JAKARTA -- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat mengatakan, dana Pemilu 2024 disetujui dalam rapat konsinyering sebanyak Rp 76,6 triliun dan dianggarkan sampai 2025. Dari jumlah tersebut, pemerintah akan mencairkan Rp 8 triliun pada tahun ini.

Dia menjelaskan, anggaran yang direalisasikan tahun ini akan digunakan untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung pada 2022. Tahapan tersebut antara lain pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 hingga pembentukan badan ad hoc. 

Yulianto mengatakan, anggaran Pemilu 2024 Rp 76,6 triliun untuk honorarium petugas ad hoc, seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). KPU mengusulkan kenaikan upah berkisar Rp 650 ribu sampai Rp 800 ribu dari besaran honor yang diterima sebelumnya. 

Selain itu, anggaran Pemilu 2024 juga akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur gedung seperti kantor sekretariat KPU daerah dan gudang logistik. Anggaran Pemilu 2024 juga dibutuhkan untuk pengadaan infrastruktur informasi dan teknologi (IT) seperti perangkat komputer dan sebagainya. 

"Pengadaan IT terakhir pada Pemilu 2014. Jadi saat ini kita ajukan," ujar Yulianto kepada Republika, Ahad (15/5) malam. 

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, rapat konsinyering hanya bersifat pendalaman dan membangun kesepahaman antara pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu. Karena itu, belum ada kesepakatan atau keputusan mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dalam rapat konsinyering antara pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu. 

Kesepakatan dan keputusan akan diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR yang dijadwalkan pada akhir Mei. Idham juga enggan menjelaskan terkait masukan terhadap durasi kampanye yang diperpendek dari 90 hari menjadi 75 hari. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan, kesepahaman yang dicapai dalam rapat konsinyering, yakni anggaran Rp 76,6 triliun, digitalisasi pemilu, dan tahapan penyelenggaraan pemilu. "(Konsinyering) intinya tentu menemukan solusi terbaik antara DPR, pemerintah, dan KPU," ujarnya.

Petugas menghitung surat suara yang digunakan dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan pemilu 2024 secara maksimal. - (Prayogi/Republika. )

SHARE    

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, DPR setuju dengan anggaran yang diajukan KPU RI dan Bawaslu RI. "Dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, Fraksi Gerindra masih meminta KPU melakukan perhitungan anggaran pemilu lebih akurat. Dia menyebutkan, anggaran pemilu dihitung berdasarkan perkembangan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), penyesuaian honor petugas ad hoc seperti petugas TPS atau Panitia Pemungutan Suara (PPS), kondisi keuangan negara, serta kualitas penyelenggaraan demokrasi. 

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, ada catatan penting dalam rapat konsinyering, yakni perubahan mekanisme pengaturan barang dan jasa atau logistik pemilu yang lebih simpel, efisien, transparan, dan akuntabel. Komisi II juga meminta kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodefikasi hukum acara pemilu. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat