Sejumlah tenaga kesehatan honorer dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (5/8/2022). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Kabar Utama

Daerah Janjikan tidak Ada Manipulasi Honorer

Setiap tenaga honorer yang terdata tidak serta-merta bisa memperoleh status sebagai CPNS atau PPPK.

BANYUMAS — Komitmen semua pihak menjadi aspek paling penting dalam pendataan ulang tenaga honorer. Beberapa pemerintah daerah (pemda) melakukan beragam cara untuk menutup celah kecurangan dan meminimalisasi potensi manipulasi data yang dikhawatirkan justru merugikan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Pemerintah telah memutuskan mengaudit ulang jumlah honorer di Tanah Air untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Data sebanyak 1,1 juta tenaga honorer yang dilaporkan kepala daerah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) diduga tidak masuk kriteria sesuai aturan yang ada.

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan aplikasi untuk pendataan tenaga honorer. Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhentian BKPSDM Banyumas, Akhmad Bastomi Firmansyah, menjelaskan, jumlah tenaga honorer yang terdata sudah mencapai 5.000 orang dan diperkirakan akan mencapai sekitar 6.000 orang pada hari penutupan.

“Nanti angka pastinya setelah finalisasi pada 30 September,” ujar dia kepada Republika, Rabu (28/9).

Sebelum pendataan melalui sistem BKD saat ini, pendataan tenaga honorer di Banyumas dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Sebelumnya, data jumlah tenaga honorer dari OPD juga termasuk tenaga honorer di BLUD dan RS yang tidak termasuk dengan pendataan tahun ini, dengan jumlah hampir mencapai 10 ribu orang.

photo
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan nonnakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

Akan tetapi, Bastomi menambahkan, masih terdapat tenaga honorer yang tidak akan bisa terdata karena aturan dari BKD. Berdasarkan aturan, tenaga honorer yang bisa mendaftar dalam sistem BKD, yakni umur 20 tahun hingga 56 tahun per 31 Desember 2021, dan minimal sudah bekerja satu tahun pada 31 Desember 2021. Padahal, secara riil, kata Bastomi, banyak yang baru masuk awal tahun atau pertengahan 2022.

“Itu kan belum terdata, jadi nantinya kita punya aplikasi tersendiri agar nantinya kita bisa tahu teman-teman honorer itu berapa jumlah riilnya dan tersebar di mana saja,” kata Bastomi.

Dengan aplikasi pendataan pada tahun depan, akan lebih mudah bagi BKPSDM untuk memantau jumlah tenaga honorer. Data tersebut nantinya akan menjadi basis Pemkab Banyumas untuk pemetaan pegawai dan membuat kebijakan yang dapat mengurangi jumlah tenaga honorer secara perlahan dengan mengubah status mereka menjadi PPPK atau PNS melalui seleksi.

Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, Totok Kasiyanto, mengaku, sudah mengimbau seluruh OPD untuk tidak memanipulasi data. Untuk memastikan instruksi tersebut berjalan, masing-masing OPD diminta menandatangani pernyataan untuk bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang dimaksud.

Di sisi lain, dia menambahkan, tenaga honorer juga memiliki kewajiban untuk mengunggah data-data penting, semisal SK perjanjian kerja dan ijazah. Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Akan ketahuan nanti yang bersangkutan akan kelihatan (manipulasi atau tidaknya). Setelah itu, juga kan ada tahapan-tahapan lain,” kata Totok.

Menurut Totok, semua data honorer dari seluruh OPD di Pemkot Malang telah masuk dalam pendataan. Selanjutnya, BKPSDM masih perlu melakukan rekapitulasi data sehingga belum bisa mengungkapkan data sementara jumlah honorer di Kota Malang.

“Kalau sudah verifikasi, nanti akan kita laporkan kepada Pak Sekda dengan Pak Wali Kota. Nanti minta selanjutnya akan dilaporkan kepada BKN selaku pelaksana teknis untuk pendataan ini,” ujar dia.

Pertanggungjawaban

Kepala BKPSDM Pemkot Bandung Adi Junjunan Mustafa menjanjikan proses pendataan tenaga honorer minim kecurangan. Sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dirilis, Pemkot Bandung telah melakukan pendataan tenaga ASN dan non-ASN di seluruh lembaga aparatur pemerintahan.

Nantinya, kata Adi, tenaga honorer yang terdata akan diseleksi berdasarkan kriteria pusat atau Kemenpan-RB dan selanjutnya diperiksa kembali oleh BPKSDM untuk dimasukkan datanya berdasarkan nomor induk pegawai (NIP). Setelah itu, proses dilanjutkan dengan mengunggah dokumen persyaratan oleh tenaga honorer terkait.

“Sampai nanti kepala perangkat daerah menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak bahwa benar nama-nama honorer tersebut benar bekerja lebih dari satu tahun di sana, dan lainnya. Kalau ada yang dikhawatirkan di lapangan, bahwa ada orang yang tidak kerja tapi masuk datanya, itu sangat kecil kemungkinannya,” ujar Adi.

Kategori pekerja honorer yang saat ini menjadi prioritas adalah mereka yang berasal dari kategori dua (K2), yang telah dianggap per 1 Januari 2005 atau sudah memiliki masa kerja satu tahun pada 21 Desember 2005. Nantinya, kata Adi, kebanyakan mereka akan diarahkan untuk mengisi posisi PPPK.

Adi menegaskan, setiap tenaga honorer yang terdata tidak serta-merta langsung dapat memperoleh status sebagai CPNS atau PPPK. Tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan tetap diwajibkan untuk mengikuti tes masuk CPNS. “Menjadi PPPK harus dites dulu, dan sama sulitnya menjadi PNS, tetap harus uji CAT,” ujar Adi.

Dia menjelaskan, PNS dan PPPK sejatinya tidak memiliki perbedaan berarti, baik dari gaji maupun tunjangan. Pembedanya hanya dari perjanjian kerja di mana PPPK memiliki masa kontrak kerja per lima tahun, sedangkan PNS tidak. “PPPK hanya mengisi jabatan fungsional, seperti guru, dokter, perawat, driver, satuan keamanan, kebersihan, dan lainnya,” kata dia.

Berdasarkan data terakhir, jumlah tenaga PPPK di Kota Bandung sudah lebih dari 3.000 orang, mayoritas berprofesi sebagai guru. Mereka kebanyakan merupakan mantan tenaga honorer di sekolah negeri maupun swasta. Sedangkan, tenaga honorer di Kota Bandung, berdasarkan data dari perangkat kewilayahan, terdata lebih dari 4.000 orang.

Pemkot Sukabumi, Jawa Barat, menargetkan pendataan tenaga honorer rampung secepatnya. Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, mengatakan, proses memasukkan data dan prafinalisasi data honorer dilakukan akhir bulan September ini. Berikutnya akan ada masa sanggah untuk mengoreksi apabila masih ada data honorer yang perlu direvisi ataupun belum terdaftar.

Di sisi lain, kata Asep, tenaga honorer di Pemkot Sukabumi masih dibutuhkan di beberapa perangkat daerah. Di mana para tenaga honorer ini tersebar di beberapa instansi dan memegang sejumlah bidang tugas, misalnya administrasi dan lain sebagainya. Menurut Asep, jika dilakukan penghapusan tenaga honorer, akan berdampak pada roda pemerintahan.

BPKP Siap Awasi 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Pertemuan mereka untuk kerja sama pengawasan terkait audit ulang tenaga honorer.

“Ini barusan ketemu Pak Ateh. Kita nanti minta bantuan BPKP untuk membantu melakukan pengawasan terkait dengan audit data non-ASN di daerah-daerah di seluruh Indonesia,” ujar Anas kepada Republika, Rabu (28/9).

Anas mengatakan, pertemuan dengan kepala BPKP dilakukan di kantor BPKP, Jakarta, pada Rabu (28/9). Pertemuan tersebut membahas  penguatan pengawasan di instansi pemerintah dan reformasi birokrasi tematik, yang kini tengah digalakkan oleh Kemenpan-RB. Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Kemenpan-RB Rini Widyantini, Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto, dan lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPKP Yusuf Ateh mengakui telah bertemu dengan Anas. Keduanya melakukan pembicaraan terkait permintaan bantuan pengawasan pendataan ulang data tenaga honorer, yang nanti akan diserahkan oleh kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) kepada Kemenpan-RB. “Iya betul itu (melakukan pembahasan tersebut),” ujar Ateh.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Ahmed Zaki Iskandar, mengimbau daerah segera menyelesaikan persoalan terkait pendataan tenaga honorer. Menurut dia, hal itu sudah disampaikan langsung oleh menpan-RB dalam rapat koordinasi dengan Apkasi beberapa waktu lalu.

“Tidak ada masalah-masalah seperti itu di Kabupaten Tangerang. Untuk kabupaten lain harus diselesaikan dulu kalau ada masalah seperti itu,” ujar bupati Kabupaten Tangerang tersebut.

Persoalan-persoalan yang dimaksud adalah adanya tenaga honorer yang sudah lama bekerja, tapi tidak didaftarkan sebagai tenaga honorer. Selain itu, adanya tenaga honorer yang tidak memiliki slip gaji resmi untuk syarat pendataan. Zaki mengeklaim, hal seperti itu tidak ditemukan di Pemkab Tangerang. Pendataan pun, menurut dia, sudah dilakukan sesuai tahapan.

“Data dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan organisasi perangkat daerah yang ada (melakukan) list tenaga honorernya,” ujar Zaki.

Mengenang KH Zainuddin MZ: Amplop Kosong dan Sepeda Ontel

Setelah tiba di rumah dan amplop itu disobek, ternyata tak ada isinya sepeser pun

SELENGKAPNYA

Saat Jenderal Jadi Tumbal

TNI-AD telah kehilangan putra-putra terbaiknya di pagi buta awal Oktober 1965.

SELENGKAPNYA

Daerah Laporkan Stok Vaksin Kosong, Kemenkes Klaim Cukup

Stok vaksin yang menipis tidak hanya untuk dosis ketiga atau booster.

SELENGKAPNYA