JAKARTA – Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) resmi mendeklarasikan diri sebagai salah satu organisasi profesi kedokteran. Dengan demikian, ada dua organisasi kedokteran di Indonesia.

Ketua Umum PDSI Brigjen TNI (Purn) Jajang Edi Prayitno mengatakan PDSI merupakan alternatif wadah profesi kedokteran yang tidak menginduk kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan berada di bawah kendali Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). "Ada pilihan dari rekan dokter semua untuk memilih organisasi profesi mana yang sesuai hati nurani mereka silakan mau masuk IDI, PDSI, tidak ada masalah. Karena kita sama-sama sudah diakui oleh negara," kata Jajang di Jakarta, Rabu (27/4).

Jajang mengatakan, PDSI berdiri sesuai dengan SK Kemenkumham No. AHU-003638.AH.01.07.2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Jajang mempersilakan para dokter lain untuk mendaftar sebagai anggota PDSI. Adapun pendaftaran, akan dibuka secara online. 

Jajang juga menekankan pendirian PDSI tidak berkaitan dengan polemik antara mantan menteri kesehatan Letjen TNI (Purn) Terawan Agus Putranto dengan IDI. Menurutnya, berdirinya perkumpulan ini adalah dalam memenuhi hak warga negara Indonesia dalam berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28 UUD 1945 selaku konstitusi tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Acara deklarasi dan pelantikan pengurus Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) di Jakarta, Rabu (27/4/2022). - (Dok PDSI)

SHARE    

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, pendirian PDSI tak perlu ditanggapi berlebihan. Apalagi, hak untuk berserikat sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Kita berpikir positif saja semua untuk kedokteran di Indonesia. Kalau toh saya tidak mau masuk kepada IDI maupun tidak IDI yang penting, di dalam negara hukum sesuai kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku yang ada di Indonesia baik UUD," ujar Rahmad.

Ketua Pengurus Besar IDI periode 2025-2028 dr Slamet Budiarto mengatakan, UU Tenaga Kesehatan telah mengamanatkan setiap profesi kesehatan hanya boleh mendirikan satu organisasi. IDI merupakan organisasi yang diakui.

"Dalam UU praktik kedokteran dan (putusan) MK (Mahkamah Konstitusi) dua kali mengesahkan IDI sebagai organisasi tunggal. Di seluruh dunia, medical association di setiap negara hanya satu," kata Slamet.

Slamet menambahkan, jangan mendirikan organisasi tandingan IDI karena sakit hati atau alasan yang bukan substansial. Karena hal ini berpotensi merugikan masyarakat. “IDI membuka diskusi perbedaan pendapat dalam suasana kesejawatan," sambung Slamet.

Pendirian PDSI ini hanya beberapa hari setelah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti keputusan Pengurus Besar IDI terkait dengan status keanggotaan Letjen Purn dr Terawan Agus Putranto. Andika mengatakan, IDI sebagai institusi memiliki kewenangan yang sudah melekat sejak didirikan.

“Menurut saya itu juga menjadi satu hukum atau peraturan perundangan sendiri di internal. Saya menghormati, kami ikut," kata Panglima TNI kepada Ketum PB IDI di Jakarta sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa yang diakses, Senin (25/4).

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi (tengah) memberikan paparan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (4/4/2022). RDPU membahas tugas pokok dan fungsi IDI sebagai organisasi profesi kedokteran di Indonesia serta masalah pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.)

SHARE    

Andika sudah bertemu Ketua Umum PB IDI dr Muhammad Adib Khumaidi. Dalam pertemuan itu, Adib menyatakan, masih ada ruang jika dr Terawan berkenan kembali menjadi anggota IDI. 

Hasil Muktamar Ke-31 IDI di Banda Aceh, Aceh, bulan lalu memutuskan pemberhentian tetap dr Terawan sebagai anggota. Keputusan itu diambil oleh PB IDI setelah pengurus mendapat rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.

Kendati demikian, pemberhentian itu tidak berpengaruh pada izin praktik dr Terawan yang saat ini surat izin praktik/SIP-nya masih berlaku sampai 5 Agustus 2023. Namun, problemnya kemungkinan baru muncul setelah masa berlaku SIP dr Terawan habis karena untuk pengajuan izin baru seorang dokter membutuhkan rekomendasi dari organisasi profesi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat