BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menetapkan tersangka kepada para pelaku perundungan bocah 11 tahun sampai depresi dan meninggal di Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya, Ridwan Kamil menegaskan dalam kasus tersebut harus ada sanksi terhadap pelaku secara adil dan proporsional.

Seperti diketahui, Polda Jabar sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus perundungan anak kelas 5 SD di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. "Saya sudah bilang harus ada sanksi terhadap pelaku perundungan. Tinggal jenis sanksi atau hukumannya yang harus dicarikan seadil-adilnya, jangan tidak diberi sanksi," kata Ridwan Kamil, Rabu (27/7).

Tokoh yang kerap disapa Emil ini mengingatkan pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah tapi orang tua di rumah. Bahkan pendidikan pertama seyogianya datang dari orang tua. Untuk itu, guru dan orang tua dalam mendidik anak harus dapat saling melengkapi.

Selain itu, kata Emil, guru pada saat jam-jam kritis seperti istirahat harus lebih sensitif mengamati dan mengawasi interaksi anak-anak. Justru saat ini krusial inilah perundungan kerap terjadi dan tidak diketahui guru.

"Pas istirahat jam-jam kritisnya perundungan. Guru harus turun mengamati, berinteraksi, merangkul, sensitif. Pulang sekolah diamati sampai radius tertentu," kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, proses hukum tetap harus tetap dijalankan terhadap pelaku perundungan. Namun, ia mengingatkan perlunya pendekatan yang berbeda kepada pelaku yang masih anak-anak.

"Hukum tetap harus dijalankan, sesuai aturan dan jika kenakalan anak-anak yang terjadi, maka harus ada koreksi yang dilakukan nantinya. Agar tidak terjadi lagi perundungan yang keterlaluan seperti itu," ujar Dede, Rabu.

Ia sendiri mengecam keras kasus perundungan yang membuat siswa SD tersebut depresi hingga meninggal dunia. Kepolisian diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut. "Saya prihatin sekali dengan kasus perundungan yang makin marak ini," ujar Dede.

Diketahui, aparat kepolisian memutuskan untuk melakukan proses diversi terhadap kasus perundungan yang diduga menyebabkan seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya depresi dan meninggal dunia. Dalam pelaksanaan diversi itu, ketiga anak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perundungan akan dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing.

Belum ramah anak

Tiga belas Kabupaten/Kota di Jabar dinilai masih bermasalah dengan perlindungan anak. Menurut Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) Jabar, Andri Mochamad Saftari, permasalahan yang dihadapi daerah tersebut mulai dari persoalan pekerja anak, perdagangan anak, eksploitasi seksual, pernikahan anak, peredaran narkoba, anak putus sekolah, stunting dan sejumlah kasus lainnya.

"Kami menagih komitmen dari Pemerintah daerah dan Dewan untuk menyelesaikan persoalan itu secara serius dan komprehensif," ujar Andri dalam Aksi Damai Perlindungan Anak di Gedung DPRD Jabar, Rabu (27/7).

Andri mengatakan daerah di Jabar seperti Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Garut, Ciamis, Banjar dan Pangandaran punya persoalan dengan perlindungan anak. Menurutnya, selain masalah putus sekolah dan stunting ada persoalan serius yang kami temukan di lapangan.

Misalnya, di Indramayu kasus menonjol perdagangan anak dan eksploitasi anak secara ekonomi. Sedangkan Sukabumi, kasus kejahatan seksual dan kuningan dengan penyalahgunaan narkoba. "Bagaimana akan menghadirkan generasi yang cerdas dan hebat, jika setiap hari hak mereka tak terlindungi," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat