JAKARTA – Larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) diyakini akan efektif menjaga ketersediaan minyak goreng (migor) dalam negeri dengan harga yang relatif terjangkau. Kebijakan pemerintah tersebut diharapkan bisa mengakhiri rentetan panjang polemik migor sejak beberapa bulan terakhir.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetos Darto mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan ekspor CPO agar ketersediaan minyak goreng segera merata dengan harga yang terjangkau. Ia meyakini langkah-langkah yang diambil presiden demi mengamankan ketersediaan migor untuk masyarakat.

“Sebab para pelaku usaha selalu sibuk memikirkan suplai produk olahannya ke luar negeri karena menguntungkan dan melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri, katanya dalam pernyataan resminya, Ahad (24/4).

Presiden Jokowi diketahui telah resmi melarang ekspor bahan baku migor dan juga migor per Kamis (28/4). Larangan ekspor ini akan diberlakukan hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan ini diputuskan saat rapat terbatas terkait pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya terkait ketersediaan migor di dalam negeri.

Jokowi menyebut akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini sampai ketersediaan migor di dalam negeri kembali melimpah dengan harga yang terjangkau. 

Terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, Darto menilai masalah migor akan selalu terjadi ke depannya. Sebab, pelaku usaha migor saat ini menguasai dari hulu hingga hilir oleh segelintir perusahaan.

Dia mengusulkan mendorong agar Presiden Jokowi memperkuat koperasi petani ataupun badan usaha milik negara untuk mengembangkan refinery migor, baik skala mikro maupun skala besar.

“Agar negara selalu tidak kalah dengan segelintir orang itu. Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negeri,” katanya.

Dukungan larangan ekspor juga datang dari para wakil rakyat. Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza, menilai, adanya kebijakan tersebut tanda bahwa negara tidak kalah oleh eksportir. “Saya kira ini tanda atau sign dari Pak Jokowi, negara tidak boleh kalah oleh siapapun termasuk oleh eksportir atau pengusaha yang sebenarnya sudah untung dari kenaikan harga CPO dunia dan minyak goreng,” ujar dia.

Faisol mengatakan, kebijakan larangan ekspor tersebut dikeluarkan Jokowi lantaran tidak berjalannya kebijakan domestic market obligation (DMO) yang ditetapkan pemerintah. Larangan ekspor tersebut dinilai tidak akan diterbitkan jika para pengusaha mau menjalankan kebijakan DMO.

Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga saat membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi minyak goreng di Pasar Rakyat Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/4/2022). Presiden membagikan uang tunai BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu, bantuan modal usaha sebesar Rp 1.200.000 dan sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.)

SHARE    

“Kalau kebijakan DMO itu jalan saya kira Pak Jokowi tidak mengambil keputusan yang besar kemarin. Tetapi karena pengusaha kemarin tidak menginginkan adanya DMO, akibatnya sekarang,” ujar politikus PKB tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal juga mengapresiasi kebijakan larangan ekspor CPO dan juga migor per 28 April 2022. Sikap tersebut dinilai sejalan dengan aspirasi yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi di Gedung DPR beberapa waktu lalu.

“Dalam kesimpulan rapat poin kedua disebutkan bahwa Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI, ketika kewajaran harga tidak tercapai maka pemerintah harus mengeluarkan pengaturan untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit,” ujar Hekal.

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) merespons positif keputusan pemerintah melarang ekspor CPO dan migor. Langkah itu dapat dipahami sebagai upaya menjaga pasokan dalam negeri agar melimpah dan harganya tetap murah. “Astra Agro menyatakan patuh terhadap kebijakan (larangan ekspor) tersebut,” kata Communication and Investor Relations Manager AALI, Fenny Sofyan.

Kenaikan harga CPO ini turut berimbas pada meroketnya saham-saham emiten sawit. Per Jumat (22/4), saham AALI bertengger di posisi 13.150. Sepanjang perdagangan hari itu, AALI mengalami kenaikan signifikan sebesar 1,35 persen.

Selain AALI, kenaikan harga saham juga terjadi pada PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. Saham dengan kode LSIP ini telah menguat 21,52 persen sejak awal tahun dan saat ini berada di posisi 1.440. Saham PT SMART Tbk turut meroket dengan kenaikan sebesar 8,49 persen sejak awal tahun dan saat ini berada di level 4.730.

Operasi pasar

Menteri BUMN Erick Thohir mengecek langsung operasi pasar migor murah dengan merek Nusakita yang dilaksanakan di halaman Gedung Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung, Sabtu (23/4). Ia sempat berdialog bersama warga yang tengah mengantre, dan bahkan langsung melayani warga.

Warga membeli paket minyak goreng dan gula berharga murah di halaman Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/4/2022). - (ANTARA FOTO/Patrik Cahyo Lumintu/Zk/hp.)

SHARE    

“BUMN bersama PTPN Group yang khususnya hari ini PTPN VIII, kita melakukan operasi minyak goreng tentu bukan sesuatu yang masif, tetapi kita lakukan di setiap titik karena kita tidak mau terjadi kerumunan yang terlalu panjang tapi rakyat bisa mendapatkan akses dari pada harga yang baik. Tentu harga lebih murah dari harga pasaran,” ujar dia.

Erick mengatakan, operasi pasar migor murah yang digelar sudah dilaksanakan sejak empat bulan terakhir di berbagai wilayah di Indonesia. Dia berharap operasi pasar migor murah dapat mengimbangi pasar. Bulog dan ID Food Holding BUMN pangan, kata dia, diberi tugas oleh menteri perdagangan, menteri perindustrian, dan Menko Perekonomian bersama pihak swasta untuk mendistribusikan migor. Selain itu, seperempat produksi PTPN juga dijadikan migor.

“Minyak goreng kita tidak memproduksi, tapi mengubah seperempat untuk dijadikan minyak goreng dan ini kita dorong terus dan khususnya untuk curah sekarang kita penetrasi sampai 18 persen dari kebutuhan curah kita lakukan dengan kualitas yang dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

Erick pun mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang menyetop ekspor bahan baku migor maupun migor. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan pasar migor di Indonesia. 

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengharapkan, dampak dari kebijakan pemerintah yang akan melarang ekspor minyak sawit (CPO) adalah penurunan harga minyak goreng (migor). Tanpa itu, kebijakan yang ditempuh hanya akan merugikan banyak pihak karena memberikan konsekuensi besar pada dunia usaha.

“Kita mendorong larangan ekspor ini sebagai bagian untuk stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri karena harga saat ini tinggi,” kata Sekretaris Jenderal Ikappi, Reynaldi, kepada Republika, Ahad (24/4).

Lebih lanjut, Reynaldi menuturkan, dengan akan adanya larangan ekspor, perusahaan-perusahaan CPO akan menggelontorkan pasokannya untuk pasar dalam negeri. Hal itu sekaligus akan mendorong persaingan pasar yang sehat sehingga harga diharapkan akan semakin kompetitif antarperusahaan.

Disparitas harga migor curah dan kemasan juga diharapkan akan mengecil. Pasalnya, saat ini pemerintah hanya menerapkan harga eceran tertinggi (HET) bagi minyak goreng curah sebesar Rp 14 ribu per kilogram (kg). Sedangkan, migor kemasan masih dihargai lebih dari Rp 23 ribu per kg. Bahkan, di beberapa minimarket terpampang harga lebih dari Rp 50 ribu per dua kg.

Seorang pembeli memilih minyak goreng kemasan yang dijual di pasar murah yang diselenggarakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua di Taman Imbi Jayapura, Papua, Sabtu (23/4/2022). Pasar murah Ramadhan tersebut bertujuan untuk membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau menjelang Lebaran 2022. - (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

SHARE    

Ia mengatakan, yang diinginkan masyarakat adalah disparitas harga yang kecil, tapi dalam tingkat harga yang rendah. “Sebelum ada gaduh ini kan, minyak goreng curah hanya Rp 10 ribu-Rp 11 ribu per liter, kemasan paling Rp 12 ribu-Rp 13 ribu per liter saja,” katanya.

Menurut dia, kebijakan larangan ekspor memberikan waktu bagi pemerintah untuk membenahi tata niaga minyak sawit sekaligus migor sebagai produk turunannya, di dalam negeri. Namun, yang masih menjadi pertanyaan mengenai waktu larangan ekspor tersebut. 

Reynaldi menuturkan, meskipun kebijakan pemerintah ditujukan demi memastikan kebutuhan masyarakat, kebijakan larangan ekspor harus jelas karena dunia usaha terganggu akibat kebijakan itu. Di satu sisi, negara-negara mitra dagang yang ketergantungan pada CPO juga akan terdampak dan menghilangkan potensi devisa ekspor bagi Indonesia.

“Ada konsekuensi dari kebijakan ini, maka kita harus berbenah dengan diterapkannya kebijakan larangan ekspor,” kata Reynaldi.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyebut, harga tandan buah segar (TBS) mulai anjlok setelah Presiden Jokowi mengumumkan bakal melarang ekspor CPO. Satu jam setelah Presiden mengumumkan larangan ekspor, harga TBS langsung rontok dan turun di kisaran Rp 200 per kg hingga Rp 300 per kilogram (kg). Adapun pada Ahad (24/4), harga TBS petani sudah turun pada kisaran Rp 500 per kg hingga Rp 1.500 per kg, sehingga harga TBS Petani saat ini PKS berkisar Rp 2.200 per kg-Rp 2.750 per kg.

Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan, tujuan kebijakan itu dipahami untuk memberikan peringatan keras kepada para perusahaan sawit. Namun, sayangnya, peringatan itu juga berimbas pada nasib petani sawit. “Saya sudah komunikasi dengan 22 Dewan Perwakilan Wilayah Apkasindo, hampir semua pabrik kelapa sawit dari sudah menurunkan pembelian TBS petani sebanyak 20 persen hingga 40 persen,” kata Gulat.

Dia menambahkan, terdapat beberapa pabrik yang sudah membuat pengumuman bahwa beberapa hari ke depan tidak menerima TBS atau tutup. “Ketika saya tanyakan ke beberapa pabrik yang akan tutup tersebut, alasan para manajer tersebut hampir sama, yaitu takut CPO produksi mereka tidak ada yang membeli dan tangki CPO akan penuh,” katanya.

Para pengusaha sawit mengaku, mendukung kebijakan larangan ekspor CPO dan migor. Namun, mereka masih mengamati dampak yang ditimbulkan. Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Tofan Mahdi menuturkan, pelaku usaha persawitan mendukung setiap kebijakan pemerintah dan menghormati serta melaksanakan kebijakan tersebut.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri untuk memantau dampak kebijakan tersebut, terhadap keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit,” kata Tofan.

Namun, menurut Tofan, Gapki tentunya akan melakukan monitoring terhadap perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut. “Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,” ujar dia.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dengan adanya larangan tersebut, porsi migor yang tadinya untuk ekspor akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut dia, dampak larangan ekspor CPO dan migor terhadap industri akan minimal. “Dampak dari larangan ini pasti ada, tapi berdasar pada data Kementerian Perindustrian, kami perkirakan dampaknya akan minimal,” kata Menperin Agus.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat