JAKARTA -- Pemerintah akan memperpanjang program subsidi kedelai Rp 1.000 per kg bagi para perajin tahu dan tempe. Hal itu dilakukan karena realisasi penyaluran kedelai bersubsidi hanya sekitar 80 ribu ton atau 10 persen dari target 800 ribu ton.

"Salah satu pertimbangan (perpanjangan) bahwa dari Kementerian Koperasi dan UKM dan Gakoptindo akan melakukan update data," kata Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Saifulloh kepada Republika, Senin (12/9).

Program subsidi kedelai seharusnya diberikan selama empat bulan sejak April hingga Juli 2022. Macetnya penyaluran kedelai bersubsidi karena persoalan data koperasi tahu dan tempe yang belum tuntas akibat banyak yang izin operasionalnya telah mati. Perpanjangan program subsidi akan dilakukan dengan catatan data penerima diperbarui dan disempurnakan.

 

 

Program subsidi jalan, tapi tidak selancar seperti bayangan. Banyak anggota koperasi yang minta diperpanjang," kata Ketua Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo).

 

 

SHARE    

Saifulloh mengatakan, idealnya perpanjangan program subsidi berlangsung sampai alokasi 800 ribu ton kedelai bersubsidi tersalurkan. Peraturan teknis perpanjangan penyediaan subsidi kedelai akan diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Dengan adanya pembaruan data, target pemerintah dalam program subsidi dapat tercapai paling lambat Desember mendatang.

"Harapannya, 800 ribu ton (subsidi) selesai disalurkan sampai Desember 2022," ujar Saifulloh.

Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) meminta pemerintah agar memperpanjang program subsidi kedelai untuk perajin tahu tempe yang telah berakhir pada Juli 2022 lalu. Realisasi volume penyaluran masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sehingga banyak perajin belum mendapatkan pasokan subsidi.

"Program subsidi jalan, tapi tidak selancar seperti bayangan. Banyak anggota koperasi yang minta diperpanjang," kata Ketua Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), Aip Syarifuddin.

Aip menjelaskan, alasan penyaluran subsidi kedelai karena masalah data anggota Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Kopti) belum tuntas. Ia menyebut, persoalan utama karena banyak izin operasional Kopti yang telah mati dan tidak diurus.

Dari target 27 provinsi penyaluran subsidi kedelai, baru 16 provinsi yang bisa menyelesaikan persoalan perizinan tersebut. Data Kopti harus lengkap dengan identitas detail setiap anggotanya. Aip mengatakan, proses pendataan pun belum merata dalam satu provinsi sehingga belum semua perajin mendapatkan kedelai bersubsidi.

"Contoh di Jakarta saja, ada lima wilayah Kopti. Izin juga belum lengkap semua. Jadi, ada yang baru dapat subsidi pada bulan kedua," katanya.

Ia mengatakan, Gakoptindo sebagai organisasi di tingkat pusat telah meminta kepada Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) dan Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) untuk membentuk tim kerja yang membantu penyelesaian izin. Gakoptindo pun sudah meminta perpanjangan subsidi pada Agustus lalu dan pengurusan izin terus dilakukan.

 

 

Kita akan upayakan inovasi produk baru, seperti keripik tempe, nuget tempe, dan rendang tempe yang berorientasi ekspor. Ini membutuhkan proses administrasi.

 

 

SHARE    

Aip mengatakan, izin tersebut juga dibutuhkan untuk kebutuhan pinjaman permodalan ke bank serta rencana ekspansi koperasi di Indonesia. Dia menyampaikan, produsen tahu dan tempe berencana melakukan ekspor produk olahan.

"Kita akan upayakan inovasi produk baru, seperti keripik tempe, nuget tempe, dan rendang tempe yang berorientasi ekspor. Ini membutuhkan proses administrasi," ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.