JAKARTA -- PT PLN (Persero) membutuhkan investasi sekitar Rp 72 triliun per tahun hingga 2030 dalam mendukung proyek ketenagalistrikan. Anggaran tersebut masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. 

“Berdasarkan RUPTL 2021-2030, PLN akan melakukan penambahan investasi sekitar Rp 72 triliun per tahun,” kata Vice President of Financial Institution and Market Research PLN Maya Rani Puspita di Jakarta, Kamis (21/6).

Maya mengatakan, karena adanya kebutuhan investasi yang sangat besar, sedangkan dana internal terbatas, PLN memerlukan dukungan pendanaan yang bersumber dari eksternal. Dukungan pendanaan dari eksternal tersebut baik dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) oleh pemerintah maupun melalui pinjaman.

Beberapa opsi skema pinjaman pendanaan yang telah dilakukan PLN selama ini antara lain adalah berupa two-step loans atau penerusan pinjaman dari pemerintah. Maya menjelaskan, two-step loans merupakan suatu skema pendanaan dengan pinjaman dilakukan secara government to government (G to G) yang selanjutnya akan diteruspinjamkan oleh pemerintah ke PLN.

Selain itu, PLN juga memiliki pinjaman dengan skema direct lending dari dalam dan luar negeri, baik dengan jaminan pemerintah maupun tanpa jaminan pemerintah. Tak hanya itu, pinjaman-pinjaman yang dilakukan PLN pun turut melalui penerbitan surat utang dalam bentuk obligasi baik dalam negeri maupun global bonds.

“PLN mengeksplor opsi pendanaan, seperti global bond yang kami terbitkan pada 2017 maupun opsi penerbitan lain yang sekiranya memberikan benefit secara maksimal bagi PLN,” kata Maya.

Menurut Maya, masifnya nilai investasi ini menuntut PLN untuk terus mengekspor berbagai skema pendanaan sehingga perseroan terus mendapatkan pinjaman dengan pricing yang sangat kompetitif.

Terlebih, bank dalam negeri memiliki kapasitas yang terbatas untuk memberikan pembiayaan mengingat harus tunduk terhadap ketentuan batas maksimum penyediaan kredit. “Penyaluran kredit ke PLN sendiri saat ini space-nya sudah sangat terbatas sehingga mau tidak mau kami harus mengeksplor pendanaan dari luar negeri,” kata Maya.

Terkait investasi, sebelumnya PLN resmi mendapatkan persetujuan suntikan dana PMN senilai Rp 10 triliun pada 2023 dari Komisi VI DPR RI. Kucuran dana PMN tersebut salah satunya akan digunakan PLN untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bersyukur pengajuan PMN untuk mendanai proyek infrastruktur kelistrikan disetujui Komisi VI DPR RI. “Alhamdulillah paparan filosofis-ideologis yang kami sampaikan sebelumnya dapat diterima oleh fraksi-fraksi di Komisi VI DPR RI,” kata Darmawan.

Darmawan menjelaskan, pendanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian energi. Ada 4.700 desa yang masih belum mendapatkan akses listrik PLN, 293 desa belum menikmati listrik sama sekali, dan sisanya menikmati secara mandiri.

“Dengan good corporate governance (GCG), dana PMN akan digunakan untuk pembangunan listrik di wilayah 3T serta pembangunan infrastruktur kelistrikan lainnya,” kata Darmawan.

PMN ini akan didistribusikan untuk sejumlah proyek, yakni mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa-Madura-Bali melalui pembangunan infrastruktur dengan anggaran mencapai Rp 2 triliun. Selain itu, sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.

PLN juga menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) berbasis pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM), PLTA, dan  pembangkit listrik tenaga mini gas (PLTMG) dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.

Darmawan menjelaskan, saat ini infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi. Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 25 juta-Rp 45 juta per pelanggan. Dengan tingginya investasi tersebut, pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.

PLN juga telah menerima kucuran PMN sejak 2020 dengan penyerapan mencapai Rp 4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini. Realisasi ini mencapai 95 persen dari total dana PMN yang telah diterima oleh PLN. Selanjutnya, realisasi PMN 2021 hingga triwulan pertama tahun ini sudah terserap Rp 4 triliun atau 80 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.

Dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian energi berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, hingga tahun ini PLN sudah melakukan aksi korporasi sebesar Rp 196,8 miliar untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

Saat ini, PLN mencatat realisasi rasio elektrifikasi desa berlistrik secara total 99,7 persen. Namun, dari angka tersebut, masih ada desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN sehingga rasio elektrifikasinya menjadi 90,78 persen. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat