JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan memanggil anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Pemanggilan itu terkait pernyataan Effendi yang menyebut TNI AD seperti gerombolan organisasi masyarakat.

Pemanggilan tersebut merupakan imbas beredarnya video Dudung yang terlihat marah kepada Komisi I dan menyebutnya tak berpengaruh. "Terkait pernyataan Pak Dudung yang juga sudah banyak beredar di WAG komisi di DPR, banyak yang mempertanyakan, kok DPR diintimidasi?" ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9).

Karenanya, ada usulan agar MKD mempertemukan Dudung dan Effendi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Supaya clear yang benar katakan benar, yang salah katakan salah," ujar dia.

MKD juga akan memeriksa Effendi karena sudah ada dua laporan terkait pernyataannya tersebut. Beberapa hari terakhir, muncul beragam video yang merekam aktivitas personel TNI AD.

Mereka mengecam pernyataan Effendi. Selain di lini masa Twitter, video kemarahan prajurit TNI AD juga dipublikasikan di akun Tiktok.

Kemudian, beredar cuplikan video rapat TNI AD berisi pernyataan dari Dudung. Dalam rekaman berdurasi 2.51 menit tersebut, ia memberi perintah agar prajurit TNI AD bergerak merespons pernyataan Effendi.

Salah satu pernyataannya adalah meminta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) tak takut dan bertindak. "Saya tidak lihat ada letkol, kolonel, ngomong, bintang 1, bintang 2 ngomong, bergejolak gitu loh. Tidak ada yang saya lihat itu, diam-diam saja dan dia pun akhirnya merasa benar," ujar Dudung dalam video yang beredar.

Dudung juga meminta kepada jajaran TNI agar tidak ada lagi 'pengondisian' dari Effendi Simbolon di wilayah. "Tidak usah takut kita, kalian tidak usah takut, tidak berpengaruh, Komisi I itu tidak berpengaruh ya, dia kerjanya hanya minta," katanya.

Kemarin, Effendi Simbolon menyampaikan permintaan maaf atas pernyataanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Kemenhan dan TNI pada Senin (5/9).

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon melambaikan tangan ke arah wartawan usai memberikan pernyataan permintaan maaf atas ucapannya yang terkesan menghina TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). - ( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

SHARE    

Menurut dia, permintaan maaf juga sudah disampaikan langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung. "Dari lubuk hati terdalam saya mohon maaf atas perkataan saya yang menyingung dan menyakiti prajurit. Siapapun dia perwira, tamtama, dan para pihak yang tidak nyaman," kata Effendi di Ruang Fraksi PDIP DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Panglima TNI, kata dia, mengatakan tidak ada masalah. Sementara, Dudung belum merespons permintaan maafnya. Karena itu, Effendi mengaku siap bertanggung jawab atas yang dia sampaikan. Ia menyadari pernyataannya tidak elok dan menyinggung banyak pihak.

"Di situ saya sadar itu tidak nyaman, tidak elok, dan beberapa pihak mungkin tersinggung atas kata-kata dari saya soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya saya tidak pernah stigmakan gerombolan," ujar Effendi.

Ia menegaskan, mencintai TNI merupakan salah satu tugasnya. Pernyataannya saat itu lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, harmoni, dan lainnya di tubuh TNI, maka itu seperti gerombolan. "Seperti ormas," ujar Effendi.

Tidak berlebihan

Menanggapi pernyataan terbaru Effendi, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Arh Hamim Tohari meminta kepada para prajurit, purnawirawan TNI, dan masyarakat sipil menjadikan kasus Effendi sebagai pembelajaran. Terutama dalam hal berucap.

"Dengan telah dilakukannya jumpa pers oleh Effendi Simbolon dan penyampaian permintaan maaf, maka marilah kita semuanya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran untuk semuanya dalam berucap dan bersikap," kata Hamim dalam siaran pers, Rabu (14/9).

Hamim menyebut, saat ini setiap orang bisa menyampaikan dan mengakses informasi melalui media sosial secara langsung dan cepat. Sehingga banyak hal yang terekspos langsung dilihat dan direspons oleh orang lain.

Ia juga mengungkapkan, Dudung menyadari pernyataan Effendi bukanlah tindakan yang mewakili institusi DPR atau partai politik, melainkan sikap individu. "Oleh karenanya, secara internal Kepala Staf Angkatan Darat juga mengimbau para prajurit untuk tidak bereaksi berlebihan," jelas Hamim.