JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi akan berada di atas 4 persen pada 2022. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, potensi inflasi masih ada sehingga dapat melampaui target sasaran inflasi 2022 yang sebesar 2-4 persen.

"Secara keseluruhan kami proyeksikan memang inflasi akan sedikit di atas 4 persen, tapi tidak jauh," katanya dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur BI, Selasa (24/5).

Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,95 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK April 2022 tercatat 3,47 persen (yoy). Angka itu melonjak dari inflasi tahunan pada Maret 2022 yang sebesar 2,64 persen (yoy).

Pada 2023, Perry mengatakan, BI memproyeksikan inflasi akan kembali pada tingkat sasaran 2-4 persen. Tingkat inflasi pada tahun ini akan sangat terpengaruh respons kebijakan pemerintah dalam pengelolaan fiskal dan koordinasi dengan bank sentral.

BI mengapresiasi langkah pemerintah yang menambah subsidi untuk BBM dan listrik serta menambah anggaran perlindungan sosial, kesehatan, dan pos lain. Dengan itu, dampak kenaikan harga komoditas global terhadap harga-harga dalam negeri akan lebih terkendali.

"Komitmen BI untuk pembiayaan APBN sebesar Rp 224 triliun bisa digunakan untuk pos-pos kesehatan dan kemanusiaan," katanya.

Selain itu, pemerintah dan BI juga melakukan koordinasi untuk melancarkan pasokan dan distribusi barang. Penguatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan TPI daerah terus dilakukan secara erat. "Ini bisa mengendalikan inflasi dari sisi bahan makanan," katanya.

Sementara itu, RDG BI memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 persen. Perry mengatakan, keputusan itu sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar serta tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

BI juga mempercepat normalisasi kebijakan pengendalian likuiditas dengan kembali menaikkan giro wajib minimum (GWM) perbankan. Kewajiban GWM rupiah untuk bank umum konvensional yang pada saat ini sebesar 5 persen naik menjadi 6 persen mulai 1 Juni 2022, kemudian menjadi 7,5 persen mulai 1 Juli 2022 dan 9 persen mulai 1 September 2022.

Kemudian, kewajiban GWM rupiah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah yang pada saat ini sebesar 4 persen naik menjadi 4,5 persen mulai 1 Juni 2022, 6 persen mulai 1 Juli 2022, dan 7,5 persen mulai 1 September 2022.

Perry memastikan, kenaikan GWM tersebut tidak akan memengaruhi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Menurut dia, rasio alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) masih akan terjaga di atas angka sebelum pandemi.

"Akan ada pengurangan likuiditas sekitar Rp 110 triliun, tapi rasio AL/DPK akan menjadi sekitar 28 persen dari sekarang 29 persen. Itu masih di atas angka sebelum pandemi yang 21 persen," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan seluruh pihak, saat ini dunia menghadapi tiga ancaman besar mulai dari perubahan iklim, normalisasi kebijakan moneter, hingga pengetatan likuiditas. Sri menjelaskan, normalisasi kebijakan keuangan terutama di bidang moneter dilakukan untuk merespons kenaikan inflasi akibat kenaikan harga komoditas.

“Disrupsi rantai pasok yang muncul akibat meningkatnya geopolitik menjadi perhatian dan harus kita waspadai,” ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat