Partai Persatuan Pembangunan sedang tidak baik-baik saja. Kemarin dini hari, kumpulan majelis partai berlambang Ka'bah itu menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) dalam senyap.

Mukernas memutuskan, memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum DPP PPP dan mengangkat Mardiono menjadi pelaksana tugas (plt) ketum DPP PPP. Partai ini mengulang kembali konflik internalnya beberapa tahun lalu. Kini konflik malah terbuka jelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Kita tentu menyayangkan ada partai Islam yang tidak solid dalam kondisi bangsa seperti ini. Padahal, sebagai salah satu parpol islam tertua sejak Orde Baru, PPP seharusnya memiliki semangat dan soliditas tinggi, yang menjadi contoh bagi parpol Islam yang belakangan muncul.

Namun, perjalanan PPP 12 tahun terakhir, sejak berakhirnya era Hamzah Has, partai terlihat kurang akur di dalam. Selalu saja ada yang bisa mengadu antar-elite parpol. Ironis. Karena PPP bisa selamat menjadi penyintas di dalam politik Orba. Malah pernah menguasai suara di Jakarta, membuat berang Golkar. Justru pada era Reformasi menjadi bonsai.

 

Kita tentu menyayangkan ada partai Islam yang tidak solid dalam kondisi bangsa seperti ini. 

 

 

SHARE    

Dalam catatan pers, sejak 2010 partai hijau ini selalu digoyang. Padahal, ia selalu masuk ke dalam gerbong pemerintah. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP, Bachtiar Chamsyah, terjerat perkara korupsi di Departemen Sosial.

Empat tahun kemudian, giliran Ketum DPP PPP Suryadharma Ali juga terjungkal karena kasus korupsi dana haji. Pada 2014, PPP ibarat kejatuhan tangga. Internal parpolnya terpecah menjadi dua. Muktamar Jakarta mendudukkan Djan Faridz sebagai ketum DPP. Sementara Muktamar Surabaya menjadikan sekjen PPP saat itu, Muhammad Romahurmuziy sebagai ketum DPP.

Pada 2019, ada secercah harapan karena dua kubu PPP bisa rujuk. Romi tetap duduk sebagai ketua dan Djan Faridz dimasukkan ke kepengurusan majelis. Namun, PPP kembali terperosok ketika Romi tertangkap KPK. Kali kedua orang tertinggi di parpol Islam ini terkena kasus korupsi. Pada tahun itu, muktamar menyetujui Suharso Monoarfa menggantikan Romi. Suharso sebelumnya adalah bendahara partai. Kita mengira PPP akan berjalan harmonis menuju 2024.

 

Pada 2019, ada secercah harapan karena dua kubu PPP bisa rujuk. Romi tetap duduk sebagai ketua dan Djan Faridz dimasukkan ke kepengurusan majelis.

 

 

SHARE    

Menarik juga dicermati bahwa upaya menggoyang partai Ka'bah ini kerap terjadi menjelang atau dekat pemilu. Kasus Bachtiar Chamsyah terjadi setahun setelah Pemilu 2009. Kasus SDA terjadi di tengah proses jelang Pemilu 2014. SDA ditetapkan sebagai tersangka sebulan setelah pemilu berlangsung. Begitu juga kasus yang menimpa Romi. KPK menangkap Romi sebulan sebelum Pemilu 2019 berlangsung.

Alhasil perolehan suara PPP di saban pemilu terus merosot. Pada 2004, PPP berhasil memperoleh 9,2 juta suara. Di Pemilu 2009, berkurang nyaris setengahnya menjadi 5,5 juta suara. Namun, PPP berhasil bangkit di Pemilu 2014 meraih 8,1 juta suara. Tetapi di Pemilu 2019 kembali anjlok perolehannya menjadi 6,3 juta suara. Nah, bagaimana dengan proyeksi suara PPP pada 2024? Kisruh internal kali ini pasti membuyarkan konsentrasi kader untuk konsolidasi.

Pada saat yang sama, di DPR pun PPP belum terlihat bergigi. Salah satu RUU yang harusnya bisa dimanfaatkan PPP untuk kampanye, yakni RUU Minuman Beralkohol, tidak jelas nasibnya.

Kita mengajak seluruh elite PPP saat ini untuk menahan diri dan kembali merapatkan barisan. Duduk satu meja. Selesaikan persoalan secepatnya. Sekarang benar-benar bukan waktu yang tepat untuk berkonflik internal.

 

Kita mengajak seluruh elite PPP saat ini untuk menahan diri dan kembali merapatkan barisan. Duduk satu meja. Selesaikan persoalan secepatnya.

 

 

SHARE    

Pada saat parpol lain berkonsolidasi, memperkuat kader ke bawah, menggalang logistik untuk pemilu dan daerah-daerah, konflik seperti ini pastinya akan memakan sumber daya partai. Tenaga habis untuk berdebat dan saling dukung kubu. Logistik luruh pula, bukan untuk memperkuat basis di akar rumput ataupun saksi-saksi saat pencontrengan nanti.

Apalagi, bila konflik sudah masuk ke Kemenkumham. Kepengurusan siapa yang berhak. Kajian ini akan diputuskan oleh pemerintah, waktunya tidak pendek. Ibarat mengulang lagi kaset rusak pada 2014.

PPP sekali lagi harus membuktikan, bisakah mereka bertahan dan menyintas di tengah konflik. Survei Saiful Mujani Research Center pada awal bulan ini sudah menyentil. Kalau tanpa terobosan apa pun, kader partai Ka'bah dipastikan bakal meloncat ke partai lain. Ujian berat bagi partai dan kadernya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat