JAKARTA -- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendukung langkah DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Salah satunya dalam rangka upaya perbaikan pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Saya ingin melihatkan bahwa untuk tata formasi pendidikan kedokteran ke depan pada era digital 4.0. Tentunya kita harus mempersiapkan sistem pelayanan kesehatan ke depan, diperlukan payung hukum dengan penyelesaian secepatnya rancangan undang-undang Pendidikan Kedokteran," ujar Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI, Ilham Oetama Marsis, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (13/6).

Berdasarkan QS Top Universities, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) berada di peringkat 250-300 dunia. Sedangkan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) berada di peringkat 450-500 dunia.

UI dan UGM notabenenya adalah dua universitas terbaik di Indonesia kalah dari Fakultas Kedokteran Universitas Malaysia yang berada di peringkat 145 dunia. Sedangkan yang tertinggi di Asia Tenggara adalah Fakultas Kedokteran National University of Singapore (NUS) yang berada di peringkat 24 dunia.

"Belum juga ranking penilaian dari World Economic Forum yang menempatkan sisi pelayanan kedokteran di Indonesia mendapatkan angka yang sangat terbelakang sekali," ujar Marsis.

Karenanya, revisi UU Pendidikan Kedokteran menjadi salah satu upaya perbaikan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Mengingat adanya sejumlah tantangan dan perkembangan di dunia kedokteran yang harus diantisipasi lewat payung hukum yang adaptif.

"Dukungan kepada Baleg untuk tetap melanjutkan RUU Dikdok ini sebagai satu upaya kita meningkatkan kualitas SDM dokter yang siap bertransformasi dengan problematika kedokteran-kedokteran saat ini," ujar Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi dalam rapat yang sama.

Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, jelas Adib, menjadi salah satu upaya transformasi di pendidikan kedokteran Indonesia. Mengingat adanya sejumlah tantangan dan perkembangan di dunia kedokteran yang harus diantisipasi.

"Kami mendukung dari apa yang sudah diupayakan dan kami berharap ini segera bisa direalisasikan sebagai bagian dukungan kami organisasi profesi terhadap upaya perbaikan, dan tentunya transformasi pendidikan kedokteran," ujar Adib.

Tenaga kesehatan melakukan evakuasi pasien Covid-19 untuk dilakukan perawatan di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmajid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/2/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran merupakan usulan inisiatif DPR yang telah ditetapkan pada 30 September 2021. Namun, draf revisi undang-undang tersebut tak kunjung dibahas karena masih menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Menteri Kesehatan kemarin, dalam waktu dekat memang DIM-nya lagi digodok dan yang kedua kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera dibahas," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat dengar pendapat umum dengan PB IDI.

Ia mengatakan, perlu ada perbaikan dalam pendidikan kedokteran di Indonesia, yang salah satu upayanya lewat revisi undang-undang tersebut. Salah satu tujuannya adalah agar distribusi dokter di seluruh wilayah Indonesia merata.

"Kita fokus dulu di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, kita mau sadari sepenuhnya bahwa pendidikan kedokteran saat ini biayanya mahal. Siapa yang bertanggung jawab kalau biaya mahal, Pak Irmadi sudah menyampaikan negara harus turun tangan," ujar Supratman.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat