JAKARTA -- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengajukan permohonan perpanjangan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) selama 30 hari kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mempertimbangkan verifikasi klaim yang masih berlangsung dan negosiasi kepada kreditur. 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, kreditur juga mengharapkan adanya perpanjangan PKPU. Mereka berharap juga ada perpanjangan. "Pengajuan perpanjangan waktu ini mempertimbangkan verifikasi klaim yang masih berlangsung," kata Irfan kepada Republika, Rabu (11/5).

Irfan menjelaskan, mekanisme rencana perdamaian masih didiskusikan lebih lanjut dengan para kreditur maskapai pelat merah tersebut sekaligus mengakomodasi permintaan dari beberapa kreditur.

Irfan mengatakan, perpanjangan PKPU akan memberikan kesempatan yang lebih optimal bagi Garuda Indonesia dan segenap kreditur, termasuk lessor, khususnya dalam mencapai kesepakatan bersama.

Sehubungan dengan tenggat waktu, Irfan berharap pengajuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum finalisasi rencana perdamaian dan penuntasan proses PKPU. Dia menyebut, proses perpanjangan PKPU akan menjadi permohonan perpanjangan terakhir yang diharapkan dapat dimaksimalkan oleh seluruh pihak.

"Sebagaimana PKPU yang bertujuan mendapatkan win-win solution bagi seluruh pihak yang terkait, maka kami percaya roses ini perlu dijalani secara seksama dan dengan prinsip kehati-hatian," kata Irfan.

Irfan berterima kasih atas dukungan dan pengertian dari para kreditur sepanjang proses PKPU berlangsung. Ia mengatakan, sejauh ini proses berjalan dengan lancar.

Ia mengatakan, hal itu menjadi penanda penting proses komunikasi yang selama ini berlangsung telah menunjukkan optimisme yang semakin solid terhadap outlook bisnis Garuda ke depannya.

Kinerja operasional Garuda pada penutup kuartal I-2022 mulai menunjukkan peningkatan yang menjanjikan. Hal tersebut turut ditunjang oleh adanya relaksasi kebijakan mobilitas perjalanan yang mendorong minat masyarakat melakukan perjalanan dengan transportasi udara semakin meningkat.

"Selain itu, kembali dioperasikannya layanan penerbangan umrah dari sejumlah kota besar di Indonesia serta akan dilaksanakannya penerbangan haji turut menjadi sinyal positif dalam upaya percepatan pemulihan kinerja yang akan terus kami optimalkan," kata Irfan.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo mengatakan, berdasarkan informasi yang ada, Garuda Indonesia hanya perlu melalui beberapa tahapan lagi. Gatot mengatakan, hal yang paling utama hanya perlu negosiasi dengan beberapa lessor besar dan kemudian menyelesaikan daftar piutang tetap (DPT) saja.

Jadi, sebaiknya tim Garuda harus bekerja lebih cepat dan cermat. "Seharusnya, tim Garuda bisa meminta jaminan kepada pemerintah (pemegang saham terbesar) bahwa Garuda akan diselamatkan," ujar Gatot.

Selain itu, Gatot mengatakan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda harus benar-benar dijalankan. Hal tersebut, menurut Gatot, yang nantinya bisa menjadi pegangan tim Garuda untuk negosiasi dan meyakinkan para lessor. "Saya berharap hasil PKPU Garuda akan positif, terutama karena sudah ada sinyal penyelamatan dari DPR," ujar Gatot. 

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas dukungan Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI. Erick dan Panja Komisi VI DPR RI telah menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelamatan maskapai pelat merah tersebut.

"Kita bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan Panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda," kata Erick saat Rapat Panja Penyelamatan Garuda bersama Komisi VI DPR RI.

Erick tak ingin Kementerian BUMN menjadi menara gading dan tentu akan memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk DPR RI, dalam menyelamatkan Garuda. Erick menilai, dukungan politik dari DPR RI sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda. 

"Alhamdulillah, setelah melalui berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga panja, sekarang kita telah sama-sama sepakat bahwa penyelamatan Garuda harus menjadi keharusan," ujar Erick yang disambut standing ovation dari seluruh peserta rapat panja. Hal yang jarang terjadi. 

Erick mengatakan, Kementerian BUMN dan Garuda akan menjalankan rekomendasi rekomendasi dari panja, mulai dari memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk disertai timeline dan tolok ukur yang jelas. 

Panja Komisi VI DPR RI, Erick menambahkan, juga meminta Kementerian BUMN dan direksi Garuda melaksanakan secara konsisten terkait rencana bisnis, optimalisasi rute, jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan lease rate, serta peningkatan kargo dan pendapatan lainnya. Alhasil, Garuda menjadi perusahaan yang sehat dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat