persen dari penduduk kita.

Kalahnya kita dari negeri tetangga sangat masuk akal. Ketika kita masih berdebat soal perlunya undang-undang perbankan syariah pada awal tahun 2000-an, Pemerintah Malaysia telah menetapkan gaji untuk pegawai negeri sipil (PNS) harus disimpan di bank syariah. Dan banyak faktor lagi sehingga ekonomi syariah kita agak terbelakang.

 

Kalahnya kita dari negeri tetangga sangat masuk akal.

 

 

SHARE    

Salah satu faktor ekonomi syariah di Indonesia baru muncul belasan tahun terakhir ini karena faktor pemerintah ataupun otoritas keuangan di negara kita. Sebab, kita menyadari, baik pemerintah maupun otoritas moneter menjadi kunci berkembang tidaknya ekonomi syariah di satu negara.

Tanpa dukungan dari pemerintah dan otoritas keuangan, ekonomi syariah tidak mungkin akan berkembang. Karena pemerintah dan otoritas moneterlah yang menciptakan ruang kepada ekonomi syariah untuk tumbuh. Ruang tersebut ditandai dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk membuat roda ekonomi syariah dapat bergerak.

Kini ruang tersebut telah dibuka lebar-lebar oleh pemerintah, Bank Indonesia (BI), ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah telah diluncurkan. 

Tidak saja dari sisi kebijakan, orang-orang yang menjabat di pemerintahan pun seperti menteri kini duduk menjadi pengurus organisasi, yang bergerak di bidang ekonomi syariah. Pariwisata Halal pun, misalnya, menjadi salah satu program dari kementerian. Belum lagi Wakil Presiden saat ini pernah menjabat sebagai ketua Dewan Syariah Nasional (DSN).

 

Kini ruang tersebut telah dibuka lebar-lebar oleh pemerintah, Bank Indonesia (BI), ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah telah diluncurkan. 

 

 

SHARE    

Berbagai modal dukungan dari faktor penguasa tersebut sudah selayaknya membuat ekonomi syariah kita bisa berlari kencang. Tidak merambat seperti tahun 2000-an yang dukungan dari pemerintah belum seperti saat ini.

Jika kita melihat data dalam satu tahun terakhir, harapan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah seperti bukan sekadar mimpi. Berdasarkan State Of The Global Islamic Economy atau SGIE Report 2022 yang dirilis DinarStandard, April lalu, produk makanan Halal Indonesia berada di peringkat dua dunia. Ekonomi syariah Indonesia pun  berada di peringkat keempat di dunia, meningkat dari posisi kesembilan pada 2014.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun optimistis, keinginan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan. Wapres, saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9 Tahun 2022 yang digelar Bank Indonesia, Kamis (6/10), mendorong kerja sama semua pihak yang telah menyatukan langkah, baik dalam lingkup Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) maupun melalui berbagai platform kerja sama lintas pemangku kepentingan, untuk  mewujudkan cita-cita tersebut.

 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun optimistis, keinginan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan.

 

 

SHARE    

Dorongan Wapres tersebut menggambarkan, bahwa cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan ekonomi syariah dunia tidak bisa hanya dari dukungan penuh pemerintah semata. Namun para pelaku ekonomi syariah pun harus terus berjuang dan bekerja keras untuk menunjukkan kepada masyarakat ekonomi syariah banyak memiliki keunggulan.

Untuk itu, para pelaku ekonomi syariah harus memiliki berbagai terobosan. Harus mempunyai produk-produk syariah yang dapat diserap oleh pasar karena keunggulan produknya. Bukan karena semata-mata terkait  haram bunga bank, atau halal tidaknya produk makanan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat