Musim Haji 1443 H/2022 akan segera tiba. Tahun ini, sebanyak 100.051 umat Islam Indonesia akan terbang ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima. Diperkirakan, jamaah haji kelompok terbang (kloter) pertama sudah harus berangkat ke Arab Saudi pada awal Juni mendatang.

Pemerintah, sebagai penyelenggara, kini dihadapkan pada tantangan untuk menuntaskan berbagai persiapan terkait ibadah haji. Terlebih, waktu yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan untuk mempersiapkan berbagai fasilitas, semakin sempit.

Publik tentu berharap, pemerintah bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk menuntaskan berbagai persiapan, terkait penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memang memiliki pengalaman panjang dalam menyelenggarakan ibadah haji. Namun yang perlu diingat, dua tahun terakhir ini pemerintah tak menyelenggarakan ibadah haji akibat pandemi Covid-19.

 

Pemerintah, sebagai penyelenggara, kini dihadapkan pada tantangan untuk menuntaskan berbagai persiapan terkait ibadah haji.

 

 

SHARE    

Apalagi, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sangat istimewa karena digelar dalam kondisi dunia yang masih dirundung pandemi. Dengan begitu, tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat dipastikan bakal lebih berat, dibanding pada tahun-tahun sebelum pandemi. Tantangan-tantangan itulah yang harus dihitung dan dicarikan solusinya oleh pemerintah.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily,  ada dua persiapan besar yang harus segera dituntaskan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji. Keduanya adalah persiapan di dalam dan luar negeri. Terkait persiapan di dalam negeri, pemerintah tentu harus segera menentukan calon jamaah yang akan mendapat porsi untuk diberangkatkan pada musim Haji 2022.

Dengan kuota yang terbatas dan waktu tunggu  keberangkatan jamaah yang semakin panjang, penentuan calon jamaah haji dari setiap kota/kabupaten harus benar-benar transparan. Pada musim haji ini hanya jamaah usia di bawah 65 tahun yang bisa menunaikan ibadah haji. Diperkirakan, akan banyak calon jamaah yang telah menunggu selama belasan tahun kecewa karena tak bisa berangkat tahun ini.

 

Dengan kuota yang terbatas dan waktu tunggu  keberangkatan jamaah yang semakin panjang, penentuan calon jamaah haji dari setiap kota/kabupaten harus benar-benar transparan. 

 

 

SHARE    

Kementerian Agama perlu menyiapkan strategi komunikasi yang efektif untuk memberi penjelasan kepada calon jamaah, yang belum bisa berangkat tahun ini. Hal seperti ini memang tampak remeh, tetapi bila tak disiapkan dengan matang, boleh jadi para calon jamaah yang telah mendapatkan porsi pada musim Haji 2022 akan kecewa, bahkan marah karena tak diberangkatkan tahun ini.

Pemerintah telah menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2022. Tentu calon jamaah  yang masuk dalam kuota tahun ini harus melunasi kekurangan biaya. Karena itu, pemerintah harus membantu dalam mempermudah calon jamaah, yang akan melunasi kekurangan biaya perjalanan hajinya. Karena itu, sosialisasi terkait pelunasan BPIH juga harus dilakukan secara masif.  

Di sela-sela waktu persiapan yang kian mendesak, pemerintah juga harus menyelenggarakan bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik adalah hal yang sangat krusial. Ini menyangkut kelancaran dan pelaksanaan ibadah calon jamaah di Tanah Suci nanti. Kualitas ibadah haji tentu sangat bergantung pada penguasaan tata cara ibadahnya. Maka itu, pemerintah harus serius membimbing calon jamaah terkait manasik haji.

 

Tantangan lain yang harus segera diselesaikan pemerintah adalah mempersiapkan para petugas haji yang kompeten.

 

 

SHARE    

Pemerintah telah memutuskan untuk mempersingkat pelaksanaan manasik haji dari 10 kali menjadi enam kali. Perinciannya, empat kali di KUA dan dua kali di kantor Kemenag kabupaten/kota. Pemadatan manasik haji ini harus benar-benar dilakukan secara matang dan serius, tak sekadar formalitas. Setiap jamaah harus benar-benar memahami tata cara pelaksanaan haji.

Tantangan lain yang harus segera diselesaikan pemerintah adalah mempersiapkan para petugas haji yang kompeten. Hingga Jumat (6/5), belum terdengar ada pelatihan untuk para petugas yang akan melayani jamaah saat berada di Tanah Suci. Pelatihan petugas haji biasanya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Karena itu, pemerintah harus segera menentukan dan melatih para petugas haji.

Fasilitas lain yang harus segera disiapkan dan dibenahi adalah terkait embarkasi. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan, kesiapan embarkasi sebagai tempat transit jamaah sebelum diterbangkan ke Saudi harus benar-benar prima.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga perlu mempersiapkan fasilitas kesehatan, khususnya terkait tes PCR bebas Covid-19, 42 jam sebelum jamaah terbang ke Saudi.

Dan yang tak kalah pentingnya, pemerintah juga harus benar-benar memastikan kesiapan fasilitas akomodasi, transportasi, serta katering di Arab Saudi. Publik tentu berharap, Kementerian Agama bisa menuntaskan berbagai persiapan penyelenggaraan haji tahun ini secara maksimal. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat