JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yaitu memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara terus menerus untuk pemilu. KPU mengumumkan, Data Pemilih Berkelanjutan Semester I 2022 menjadi 190.022.169 jiwa.

Jumlah ini turun sebesar 637.179 jiwa pada Semester II 2021. "Terdapat penurunan jumlah pemilih sebanyak 637.179 pemilih jika dibandingkan dengan jumlah pemilih DPB Semester II Tahun 2021 yang berjumlah 190.659.348," ujar anggota KPU Betty Epsilon Idroos dalam siaran persnya, Selasa (12/7).

Dia menjelaskan, hal tersebut penurunan data pemilih tersebut dikarenakan adanya pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat selama proses pemutakhiran. Betty memerinci, jumlah pemilih baru sebanyak 578.139 orang, 1.215.318 pemilih TMS, serta 818.302 pemilih ubah data.

Rekapitulasi PDPB dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Penyampaian rekapitulasi PDPB tingkat KPU kabupaten/kota dilakukan setiap tiga bulan dan untuk tingkat KPU provinsi dilakukan setiap enam bulan. Berdasarkan penyampaian rekapitulasi KPU Provinsi seluruh Indonesia, KPU melakukan rekapitulasi PDPB tingkat nasional setiap enam bulan.

Betty juga menuturkan, 190.022.169 pemilih terdiri dari 94.829.962 laki-laki dan 95.192.207 perempuan. Persentase antara laki-laki dan perempuan ini tidak jauh berbeda dari data semester sebelumnya. Jumlah tersebut berasal dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.240 kecamatan, serta 83.414 desa/kelurahan, serta 700.011 tempat pemungutan suara (TPS).

Dengan pelaksanaan PDPB, KPU berharap dapat menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional dan regional secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

Pemantau

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih menyusun alat kerja bagi pemantau pemilu. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui kontribusi kerja-kerja pemantauan pemilu. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty menegaskan alat kerja pemantau ini akan memudahkan tugas bagi para pemantau pemilu menjelang 2024.

Seorang warga mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditempelkan di Kantor Kelurahan Lolu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan DPT Pilkada serentak tahun 2020 di daerah tersebut sebanyak 2.022.191 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 1.032.163 dan perempuan 990.028 pemilih yang tersebar pada 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. - (Mohamad Hamzah/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Alat kerja pemantauan ini kami susun dengan harapan bisa kami rumuskan bareng-bareng, bisa dikerjakan, diisi, digunakan, dan diaplikasikan tanpa kurangi kekhasan dan cara kerja pemantau masing-masing," kata Lolly, Selasa.

Ia mengatakan konsentrasi kerja pemantau pemilu sangat berbeda-beda. Misalnya, ada pemantau yang khusus memantau dana pemilu, ada juga yang memantau rekapitulasi perhitungan surat suara. "Nah, alat kerja ini kami harapkan bisa komprehensif, mudah diinformasikan, sehingga publik jadi mudah baca kerja hasil pemantauan," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu telah membuka pendaftaran pemantau Pemilu 2024 sekaligus meluncurkan Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 pada 10 Juni 2022. "Makin cepat makin baik (pendaftaran pemantau pemilu) sehingga pemantau bisa mengawal dan mengawasi tahapan Pemilu 2024," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta, Jumat (10/6). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat