JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya bekerja sama dalam investasi di bidang infrastruktur. Secara spesifik, kerja sama ini akan meliputi infrastruktur di sektor properti dan perumahan.

Anggota BPKH Ahmad Iskandar Zulkarnain mengatakan, kedua belah pihak menjajaki kerja sama pengembangan properti yang mulai kembali bangkit dari tekanan pandemi Covid-19. Kerja sama kedua belah pihak memiliki jangka waktu satu tahun.

“Kolaborasi antara BPKH dan Sarana Jaya diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional khususnya di Jakarta dan juga pemulihan ekonomi nasional dengan nilai manfaat BPKH pada masa mendatang,” ujar Iskandar dalam konferensi pers di Menara Bidakara, Jakarta, Senin (20/6).

Iskandar menjelaskan, kerja sama ini bermanfaat bagi masyarakat terutama persoalan hunian. Hal ini mengingat kebutuhan rumah di Jakarta masih belum terpenuhi. “Tujuannya memenuhi hajat hidup masyarakat, memberikan sarana berupa perumahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Agus Himawan, menyampaikan, pihaknya menjalin kemitraan strategis untuk menciptakan nilai produk dan jasa yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Agus optimistis, kolaborasi ini dapat berperan aktif dalam mendorong pembangunan kawasan Ibu Kota.

“Kalau bisa kita wujudkan kerja sama investasi ini, maka harapannya akan menciptakan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Jakarta,” ucapnya.

Menurut dia, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Sarana Jaya juga memiliki peran untuk mendorong perekonomian Indonesia. Termasuk di antaranya melalui investasi dan penugasan kegiatan strategis daerah hingga proyek pembangunan nasional.

“Ada beberapa pembangunan strategis yang secara paralel kita kerjakan, yaitu terkait permukiman, fasilitas pengolahan sampah antara, hingga pembenahan kabel udara di Jakarta,” ucapnya.

Agus menyebut, sinergi ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Pada dua tahun terakhir, perusahaan telah menyiapkan 2.500 unit hunian dan tiga tahun mendatang perusahaan menyiapkan beberapa lokasi dengan 15 ribu unit hunian yang terjangkau di Jakarta.

Mitigasi Risiko

Iskandar menyebut, pihaknya berupaya melakukan transparansi pengelolaan dana haji ke publik. Dia menekankan, penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan mengedepankan aspek kehati-hatian. Menurut dia, hal yang terpenting adalah kejelasan perhitungan pengembalian dan manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah investasi.

“Kami bukan berinvestasi tanpa kaidah investasi. Layak atau tidak, kami analisis juga. Kami juga tidak mau sembarangan berinvestasi,” ucapnya.

BPKH tidak dilarang berinvestasi di bidang infrastruktur menggunakan dana haji. Beberapa syarat yang harus dipatuhi, yakni kesesuaian dengan undang-undang, investasi secara syariah, dan transparan.

“Tujuannya sangat mulia memberikan kebutuhan papan kepada masyarakat,” ucapnya.

Pembiayaan dari BPKH dinilai dapat mendukung Sarana Jaya yang perlu mencari alternatif sumber pembiayaan. Sarana Jaya pun terus mencari mitra dalam menerbitkan obligasi guna mendukung pengerjaan proyek-proyek yang sudah direncanakan.

Sarana Jaya dipercaya oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menangani sejumlah pembangunan proyek strategis, seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang, pembangunan rumah hunian dengan down payment nol rupiah, dan pengelolaan sampah antara. “Kami selalu meminta pendampingan dari kejaksaan dan dilakukan minimal untuk memitigasi risiko,” ucap Agus. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat