KOLOMBO – Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa akan mundur dari jabatannya pada 13 Juli mendatang. Hal itu diumumkan Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardana setelah ribuan warga di negara tersebut menyerbu dan menggeruduk kediaman resmi Gotabaya pada Sabtu (9/7).

“Keputusan untuk mundur pada 13 Juli diambil untuk memastikan penyerahan kekuasaan secara damai. Oleh karena itu, saya meminta masyarakat menghormati hukum dan menjaga perdamaian,” kata Mahinda.

Pengumuman itu pun langsung disambut gempita oleh rakyat Sri Lanka. Di ibu kota, Kolombo, sejumlah warga menyulut kembang api untuk merayakan jatuhnya Gotabaya. Tidak ada pernyataan resmi apa pun dari Gotabaya terkait penggerudukan kediaman resminya maupun perihal pengunduran dirinya.

Gotabaya telah dievakuasi dari kediaman resminya sehari sebelum ribuan warga melakukan penyerbuan. Hingga kini, keberadaan Gotabaya belum diketahui.

Sementara itu, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengungkapkan, dia pun bersedia mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu guna membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan baru yang mencakup semua partai di negara tersebut.

Sebelumnya, Wickremesinghe sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa pemimpin partai politik di Sri Lanka. Mereka membahas tentang langkah apa yang mesti diambil untuk meredam gelombang demonstrasi yang kian masif di sana. 

"Wickremesinghe telah mengatakan kepada para pemimpin partai bahwa dia bersedia mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan memberi jalan bagi pemerintahan semua partai untuk mengambil alih," kata pernyataan resmi kantor perdana menteri.

Mahinda Yapa Abeywardana kemudian membuat surat kepada Gotabaya tentang hasil pertemuan dengan para pemimpin partai. Salah satu hasilnya adalah pengunduran diri presiden dan perdana menteri.

“Di bawah pelaksana tugas presiden, parlemen saat ini dapat menunjuk perdana menteri baru dan pemerintahan sementara. Setelah itu, dalam waktu yang ditentukan, pemilihan dapat diadakan bagi rakyat untuk memilih parlemen baru,” kata surat yang dikeluarkan oleh kantor Mahinda.

Sejumlah pemimpin partai oposisi sudah mendesak pengunduran diri Gotabaya dan Wickremesinghe sebelum ada keputusan atau pengumuman yang menyatakan bahwa mereka menanggalkan jabatannya. “Presiden dan perdana menteri harus segera mengundurkan diri. Jika itu tidak terjadi, ketidakstabilan politik akan memburuk,” ujar pemimpin Sri Lanka Freedom Party, sekaligus mantan presiden negara tersebut, Maithripala Sirisena.

Belum jelas apakah pengunduran diri Gotabaya dan Wickremesinghe yang diikuti dengan pembentukan pemerintahan persatuan akan meredam gejolak di Sri Lanka. “Ini adalah situasi yang tidak pasti. Jika transisi yang jelas tidak dilakukan, pengunduran diri presiden dan perdana menteri akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang bisa berbahaya,” kata analis politik Kusal Perera.

Sri Lanka sudah dibekap gelombang demonstrasi sejak Maret lalu. Awalnya, warga turun ke jalan untuk memprotes pemadaman listrik bergilir yang kian parah di sana.

Namun, seruan agar presiden mundur sudah muncul sejak unjuk rasa mulai bergulir. Sri Lanka memang tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir. Hal itu diperburuk dengan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Dari Maret 2022 hingga bulan-bulan berikutnya, kondisi ekonomi Sri Lanka kian terperosok. Inflasi melambung tinggi dibarengi dengan naiknya harga bahan pokok dan mulai langkanya bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu pula yang membuat warga Sri Lanka mempertahankan aksi demonstrasinya. Mereka menuntut perbaikan hidup dan reformasi pemerintahan.

Pada Juni lalu inflasi di Sri Lanka menyentuh angka 54,6 persen. Angka itu diperkirakan bakal menyentuh hingga 70 persen dalam beberapa bulan mendatang.

Saat ini, Sri Lanka juga sudah menangguhkan pembayaran utang luar negerinya. BBM pun tak lagi dijual untuk umum karena stok yang tersedia hanya untuk mempertahankan layanan esensial, seperti rumah sakit dan pembangkit listrik.

Sri Lanka sudah kesulitan mengimpor BBM karena utang pembelian minyaknya telah menggunung. Saat ini, negara tersebut sedang berusaha memperoleh dana talangan atau bailout dari Dana Moneter Internasional (IMF) senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Selain itu, ada pula upaya penggalangan dana dari sumber multilateral dan bilateral guna mengurangi kekeringan dolar.

 

Jika transisi yang jelas tidak dilakukan, akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang bisa berbahaya

KUSAL PERERA, Analis Politik. 

 

 

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat