JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan soal ancaman krisis pangan yang membayangi berbagai negara saat ini. Presiden pun meminta seluruh jajarannya untuk mengantisipasi hal tersebut. 

Jokowi menegaskan, persoalan pangan harus menjadi perhatian pemerintah dan benar-benar disiapkan. Sebab, sebagai negara dengan penduduk yang sangat besar, kebutuhan pangan nasional juga besar. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6). “Kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan harus betul-betul disiapkan,” kata Jokowi.

Ia kemudian menceritakan adanya permintaan bantuan dari seorang perdana penteri pada dua hari yang lalu terkait masalah pangan. Menurut Jokowi, PM yang enggan ia sebutkan namanya tersebut menghubungi dirinya untuk meminta bantuan agar Indonesia mengirimkan pasokan minyak goreng. Sebab, pasokan minyak goreng di negara tersebut sudah habis dan terancam akan terjadi krisis sosial.

“Beliau meminta-minta betul, ‘Presiden Jokowi tolong dalam sehari, dua hari ini, kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik’,” kata Jokowi menirukan kalimat PM tersebut. 

Jokowi mengatakan, kondisi krisis pangan, sosial, ekonomi, dan politik sudah terjadi di Srilanka. Menurut Bank Dunia dan IMF, akan ada sekitar 60 negara yang nantinya mengalami krisis ekonomi.

Perekonomian di 40 negara di antaranya pun diprediksi bakal ambruk. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian yang terjadi saat ini, termasuk krisis pangan dan energi hingga ancaman kenaikan inflasi.

Namun demikian, Jokowi menilai ancaman krisis pangan juga bisa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan. Sebab, Indonesia masih memiliki lahan yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian sehingga lebih produktif.  

Sejumlah orang yang tergabung dari Forum Masyarakat Anti Korupsi melakukan teaterikal saat aksi unjuk rasa terkait harga minyak goreng di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (14/6/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta jajarannya agar memiliki kepekaan atau sense of crisis. Ia ingin seluruh jajarannya bekerja secara mendetail, sehingga kebijakan-kebijakan yang diputuskan tidak salah.

Ini bukan kali pertama Presiden mewanti-wanti soal adanya ancaman krisis pangan global. Hal serupa telah disampaikan Jokowi pada akhir pekan lalu. Saat itu, Jokowi mengatakan, masalah pangan menjadi persoalan yang harus dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Apalagi, saat ini semakin banyak negara yang menghentikan ekspor bahan pangannya untuk kebutuhan di dalam negerinya sendiri.

 

Jokowi menilai ancaman krisis pangan juga bisa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan.

 

 

SHARE    

Ia menyebut, pada Januari lalu hanya terdapat tiga negara yang melarang ekspor bahan pangan. Namun saat ini, jumlah negara yang menerapkan kebijakan pelarangan ekspor mencapai 22 negara.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebelumnya telah mengeluarkan peringatan keras tentang ancaman berbagai krisis pangan imbas krisis iklim dan peperangan Rusia-Ukraina yang berujung pada kenaikan harga bahan bakar dan pangan. Indonesia dianggap membutuhkan reorientasi atas kebijakan komoditas pangan dengan menggencarkan kemandirian pangan dan pemberdayaan petani kecil.

Merespons hal tersebut, program kemandirian pangan tengah digelakkan pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Kota Bandung demi mengantisipasi ancaman krisis pangan. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, pandemi Covid-19 dan segala kejadian alam yang terjadi telah mengajarkan pentingnya kemandirian pangan.

Saat ini sebanyak 97,47 persen pasokan pangan Kota Bandung masih bergantung pada wilayah lain. “Oleh karena itu kita harus melakukan berbagai upaya agar minimal bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri atau mandiri pangan,” kata Yana kepada Republika, Selasa (14/6).

Salah satu upaya yang tengah digencarkan Pemkot Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) adalah program Buruan SAE. Melalui program itu,  wilayah-wilayah Kota Bandung akan didorong untuk menerapkan urban farming yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

“Sekarang kita ada program Buruan SAE yang diupayakan akan tematik, jadi di satu kecamatan misalkan sayur, sayur semua. Sudah saatnya kita mandiri pangan, karena kita gak bisa bayangkan, Kota Bandung suatu waktu gak bisa dapet telur atau yang lain. masa kita mau masak mi instan terus,” katanya. 

Pedagang menata cabai merah keriting di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Kamis (9/6/2022). Pedagang di pasar tersebut menyatakan, harga telur ayam mengalami kenaikan dari Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu, harga cabai rawit dari Rp60 ribu menjadi Rp 100 ribu dan harga cabai merah keriting dari Rp 50 ribu menjadi Rp80 ribu serta cabai tanjung dari Rp 60 ribu menjadi Rp 90 ribu. - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Untuk mengantisipasi ketidaktersediaan pasokan pangan, Yana mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah mencoba bekerja sama dengan daerah-daerah pemasok dan meningkatkan jumlah pasokan pangan. “Nanti misalkan PD pasar akan membuat buffer stock, jadi setidaknya pasokan bisa terjamkn.  Misalkan pasokan telur bekerja sama dengan daerah mana.”

Harga sembako di Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Sejumlah komoditas utama seperti cabai meroket hingga Rp 80 ribu per kilogram. Tak hanya cabai merah, telur ayam yang memiliki harga eceran tertinggi (HET) Rp 24 ribu per kilogram kini menyentuh angka Rp 30 ribu per kilogram. Begitu juga harga bawang merah yang merangkak naik dari harga acuan Rp 32 ribu per kilogram,  menjadi di kisaran Rp 40 ribu - Rp 50 ribu per kilogram. 

Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah menyebut kenaikkan harga beberapa bahan pokok terutama untuk sayuran dan bumbu dapur seperti cabai dan bawang diakibatkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu. 

"Kalau bawang, cabai itu kan dipengaruhi ke faktor cuaca yang sekarang tidak menentu. Beberapa sayuran juga begitu, sangat berpengaruh dengan kondisi cuaca termasuk telur dan daging ayam, jadi kenaikan ini semata-mata karena faktor cuaca," ujar Elly.

Distribusi gratis 

Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) pada Senin (13/6) menyatakan bakal memfasilitasi pengiriman gratis komoditas cabai dan bawang merah untuk menekan kenaikan harga yang sedang terjadi. Para pedagang pun meminta agar distribusi gratis itu memprioritaskan wilayah pusat kota dengan permintaan tinggi. 

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan, konsumsi cabai tertinggi di Indonesia masih terdapat di wilayah Jabodetabek. Kenaikan harga yang terjadi juga cukup tinggi bahkan lebih dari dua kali lipat harga normal. "Tentu kita juga akan sasar dan sisir wilayah lain,” kata Reynaldi kepada Republika, Selasa (14/6).

Ikappi menjadi salah satu mitra dalam program distribusi gratis tersebut. Pihaknya menyambut baik berbagai langkah yang diambil pemerintah untuk meminimalkan lonjakan harga di pasar. 

Ikappi mencatat rata-rata harga nasional untuk cabai rawit merah tembus Rp 103 ribu hingga Rp 104 ribu per kilogram. Sementara, bawang merah naik signifikan di kisaran Rp 59 ribu per kg. 

Warga mengantre untuk berbelanja kebutuhan pangan dengan harga murah saat program pangan bersubsidi di RPTRA Shibi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (10/6/2022). Program pangan bersubsidi tersebut digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) bersama Dinas Sosial DKI Jakarta untuk memberikan kemudahan akses pangan bergizi bagi warga menengah kebawah. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Reynaldi, mengatakan Ikappi masih mendalami mekanisme kerja sama yang bakal dijalin untuk pengiriman gratis itu agar berjalan efektif. “Kami juga menunggu tindak lanjut atas rencana kerja ini,”kata dia. 

Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid, menuturkan, petani cabai siap bekerja sama untuk pengiriman gratis itu. Hanya saja, masih terdapat kendala karena ketersedian belum masif. "Permintaan (pengirimannya) payah (kita penuhi) ada yang minta 200 kg sampai 400 kg, dalam jumlah besar,” katanya. 

Abdul mengatakan, program tersebut cukup bermanfaat dalam jangka pendek. Sebab, pihak pembeli cabai tetap seperti biasa, yaitu dari pasar-pasar besar dengan harga pasar, namun pengirimannya ditanggung oleh pemerintah. 

Ia menuturkan, kemungkinan ketersediaan cabai akan kembali normal pada musim panen terdekat sekitar tiga pekan ke depan. “Pada musim tanam selanjutnya juga ada yang harus kita perbaiki bersama Kementan,” katanya. 

Setidaknya ada masalah primer dan sekunder yang dihadapi petani saat ini. Masalah sekunder ihwal gangguan cuaca, masalah primer kondisi tanah yang kurang baik. Petani cabai, kata Abdul, juga membutuhkan pendampingan dari Kementan untuk bisa kembali memperbaiki sistem budi daya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat