JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmen menjaga pasokan BBM dan LPG di level aman. Penguatan pengawasan dilakukan dengan sistem digital untuk membantu perusahaan dalam mengatasi tantangan lonjakan harga minyak mentah.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan, kenaikan harga minyak yang sangat tinggi mengakibatkan beberapa negara mengalami krisis energi. Dia menyampaikan, Pertamina sebagai BUMN energi membuat perencanaan yang akurat dengan menyeimbangkan antara aspek ketahanan energi nasional dan kondisi korporasi.

Menurut dia, Pertamina bukan hanya menjaga pasokan secara nasional, tetapi juga per wilayah hingga level SPBU karena stok yang diperlukan tiap wilayah berbeda untuk jenis produknya.

“Kita tidak menyamaratakan jumlah untuk seluruh daerah karena ada daerah yang (permintaan) solarnya tinggi, ada yang Pertalitenya tinggi, ada juga Pertamaxnya. Ini kita coba lihat satu per satu dengan digitalisasi SPBU,” kata Nicke melalui keterangan resmi, Jumat (8/7).

Dengan peningkatan harga minyak dan gas, kata dia, tantangan berat di sektor hilir adalah harga keekonomian produk meningkat tajam. Bila dibandingkan dengan harga keekonomian, harga jual BBM dan LPG yang ditetapkan pemerintah relatif rendah.

Per Juli 2022, untuk Solar CN-48 atau Biosolar (B30), dijual dengan harga Rp 5.150 per liter. Padahal, harga keekonomiannya mencapai Rp 18.150 per liter. Sehingga, untuk setiap liter Solar, pemerintah membayar subsidi Rp 13 ribu per liter.

Untuk Pertalite, Nicke menjelaskan, harga jual masih tetap Rp 7.650 per liter sedangkan harga pasar saat ini adalah Rp 17.200 per liter. Sehingga untuk setiap liter Pertalite yang dibayar oleh masyarakat, pemerintah menyubsidi Rp 9.550.

Hal serupa juga dilakukan untuk menahan harga LPG bersubsidi. Sejak 2007, belum ada kenaikan dan harganya masih Rp 4.250 per kilogram (kg). Saat ini, ujar Nicke, harga pasar mencapai Rp 15.698 per kg.

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite di SPBU George Obos, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (5/7/2022). Pemkot Palangka Raya mengeluarkan Surat Edaran tentang pengaturan pembatasan pembelian jenis BBM pertalite dan solar untuk kendaraan roda empat maksimal sebesar Rp 200 ribu dan kendaraan roda dua maksimal sebesar Rp 50 ribu sebagai upaya mencegah kelangkaan serta diperjualbelikan kembali oleh pengecer BBM. - (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

SHARE    

Untuk produk Pertamax, Pertamina masih mematok harga Rp 12.500 per liter, meski secara keekonomian, harga pasar telah mencapai Rp 17.950 per liter. “Kita masih menahan dengan harga Rp 12.500 per liter karena kita juga pahami kalau Pertamax kita naikkan setinggi ini maka shifting ke Pertalite akan terjadi dan tentu akan menambah beban negara,” ujar Nicke.

Nicke mengatakan, pemulihan ekonomi pascapandemi, telah berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat sehingga tren penjualan BBM dan LPG ikut naik. Apabila tren ini terus berlanjut, Pertalite dan Solar diprediksi akan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sedang melakukan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 khususnya mengenai kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi.

Menurut Nicke, Pertamina harus menjaga kuota BBM bersubsidi agar tidak melebihi kuota. Pertamina juga berupaya memastikan BBM subsidi digunakan oleh segmen masyarakat yang berhak dan kendaraan sesuai ketentuan.

Petugas melayani pendaftaran warga untuk membeli solar dan pertalite di SPBU Giwangan, Yogyakarta, Jumat (1/7/2022). Uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi termasuk Pertalite akan diberlakukan secara terbatas bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem MyPertamina di 11 daerah salah satunya kota Yogyakarta. - (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/YU)

SHARE    

Sementara itu, anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, strategi digitalisasi penyaluran BBM subsidi melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Pertamina sudah sesuai dengan arahan pemerintah agar ada cara untuk mengendalikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Penggunaan aplikasi MyPertamina bisa efektif mengendalikan subsidi.

"MyPertamina salah satu cara untuk melakukan subsidi tertutup atau menyasar konsumen yang memang berhak selain untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi,” ujar Saleh.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi bisa berdampak signifikan kepada pergerakan inflasi. Hal itu juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

"Kalau saat ini dinaikkan, maka akan memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi yang kemudian akan menurunkan daya beli," kata Fahmy.

Fahmy berharap ada upaya yang lebih terukur dalam melakukan pembatasan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Menurut dia, kebijakan itu lebih tepat dibandingkan harus melakukan penyesuaian harga. Berdasarkan data yang ia himpun, sekitar 60 persen pengguna BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tidak sesuai atau salah sasaran.

Karena itu, jika pembatasan subsidi berhasil dilakukan oleh pemerintah, akan terjadi penghematan. Dengan demikian, efektivitas penggunaan BBM bersubsidi itu dapat mengurangi beban anggaran subsidi dan kenaikan harga BBM tidak perlu dilakukan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat