
CSR
Mengukur Keberhasilan Desa Digital
Desa Digital bisa mengatasi blank spot, menghilangkan kesenjangan teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus menggenjot Program Desa Digital. Program ini sudah ada sejak 2021. Pada 2022 ini, Pemprov Jabar akan menjalankan Program Desa Digital di 16 kabupaten/kota, 104 desa, dan 31 kawasan.
Untuk mewujudkan Program Desa Digital, Pemprov Jabar tentu tak bisa berupaya sendiri karena membangun infrastruktur tidaklah murah. Pemprov Jabar pun menggandeng beberapa perusahaan untuk turut andil.
Salah satu yang ikut serta memajukan desa lewat desa digital adalah Lintasarta, sebuah perusahaan information and communication technology (ICT) total solution di Indonesia. Lintasarta memberi dukungan penuh untuk program Pemprov Jabar ini. Tujuannya agar bisa turut mengatasi kesenjangan arus informasi digital melalui Program Desa Digital di Jawa Barat. Keikutsertaan Lintasarta dalam pelaksanaan Program Desa Digital di Jawa Barat melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan internet di lebih dari 140 desa yang tersebar di 15 kabupaten di Jawa Barat.
“Program ini berkelanjutan. Dukungan tidak hanya penyediaan infrastruktur, tapi juga melalui kegiatan pelatihan kepada kader TIK (teknologi informasi dan komunikasi) desa melalui program CSR Lintasarta Mengajar. Pelatihan yang diberikan mulai dari pengetahuan, pembangunan, dan perawatan tower hingga pemanfaatan jaringan internet bagi masyarakat desa,” ujar General Manager Central Indonesia Regional Lintasarta Choirul Friyuana, Kamis (31/3).
Sebelumnya, kata Choirul, para kader juga telah mendapatkan pelatihan mengenai pengembangan website atau web development dan pelatihan mengenai pemasaran digital atau digital marketing mengenai dasar-dasar pemasaran melalui media sosial atau kanal digital lain yang mereka miliki. Pelatihan tersebut mencakup dasar-dasar penulisan, copywriting, teknik dasar fotografi, hingga strategi promosi di media sosial.
Setelah pelatihan, kata dia, diharapkan sumber daya manusia (SDM) yang berada di desa mampu mengelola secara mandiri infrastruktur jaringan internet bagi masyarakat, termasuk manajemen usaha maupun pemasaran potensi daerah di desa-desa tersebut. "Selain itu, Bumdes/Bumades akan memiliki kemampuan teknis dan nonteknis untuk penanganan aduan setelah internet terdistribusi ke masyarakat,” katanya.
Lintasarta, kata dia, terus melakukan pengembangan konten dan aplikasi yang berkaitan dengan smart city yang juga dapat mendukung dan memadukan potensi desa mandiri.
Sementara itu, menurut Direktur Utama Lintasarta Arya Damar, untuk mendorong pelaksanaan digitalisasi di daerah diperlukan beberapa aspek pendukung. Misalnya, kata dia, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi digital, seperti penggunaan QRIS untuk pembayaran tanpa kontak fisik (contactless payment), e-perizinan, e-planning, e-UMKM, e-tourism, dan e-farmer yang seluruhnya menjadi cerminan dalam penerapan smart city.
Menurut Arya, sistem kota cerdas mampu meningkatkan pelayanan dan menjadi alat bantu bagi para pembuat kebijakan (data driven decision making). Konsep smart city juga mencakup implementasi business intelligence atau big data, melakukan data sharing yang dapat digunakan komunitas pengembang.
“Bicara digitalisasi tentu harus secara keseluruhan, mencakup digitalisasi infrastruktur, pemerintah, dan masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memperoleh solusi dalam mengembangkan perekonomian daerah,” kata Arya.
Digelar di 16 kabupaten/kota
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah, tahun ini Program Desa Digital digelar di 16 kabupaten/kota di antaranya di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Indramayu, dan Karawang.
Pada 2021, kata dia, program tersebut menyentuh 141 desa di 15 kabupaten/kota dan 33 kawasan. Melalui program ini, akan ada penyediaan infrastruktur di desa. Lalu, ada peningkatan ekonomi Bumdes sehingga ada nilai tambah bagi kegiatan ekonomi warga di desa digital itu. "Jadi, warga yang dilibatkan didorong untuk berkembang dengan program digital ini," katanya.
Ika menjelaskan, Program Desa Digital memiliki tiga tahapan. Pertama, penyediaan infrastruktur dengan menyediakan akses. Kedua, mendorong aktivitas digital Bumdes. Ketiga adalah untuk ekonomi warga.
"Melalui program ini, kami juga menyandingkan dan mendukung kegiatan petani milenial. Ini memang masih dirintis untuk program petani milenial karena masih berproses," katanya.
Ika menegaskan, goals atau tujuan akhir program ini adalah digitalisasi inklusif untuk semua warga. Sebab, banyak daerah di Jabar saat ini masih tergolong blank spot.Pemilihan lokasi Desa Digital sendiri berdasarkan keberadaan blank spot. Itu menjadi sasaran penyediaan infrastruktur agar terhubung terlebih dulu.
"Jadi, sasarannya yang blank spot kita sediakan infrastruktur untuk internet warga, kemudian aktivitas ekonominya. Goals-nya meningkatkan ekonomi desa, melek internet," paparnya.
Selain itu, kata dia, memberikan pelatihan literasi digital penggunaannya seperti apa serta mendorong ekonomi warga. Sebab, tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan warga.
"Dari hasil evaluasi, pada 2021, program ini sudah bagus meningkat. Kan kami juga sudah banyak berkolaborasi dengan e-commerce. Ada Shopee, Tokopedia, Habibi Garden dan banyak juga yang tertarik berkolaborasi wujudkan desa digital," paparnya.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dengan memperkuat digitalisasi desa pertumbuhan ekonomi dapat merata di seluruh pelosok daerah. “Digital itu adalah alat untuk mengurangi kesenjangan. Dengan digital, kegiatan bisa tetap produktif dengan mendekatkan yang jauh,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Menurut Emil, dengan ilmu digital, kesenjangan di antara masyarakat perdesaan dan perkotaan bisa diminimalkan. Apalagi, hal tersebut diperkuat lewat kolaborasi dengan semua stakeholders untuk mewujudkan perkembangan digitalisasi daerah. “Kesenjangan ini bisa dikurangi dengan skill digital, kolaborasi dengan seluruh pihak bisa mewujudkan perkembangan digitalisasi daerah,” katanya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.