JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan peraturan halal bihalal tidak perlu terlalu ketat, yang penting tetap disiplin protokol kesehatan (prokes). Sebab, MUI memahami kerinduan umat untuk melakukan silaturahim atau halal bihalal secara langsung.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau agar tidak ada makan dan minum dalam kegiatan halal bihalal. Tujuan Jokowi tidak lain agar menjaga masyarakat dari Covid-19. Sekretaris Gerakan Nasional (Gernas) Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Azrul Tanjung, mengatakan, MUI memahami keinginan Jokowi tersebut. 

"Tapi, kita juga harus paham, masyarakat sudah dua tahun tidak saling silaturahim secara langsung, bahkan bagi organisasi-organisasi masyarakat yang sudah melakukan kongres, mungkin mereka belum pernah saling bertemu langsung lagi," kata Azrul kepada Republika, Selasa (19/4).

Gernas Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi MUI melihat, kondisi kasus Covid-19 sudah mulai landai. Masyarakat pasti memiliki rasa rindu untuk silaturahim, termasuk makan-makan bersama sebagai pelengkap.

Azrul mengingatkan agar silaturahim atau halal bihalal tetap menjaga prokes. Lebih bagus lagi apabila halal bihalal diperketat dengan tes antigen sehingga lebih aman.

Menurut Azrul, tidak apa-apa diadakan halal bihalal dan makan-makan saat Hari Raya Idul Fitri. Namun, harus tetap dijaga prokesnya supaya lebih kondusif dan tidak menimbulkan klaster baru.

"Saya kira kita tidak usah terlalu ketat, tapi jangan terlalu longgar. MUI memahami kerinduan umat untuk silaturahim secara langsung," ujarnya.

Hari Raya Idul Fitri hingga kini belum ditetapkan. Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar sidang itsbat (penetapan) 1 Syawal 1443 H pada Ahad (1/5) malam di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama (Kemenag). 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, mengatakan, sidang itsbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyah) hilal. Secara hisab, semua sistem sepakat bahwa ijtima menjelang Syawal jatuh pada 1 Mei 2022 atau bertepatan dengan 29 Ramadhan 1443 H.

"Pada hari rukyat, 29 Ramadhan 1443 H, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk dan di atas kriteria baru Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS) yaitu di atas 3 derajat," kata Kamaruddin.

Kemenag akan menggelar rukyatul hilal pada 99 titik di seluruh Indonesia. Rukyatul hilal tersebut akan dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag dan Kemenag kabupaten/kota, bekerja sama dengan Peradilan Agama dan ormas Islam serta instansi lain.

"Hasil rukyatul hilal yang dilakukan ini selanjutnya akan dilaporkan sebagai bahan pertimbangan sidang itsbat awal Syawal 1443 H," kata dia.

Sidang itsbat awal Syawal 1443 H akan dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Ada juga Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, pakar falak dari ormas-ormas Islam, serta lembaga dan instansi terkait.

Kamaruddin mengatakan, sidang akan digelar secara hibrida, yakni daring dan luring. Hasil sidang itsbat akan disiarkan langsung oleh TVRI sebagai TV pool dan juga RRI. 

"Penyampaian hasil sidang itsbat juga disiarkan secara langsung melalui media sosial Kementerian Agama," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat